Laman

Besaran Ambang Batas Parlemen (PT) kemungkinan 3 Persen

Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Ida Fauziyah menegaskan persoalan ketidaksepahaman besaran parliamentary threshold (PT) masih akan dibahas di rapat pleno. “Sebenarnya sudah diputus tiga persen, cuma Partai Golkar yang meminta ditunda karena menganggap ada yang belum selesai,” katanya, Senin (30/5).
Artinya, pembahasan mengenai besaran PT masih akan dibahas di tingkat kelengkapan alat dewan. Rapat lanjutannya akan dilakukan pada Rabu, (1/6) mendatang. Di sana, akan dibahas lebih lanjut catatan yang sempat diberikan ketika putusan besaran 3 persen PT itu diambil. Kalaupun nantinya dibawa ke sidang paripurna, diharapkan rancangan UU inisiatif DPR ini hanya tinggal disahkan.

Kasus HH Terbentur Izin Gubernur

Sukabumi -- Penyelidikan dugaan ijazah palsu yang melibatkan Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat berinisial HH, masih terbentur izin dari Gubernur Jawa Barat. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota, baru mengajukan izin pemeriksaan HH serta dua Anggota Dewan lainnya yang mengetahui proses verifikasi berkas HH saat mendaftar Pemilu Legislatif 2009 lalu.
Keduanya saksi ini yakni Dedi R Wijaya yang pada saat itu menjabat Ketua DPC Demokrat Kota Sukabumi, serta Henry Slamet sebagai Sekretaris DPC Demokrat Kota Sukabumi. Dua anggota dewan ini bakal dimintai keterangan seputar dugaan pemalsuan ijazah ini. Namun sebelum keduanya dimintai keterangan oleh polisi, seperti halnya HH, harus ada izin dari gubernur.

Dinamika Kader Politik Lompat Katak

Indra J Piliang
Sejumlah politikus kini memutuskan berpindah partai politik. Kalau semula politikus itu hanya pihak yang diusung dalam pilkada, tidak terlalu banyak reaksi yang muncul. Gamawan Fauzi, misalnya, disorot karena sikapnya dalam Pilpres 2009 lalu yang menunjukan dukungan terhadap pasangan SBY-Boediono yang diusung Partai Demokrat dan mitra koalisinya. Sementara dalam pilkada Sumbar 2005, Gamawan diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang sebagai calon gubernur.
Namun, lain halnya kalau politikus itu merupakan tokoh penting di partainya. Ambil contoh Dede Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Barat. Kepindahan Dede ke Partai Demokrat dianggap sebagai corengan terhadap loyalitas kader penting Partai Amanat Nasional. Selain itu, kepindahan Dede itu ditengarai dalam rangka mengincar posisi sebagai Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus yang turut diusung Partai Golkar, memutuskan menjadi Ketua Partai Demokrat Provinsi Jambi.

Bola Panas Menggelinding ke KPU

Pengacara HH Sebut Ada Pemerasan, Akui Aleg HH Palsukan Ijazah
Sukabumi -- Jika tidak ada aral melintang, polisi akan meminta keterangan dari pihak KPU Kota Sukabumi hari ini (19/5). Pemeriksaan ini masih bagian dari pengumpulan data, bukti dan keterangan terkait dugaan pemalsuan ijazah yang diduga dilakukan anggota DPRD Kota Sukabumi, HH.
Pihak terlapor sendiri mulai menggelindingkan bola panas ke KPU. Melalui pengacara HH, Youngky Fernando, secara terang-terangan menyebutkan adanya campur tangan pihak KPU Kota Sukabumi hingga munculnya masalah ini. Bahkan, Youngky mengklaim ada aktor intelektual di balik kasus yang menimpa kliennya.

Polisi Periksa Pemilik Ijazah Asli

Sukabumi -- Polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menerpa anggota legislatif (Aleg) DPRD Kota Sukabumi berinisial HH. Hingga kemarin, polisi sudah memeriksa dua saksi terkait kasus ini. Pertama, saksi pelapor. Kemudian Asep Supriadi yang ijazahnya diduga dipalsukan. Asep diperiksa intensif di Ruang Unit I Satreskrim Polres Sukabumi Kota, kemarin.
Usai diperiksa, Asep mengaku dicecar 13 pertanyaan seputar masalah ini. Kepada penyidik, Asep mengaku menegaskan ijazah yang digunakan HH ketika mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Sukabumi, adalah ijazahnya. Hal itu diketahui setelah Ia mendapat kabar dari seorang aktifis. "Dan setelah saya cocokkan, memang benar itu ijazah saya. Dengan mengacu pada Nomor Induk Siswa (NIS) dan nilai di ijazah saya," katanya.

Ijazah Aleg Demokrat Kota Sukabumi Diduga Palsu

Sukabumi --- Dugaan pemalsuan ijazah menerpa anggota DPRD Kota Sukabumi berinisial HH. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini dituding menggunakan ijazah milik Asep Supriyadi untuk memuluskan niatnya pada pemilu legislatif 2009 lalu. "Ijazah saya bisa berada di tangan HH, karena dia sempat menawari saya untuk jadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Sukabumi,'' kata Asep Supriyadi, kepada Radar Sukabumi di kediamannya kemarin.
Menurut dia, kala itu, dia memberikan ijazah dan foto copiannya. Dirinya sama sekali tak curiga karena sosok HH pintar dan pandai ilmu keagamaannya. Namun dirinya kaget saat tiga orang yang mengaku dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) datang ke rumahnya, Rabu (11/5). Ketiga orang ini membawa ijazah dirinya yang sudah berubah menjadi nama HH. Di ijazah tersebut nomor ijazah masih sama begitu juga sekolah yang mengeluarkan yakni MAN Pacet Cianjur. Hanya saja foto dan namanya sudah diganti dengan HH. ''Saya tak bersekongkol dengan HH, justru merasa ditipu olehnya,'' kata Asep.

Dewan akan Bahas Masalah Ketidakjelasan Tata Ruang Wilayah Kab. Sukabumi

SUKABUMI, (PRLM).- Komisi II Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPRD Kab. Sukabumi, akan membahas masalah ketidakjelasan tata ruang wilayah Kab. Sukabumi, terutama kawasan pertambangan dan perkebunan. Sebab, kondisi tata ruang wilayah Kab. Sukabumi kerapkali terjadi tumpang tindih dalam penetapan kawasan.
“Contoh kongkretnya, dalam penambangan emas di Cigaru, Ds. Kertajaya, Kec. Simpenan. Di satu disisi, lahannya milik perkebunan. Disisi lain, pemda sendiri mengeluarkan izin usaha penambangan. Akibat terjadi tumpah tindih penetapan kawasan ini, yang kena getahnya masyarakat dan perusahaan juga. Mereka dipusingkan dengan masalah lahan, antara lahan perkebunan dengan pertambangan dengan berbagai kepentingan di dalamnya,” ujar Koordinator Komisi II DPRD Kab. Sukabumi, Asep Wahyu, N.B., SE., ketika ditemui di Palabuhanratu, Rabu (11/5).

DPRD Kab. Sukabumi Ajukan Penambahan Solar untuk Nelayan

PALABUHANRATU, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sukabumi, kini sedang memperjuangkan penambahan kuota bahan bakar solar untuk nelayan Palabuhanratu. Upaya penambahan solar itu, guna membantu nelayan dalam meningkatkan produksi ikan hasil tangkapannya. Hal itu seiring tuntutan Palabuhanratu menjadi kawasan minapolitan dan akan dibangun Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).

Semua Anggota Komisi DPRD Kota Sukabumi Studi Banding

Cikole -- Gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan Juanda Kota Sukabumi kemarin (10/5), kosong melompong. Hal ini dikarenakan para anggota DPRD yang menempati tiga komisi yaitu Komisi I, II, dan III melakukan studi banding (Stuba) dan kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa daerah berbeda. Tujuan kepergian di antaranya, Tasikmalaya, Batam dan Cimahi. Kepergian merekapun berbeda-beda. Menurut Wakil Ketua DPRD, Achmad Fahmi, kepergian Komisi III ke Tasikmalaya dalam rangka pembahasan Raperda Pendidikan. Sementara, kepergian Anggota Komisi II ke Batam dan Komisi I ke Cimahi dalam rangka studi banding.
Sedangkan dari pantauan Radar Sukabumi, gedung yang dihuni wakil rakyat tersebut nyaris tidak menyisakan anggota yang bisa dikonfirmasi kalau ada aduan dari masyarakat.

Kiprah Ingrid Kansil Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat

Anggota DPR RI dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Inggrid Kansil, mengaku siap untuk membantu memamasarkan produk makanan olahan Koperasi Rumah Pintar Kadeudeuh di Kampung Cijangkar, Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.

Mantan Cawabup 'Diparkir' Jadi Staff Ahli

Sukabumi -- Mantan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditempatkan pada jabatan yang kurang strategis alias 'diparkir' sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik. Pejabat senior lulusan APDN yang berani tampil "melawan" Bupati Sukmawijaya di Pilkada 2010 lalu ini resmi menjabat posisi baru itu pada pelantikan pejabat Eselon II, III dan IV di Aula Setda Palabuhanratu, pekan lalu.
Meski 'diparkir', Dadang tetap semangat dan siap menjalankan tugas barunya itu. Dadan yang diminta tanggapannya terkait jabatan baru tersebut merespon dingin. "Mau ditempatkan di manapun saya siap, yang penting bisa mencurahkan pikiran dan kinerja terbaik untuk Kabupaten Sukabumi," ujar Dadang Eka kepada Radar Sukabumi, kemarin.

Calon Sekda Pemkab Sudah Diajukan ke Mendagri

Sukabumi -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku sudah menerima berkas ketiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi yakni Adjo Sardjono (Kepala BKD), Zaenal Muttaqien (Kadisdik) dan Dodi Soemantri (Kepala Bappeda).
Menurut dia, setelah dilakukan fit and proper test di tingkat Jawa Barat. Ketiga nama pejabat senior tersebut telah memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan dan berkasnya sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Samsizar Kembali Nahkodai PAN Kota Sukabumi

Cikole - Sesuai prediksi. Ketua DPD PAN Kota Sukabumi periode 2006-2011, Samsizar akhirnya kembali menahkodai tampu kepemimpinan DPD PAN Kota Sukabumi masa bakti 2011-2016, dalam Musda III DPD PAN Kota Sukabumi, akhir pekan lalu.
Mantan agen koran ini unggul telak mengalahkan Ketua MPPD DPD PAN Kota Sukabumi, Muniri Muchtar, dengan perolehan suara 35 untuk Samsizar dan 13 bagi Muniri Muchtar dari 53 suara yang diperebutkan. "Kemenangan ini kemenangan bersama. Tugas terberat kader PAN adalah bagaimana mempertahankan kebersamaan selain agenda suksesi Pilkada Kota Sukabumi 2013 dan target kursi di pemilihan legeslatif 2014 mendatang," ujar Samsizar saat dihubungi Radar Sukabumi, kemarin. 

PKS Target 12 Kursi DPRD Kab. Sukabumi

Palabuhanratu -- DPD PKS Kabupaten Sukabumi menargetkan kemenangan besar pada pemilihan legislatif 2014 mendatang. Tidak tangggung-tanggung, partai berlambang padi emas diapit dua bulan sabit ini optimis bakal merebut 12 kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi. Target itu dua kali lipat dari jumlah kursi PKS sekarang.
Selain itu, PKS juga yakin akan kembali memenangi Pilkada 2015. Demikian dikatakan Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Totong Suparman, dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukabumi di Inna Samudra Beach Hotel (SBH), kemarin. "Pada pileg mendatang kita menargetkan 360 ribu suara atau minimal 12 kursi. Tentu Pilkada pun harus kita raih," tandasnya.

Calon Sekda Kab. Sukabumi Bantah Sebagai Penganut Ahmadiyyah

SUKABUMI, (PRLM),- Seiring dirinya masuk nonimasi pada bursa calon Sekda bersama dua kandidat lainnya. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sukabumi, Zaenal Muttaqien mulai memperoleh isu tidak sedap. Dirinya dituduh menjadi salah seorang anggota jemaah Ahmadiyah.