Laman

DPRD Kab. Sukabumi Ajukan Penambahan Solar untuk Nelayan

PALABUHANRATU, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sukabumi, kini sedang memperjuangkan penambahan kuota bahan bakar solar untuk nelayan Palabuhanratu. Upaya penambahan solar itu, guna membantu nelayan dalam meningkatkan produksi ikan hasil tangkapannya. Hal itu seiring tuntutan Palabuhanratu menjadi kawasan minapolitan dan akan dibangun Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).

“Jadi, penambahan kuota solar untuk nelayan itu menjadi tuntutan logis ketika Palabuhanratu menjadi kawasan minapolitan dan akan dibangun PPS. Dengan program minapolitan ini, nelayan Kab. Sukabumi khususnya Palabuhanratu, dipacu supaya bisa menaikan produksi ikan hasil tangkapannya. Nah, pemerintah juga harus membantu nelayan dengan memenuhi kebutuhan bahan bakar solar untuk perahu dan kapalnya,” ujar Ketua DPRD Kab. Sukabumi, Badri Suhendi, S.IP., usai menghadiri acara penanaman 500 bibit pohon di Kec. Simpenan, Rabu (11/5).
Menurut dia, upaya penambahan kuota solar untuk nelayan tersebut, sudah diajukan kepada Pertamina pusat melalui kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penambahan solar yang sudah diajukan sebanyak 1.000 kl (kiloliter) yang pendistribusiannya akan dikelola oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Palabuhanratu.
“Dari kuota per bulan di SPBN 600 kl, kita ajukan supaya ada penambahan sebanyak 1.000 kl. Seandainya pengajuan ini direalisasikan, sehingga kuota bahan bakar solar di SPBN Palabuhanratu bertambah menjadi 1.600 kl. Surat pengajuan penambahannya, sudah diajukan ke kantor KKP untuk disampaikan lagi kepada pihak Pertamina pusat.” kata Badri.
Penambahan kuota solar untuk nelayan Palabuhanratu itu, kata dia, dinilai sebuah keharusan supaya nelayan bisa menggenjot produksi ikan hasil tangkapannya. Selain itu juga, guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan bahan bakar solar untuk memasok perahu dan kapal dari luar. Hal itu menjadi konsekuensi logis ketika Palabuhanratu menjadi daerah minapolitan. Terlebih, di Palabuhanratu akan dibangun PPS.
Badri menilai, permohonan penambahan bahan bakar solar yang diajukan oleh nelayan Palabuhanratu, sebelumnya sempat direspon Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Dr. Ir. Fadel Muhammad saat menghadiri Hari Nelayan Palabuhanratu (HNP) 2011, April lalu. “Bahkan beliau sendiri yang akan membantu mengoordinasikannya langsung dengan kantor Pertamina pusat,” katanya.
Menyinggung tentang dugaan terjadinya monopoli pendistribusian solar di SPBN Palabuhanratu yang diduga dilakukan oleh para pengusaha kapal-kapal besar, Badri mengatakan, dugaan itu dinilai tidak benar. Sebab pihaknya sudah mengonfirmasikan langsung dengan pihak SPBN Palabuhanratu untuk mencari tahu sejauhmana kebenaran dugaan tersebut.
“Tapi ketika saya pertanyakan, pihak SPBN membantahnya. Bahkan mereka siap diaudit. Justru pihak SPBN sudah menyediakan jatah solar untuk nelayan perahu rumpon. Hanya saja, kalau pembelian solarnya ngutang dulu, ya jelas nggak bisa, sebab mereka juga usaha,” tutur Badri. (A-67/das)***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar