Pejabat Banyak Mangkir Paripurna LPPA 2010
Palabuhanratu - Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (LPPA) 2010, di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi kemarin, sedikit corengcang. Ini ketika banyak pejabat pemerintahan tak hadir dalam rapat tersebut. Parahnya, sejumlah anggota dewan tertangkap kamera terlelap tidur saat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Jalan Jajaway Palabuhanratu.
Dari catatan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Sukabumi, lebih dari 25 persen pejabat eksekutif tidak menghadiri agenda penting itu.
Soal Mobdin Dipake Mudik, Dewan Beda Pendapat
Palabuhanratu – Larangan penggunaan mobil dinas (mobdin) yang dilontarkan Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli ditanggapi berbeda oleh pimpinan DPRD kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi dan Asep Wahyu Nirwana Boestomi. Mereka menganggap, larangan dari orang kedua di daerah ini terlalu baku.
Sekedar diketahui, Jajuli sebelumnya mematok mobil dinas untuk kepentingan kedinasan, dan melarang dipakai mudik lebaran.
DPRD Kota Siapkan Staf Ahli Fraksi
Cikole – Untuk membantu kelancaran tugas-tugas setiap fraksi di DPRD Kota Sukabumi, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman, meminta kepada enam fraksi di DPRD Kota Sukabumi segera mengajukan calon staf ahli masing-masing. Penarikan tenaga ahli sendiri memang sudah ada dalam aturannya.
Aep mengungkapkan, memang seharusnya awal Agustus ini para fraksi harus sudah mengajukan tenaga ahli ke Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. “Untuk mekanisme perekrutan tenaga ahli diajukan oleh setiap fraksi yang ada di DPRD Kota Sukabumi. Setelah ada pengajuan, baru nanti di SK kan oleh DPRD Kota Sukabumi,” ujarnya.
Ingrid : CSR Untuk Penanganan Fakir Miskin Masih Minim
Cikole - Srikandi Demokrat DPR RI Ingrid Kansil menyesalkan banyak perusahaan khususnya pabrik-pabrik garmen dan elekronik yang ada di Sukabumi tidak menyalurkan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR). Padahal dalam UU Penanganan Fakir Miskin jelas diatur kewajiban setiap perusahaan, BUMN dan instansi terkait lainnya untuk memberikan CSR sebesar-besarnya untuk penanggulangan fakir miskin.
“Dulu kita masih memahami alasan mereka tidak menyalurkan CSR lantaran tidak ada regulasi yang jelas. Tapi setelah diketuk palu UU Fakir Miskin ini maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak menyerahkan CSR-nya pada masyarakat,” tegas Ingrid kepada Radar Sukabumi usai silaturahmi sekaligus pengajian di Masjid Tijanul Anwar Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, kemarin.
Kelas Bisnis DPD PKS Kabupaten Sukabumi Mewisuda 30 Mahasiswa
Sukabumi – Luar biasa! Itulah yang diucapkan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya usai menghadiri acara wisuda Kelas Bisnis yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukabumi, kemarin. Bupati menambahkan kelas bisnis merupakan terobosan baru bagi mereka yang ingin maju dalam dunia kewirausahaan. “Apalagi saya melihat pemberi materi dalam kelas bisnis ini adalah para pengusaha sukses. Artinya pengalaman mereka dalam memberi wawasan keilmuan di bidang wirausaha sangat mumpuni,”akunya kepada Radar Sukabumi sembari menyeru agar masyarakat umum yang ingin menambah wawasan di bidang bisnis dapat mengikuti pelatihan kelas bisnis DPD PKS Kabupaten Sukabumi.
Yance "Restui" Andri Jadi Calon Walikota
Sukabumi – Peluang Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami menjadi calon Walikota Sukabumi periode 2013-2018 terbuka lebar. Itu setelah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Irianto MS Syaifudin mengharapkan Andri tampil di pilkada nanti. Alibi Yance, sapaan akrab Irianto MS Syaifudin yakni kader Golkar sebagai partai besar pasti mengusung kadernya sendiri.”Harapan saya Pak Andri bisa tampil menjadi calon walikota, bukan menjadi F 2 atau calon wakil walikota, meski bisa jadi nanti hasil survey muncul nama lain dari internal kader Golkar,” ujar Yance kepada Radar, usai acara Safari Ramadan 1432 H DPD Partai Golkar Jawa Barat di Kantor DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, sore kemarin.
Muraz : Saya Adalah Seorang Muslim Penganut Ahlussunnah Wal Jamaah
[Politisi Sukabumi] : Pengakuan tulus yang harus diapresiasi baik oleh seluruh ummat Islam di Kota Sukabumi... Inilah Pengakuan H. Muhammad Muraz (Sekda Kota Sukabumi) yang selama ini sering dianggap sebagai penganut dan pimpinan Ahmadiyyah)
Sebelum menetapkan seseorang masuk kategori muslim atau bukan, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan definisi maksimal dan minimal tentang ISLAM. Yaitu definisi Islam yang disepakati oleh segenap golongan umat Islam disegala zaman. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan adakah dari Kitabullah/Sunnah Rasulullah Muhammad Saw ditetapkan Definisi Islam itu, kalau ada, apakah dibenarkan atau tidak, menetapkan definisi Islam yang lain baik yg berasal dari ulama atau dari golongan Islam tertentu pada zaman tertentu.
Langganan:
Postingan (Atom)