Politisi Partai Demokrat Kota Sukabumi Akan Dijemput Paksa

SUKABUMI – Seorang anggota DPRD Kota Sukabumi, HH , dari fraksi Partai Demokrat terancam dijemput paksa jajaran kepolisian setempat. Pasalnya, wakil rakyat yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu ini mangkir dari panggilan Polres Sukabumi Kota untuk kedua kalinya. Dalam panggilan kedua, tersangka HH dalam perkara dugaan pemalsuan ijazah saat pencalonan anggota legislatif tahun 2009 ini mangkir tanpa alasan jelas. Padahal, panggilan yang dilakukan kepolisian pada Selasa (13/12) kemarin adalah deadline terakhir. 

Bulan ini, PKS Akan Umumkan Bakal Calon Walikota

SUKABUMI – Dalam mensukseskan kemenangan pada Pemilukada 2013 nanti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi melaksanakan apel siaga pemenangan pemilukada 2013 di Gedung Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi, kemarin. Acara ini diikuti sekitar 300 simpatisan PKS. Dalam Kesempatan itu hadir Sekretaris Umum Dewan Pimpnan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat Nur Supriyanto, sejumlah pengurus DPD PKS Kota Sukabumi, Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi Andri Hamami, Asda II Deden Solehudin. 

Soal Pembangunan Pasar Ternak, Dewan Meras Dilangkahi

PARUNGKUDA - Mekanisme pembangunan pasar ternak baru di Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda membuat kecewa DPRD Kabupaten Sukabumi. Ini ketika, Komisi III mengaku tidak menerima rekomendasi atau sosialisasi pembangunan pasar yang menjadi kontroversi saat ini. Sementara itu, sampai kemarin warga masih mempertahankan pasar ternak Cicurug dan menolak dipindah ke lokasi baru. “Saya tidak menerima rekomendasi atau sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai pembangunan pasar ternak tersebut. Saya mengetahui hal ini dari warga pasar ternak Cicurug yang melakukan protes relokasi ke pasar ternak Bojongkokosan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, M Jaenudin, kemarin. 

Anggota Dewan HH Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu

Sukabumi - Polres Sukabumi Kota akan melakukan penjemputan paksa terhadap anggota DPRD Kota Sukabumi HH, bila surat panggilan kedua untuk menghadap penyidik tidak digubris. Pemanggilan politisi Partai Demokrat (PD) ini terkait dugaan pemalsuan ijazah saat pencalonan anggota legislatif pada tahun 2009 lalu. "Kami sudah layangkan surat pemanggilan yang kedua kalinya. Bila surat panggilan ini juga diabaikan tersangka HH, maka terpaksa kami akan mengirimkan surat penjemputan paksa, jika tidak ada alasan jelas untuk diperiksa penyidik," kata Kepala Polres Sukabumi Kota AKBP Witnu Urip Laksana kepada INILAH.COM, Jumat (9/12/2011). 

3 Raperda Belum Disahkan, 2012 Rawan Korupsi

CIKOLE – Dalam kurun waktu satu tahun ini, Pemkot Sukabumi sudah mengajukan 26 raperda baik itu penyesuaian, perubahan ataupun raperda baru. Dari jumlah yang sudah diajukan tersebut, hanya tertinggal tiga raperda lagi yang belum disahkan. Padahal, Januari 2012 mendatang pemerintah sudah harus memberlakukan peraturan baru sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah kecuali raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketiga raperda yang belum disahkan tersebut diantaranya, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Rekreasi dan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

TOMDA PKS Masih "Keukeuh" Kejar Desy

Sukabumi - Tim Optimalisasi Musyarokah Daerah Partai Keadilan Sejahtera (Tomda PKS) Kota Sukabumi semakin gencar mendekati artis Desy Ratnasari. Pendekatan politik dilakukan atas dasar hasil survei menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Sukabumi 2013 mendatang. Pelantun “Tenda Biru” ini menjadi sasaran bidik PKS menyusul namanya cukup populer di masyarakat. ”Sejauh ini belum ada sikap resmi dari Desy Ratnasari untuk tampil di arena Pilkada Kota Sukabumi. Kendati demikian kami akan terus melakukan komunikasi politik. Soalnya hasil survei menempatkan Desy masuk daftar unggulan calon Walikota maupun Wakil Walikota Sukabumi periode mendatang,” ungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PKS Kota Sukabumi, Adin Komaedi saat dihubungi Jurnal Bogor, kemarin. 

Kasus Ijasah Palsu HH Akan Ditangani Polda

Sukabumi – Penyidikan kasus dugaan pemalsuan ijazah dengan tersangka anggota DPRD Kota Sukabumi, Hendra Hidayatullah dipastikan berlanjut. Kepastian itu muncul setelah rombongan Polda Jabar mendatangi Mapolres Sukabumi Kota, Kamis (24/11) kemarin. Mereka menggelar pertemuan tertutup untuk membahas surat eksaminasi yang dilayangkan pengacara Hendra, Yongki Fernando, SH. 

Golkar-PKS Kemungkinan Berkoalisi

SUKABUMI–Peta perpolitikan di Kota Sukabumi menjelang pemilukada mulai terbentuk. Setelah munculkan nama calon walikota, partai politik pun berbenah menyiapkan koalisi. Seperti Partai Golkar dan PKS bakal berkoalisi pada Pemiluda 2013. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) nama Andri Hamami dan Desy Ratnasari paling populer di Kota Sukabumi. Andri Hamami merupakan ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi sedangkan Desy Ratnasari meski belum menyatakan kesediannya, tapi DPD PKS Sukabumi sudah memunculkan nama artis ini yang bakal diusung PKS. 

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai PKS Kota Sukabumi, Adin Komaedin. sangat menyambut baik masuknya PKS dalam daftar sebagai salah satu partai yang bisa memenangkan pemilukada mendatang. “Kita menyambut baik survey LSI, bila PKS harus berkoalisi dengan Partai Golkar. Kami segera berkomunikasi dengan Partai Golkar,” ujar Adin Komaedin. Pihaknya menyambut baik bila Partai Golkar juga ingin berkoalisi dengan PKS, meski pihaknya harus membahasnya dalam internal partai.

Golkar Bertekad Ciptakan Pelaku Usaha Baru Setiap Bulan

CIKOLE – Untuk meningkatkan tarap hidup dan ekonomi masyarakat Kota Sukabumi, Partai Golkar melakukan terobosan yaitu mengadakan sosialisasi untuk menciptakan pelaku usaha tiap daerah atau kelurahan setiap bulan. Reses sekaligus sosialisasi program ini dilakukan di Gang Ajid I Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, kemarin. 

7 DPAC Partai Demokrat Ajukan 7 Balon Walikota

SUKABUMI – Sebanyak tujuh Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat se-Kota Sukabumi menyepakati untuk mengajukan tujuh nama kader internal sebagai calon wali kota atau wakil wali kota Sukabumi. Langkah ini merupakan komitmen Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu 2009 bertekad mengusung kader internal pada Pemilukada 2013 mendatang.

Ketujuh kader internal Demokrat itu antara lain :

UU Tentang Penyelenggara Pemilu 2011

Bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui UU Tentang Penyelenggara Pemilu (pemilihan umum) terbaru yang disahkan oleh DPR pada bulan November 2011 bisa di-download disini.

Mira Mendapat Santunan Dari Golkar Kota Sukabumi

CITAMIANG – DPD Partai Golkar Kota Sukabumi kembali memberikan santunan kepada warga RT 08/04 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Santunan tersebut diberikan sebagai bagian dari program asuransi kepada kader Golkar yang mengalami musibah. Kali ini, santunan tersebut diberikan kepada keluarga Mira Saryanti, istri dari almarhum Asep Ruhiyat yang meninggal dunia. 

Andri-Desy Calon Pasangan Ideal Untuk Pimpin Kota Suakbumi

SUKABUMI – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sudah melakukan penjaringan sejumlah figur bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan disurvei Februari tahun depan. Bahkan sebelum survei itu dilakukan, dari hasil penjaringan sementara, LSI berani menyebutkan pasangan ideal pemimpin Kota Sukabumi ke depan. Yaitu Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi, Andri Hamami dan artis cantik asal Sukabumi Desy Ratnasari. Meski nama tersebut muncul bukan hasil survei secara resmi, tapi Direktur Eksekutif Jaringan Komunikasi Indonesia (JKI) LSI, Toto Izul Fatah berani menjami tidak akan jauh berbeda dengan hasil yang nanti akan dilaksanakan.

Nasdem Ingin Dedi R Wijaya Dampingi Mulyono

CIKOLE – Setelah sebelumnya menyatakan mendukung Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono untuk maju menjadi calon F1 dalam pemilukada mendatang, kini DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Sukabumi mengharapkan figur Dedy R Wijaya untuk mendampingi Mulyono. Hal tersebut dikatakan Ketua DPD Nasdem, Yusuf Helmi. Menurutnya, figur Dedy sangat dekat dengan masyarakat dan juga ramah. Selain itu, secara kapabilitas dan popularitaspun Dedy sudah memenuhi unsur tersebut. Ini menjadi nilai lebih tersendiri, sehingga Dedy sangat dimungkinkan bisa bersaing dengan figur lainnya. 

Walikota Sudah Ajukan 3 Calon Pengganti Muraz

CIKOLE – Tiga nama untuk menggantikan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, M Muraz sudah diajukan Walikota Sukabumi, Muslikh Abdusyukur ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Ketiga nama tersebut di antaranya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Hanafi Zain, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Kostaman dan Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kelarga Berencana (PMKB), Hamdan. Ketiganya akan digodok pemprov dan nantinya akan direkomendasikan Gubernur kepada Walikota Sukabumi, untuk menggantikan M Muraz. M Muraz sendiri pensiun sekitar Mei 2012. 

Mulyono Isyaratkan Pakai Perahu Besar, Iwan Didukung Kader PDIP

Sukabumi – Popularitas dan elektabilitas Mulyono untuk Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang diyakini masih tertinggi dibanding figur-figur lain yang saat ini mewacana. Paling tidak itu berdasarkan penilaian pengamat dan hasil survei internal sejumlah partai. Tak ayal, sejumlah partai politik (parpol) besar pun ditenggarai ‘saling sikut’ untuk menggoda Wakil Walikota Sukabumi itu agar mengendarai partainya pada pesta demokrasi lima tahunan itu. Meski demikian, sampai sekarang Mulyono belum memutuskan akan menggunakan partai mana sebagai kendaraannya di pemilukada nanti. 

Heryawan : Saya Siap Maju Lagi

Sukabumi - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan diri untuk kembali manggung sebagai salah satu calon Gubernur Jawa Barat. “Insya Allah saya siap maju (lagi) menjadi Gubernur Jawa Barat,” kata Gubernur Amhad Heryawan kepada Radar Sukabumi saat melakukan kunjungan di Sukabumi. Gubernur usungan PKS ini menegaskan, keputusannya ini sesuai dengan keinginan dan kehendak mayoritas pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Dan kesiapan saya ini tidak bertentangan dengan mekanisme partai. Jadi kenapa harus mundur dari pencalonan,” imbuhnya. 

Dewan Tunda Pembahasan RTRW Kota

CIKOLE – Meski peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah habis masa berlakunya tahun ini, namun anggota DPRD Kota Sukabumi tak kunjung membentuk pansus untuk membahas raperda RTRW. Para wakil rakyat ini lebih memilih menunda membahas draft raperda RTRW yang sudah diajukan bagian hukum Pemkot Sukabumi, beberapa bulan lalu. Raperda yang akan menjadi acuan pembangunan Kota Sukabumi hingga 20 tahun ke depan ini baru akan dibahas tahun depan. Alasan penundaannya sendiri karena menilai waktu yang ada saat ini sudah sangat mepet. Padahal raperda RTRW ini diajukan pemkot bersamaan dengan sembilan raperda lainnya yang justru sudah lebih dulu disahkan menjadi perda bulan lalu. 

Nasdem Dukung Mulyono, Keluarga Desy Tunda Pertemuan

Sukabumi – Dukungan terhadap Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono untuk maju sebagai Walikota (F1) di Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang terus mengalir. Kali ini datang dari salah satu partai baru di Kota Sukabumi DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Sukabumi secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap Mulyono. “Untuk pemilukada 2013 nanti, Nasdem akan mendukung dan memenangkan Mulyono sebagai F1,” terang Ketua DPD Nasdem Kota Sukabumi, Yusuf Helmi. 

Nasdem Kota Targetkan 7 Kursi Di Pileg 2014

Cikole – DPD Partai Nasiolan Demokrat (Nasdem) Kota Sukabumi boleh jadi hanya partai baru, termasuk di Kota Sukabumi. Namun partai yang mendapat Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Nasdem pada 23 Maret 2011 lalu ini, siap bersaing pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Sementara untuk pemilukada Kota Sukabumi 2013, Nasdem menjatuhkan dukungannya kepada Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono. Bahkan, pihaknya optimis akan meraup suara dan mengalahkan partai-partai yang sudah lama berkecimpung termasuk yang sekarang punya kursi di DPRD Kota Sukabumi. Helmi mengklaim, saat ini untuk tiga kursi sudah dikantonginya. 

Ahmad Heryawan Akan Dicalonkan Kembali

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dipastikan diusung kembali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013. Sekretaris Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat Nur Supriyanto mengatakan, partainya akan mengusung kembali incumbent Ahmad Heryawan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013. “Selain kader terbaik, selama menjabat Gubernur Jawa Barat Heryawan memiliki sejumlah prestasi bagi masyarakat Jawa Barat. Dalam track record memberikan sejumlah pretasi, kemungkinan besar kader tidak akan jauh dari Ahmad Heryawan, apalagi pemilihnya tetap sama,” ujar Nur, kemarin (6/11). 

Happy Salma Minat, SOMEAH All Out Dukung Andri

Sukabumi – Popularitas kalangan selebritis menjadi senjata andalan untuk terjun ke dunia politik. Ini menjadi salah satu alasan banyaknya kalangan artis dibidik partai politik untuk bertarung di arena pemilukada. Jika beberapa hari terakhir, muncul sejumlah nama Desy Ratnasari, Ingrid Kansil hingga Syahrini memiliki magnet kuat untuk bertarung di Pemilukada 2013 Kota Sukabumi. Maka kini satu lagi artis kelahiran Sukabumi, Happy Salma bakal meramaikan bursa kandidat Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi. 

Peluang Heryawan Jadi Cagub Masih Besar

Sukabumi – Munculnya nama Yudi Widiana Adia dan Tate Qomarudin membuat persaingan untuk menjadi calon Gubernur Jabar usungan PKS menjadi ketat. Kedua nama ini, bakal menyaingi Ahmad Heryawan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat tahun 2013 mendatang. Hanya saja keputusan finalnya tergantung pada Majelis Syuro PKS. Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilaya PKS Jawa Barat, Nur Supriyanto mengungkapkan bahwa peluang Ahmad Heryawan masih sangat besar. Bahkan, saat ini, lanjutnya, hampir bisa dipastikan PKS akan mengusung kembali Heryawan. “Tapi proses akhir ada pada Majelis Syuro PKS yang akan memilih satu nama sebagai calon Gubernur Jabar dari PKS,” kata Supriyanto saperti dikutip vivanews.com, kemarin. 

RUU Pilkada Diharapkan segera Dibahas DPR

Jakarta (ANTARA) - Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi inisiatif pemerintah diharapkan segera dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain di Jakarta, Kamis, mengatakan RUU tentang Pilkada ini harus bisa dibahas di DPR pada 2011 agar dapat segera disahkan sebagai undang-undang. "Rancangan UU ini mudah-mudahan bisa masuk ke DPR tahun ini sehingga bisa dibahas," katanya dalam dialog publik "Menyongsong Lahirnya UU Pemilu Kepala Daerah". 

Andri Hamami Cuma Incar F2

Sukabumi – Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Hamami memastikan akan bertarung pada Pemilukada 2013 mendatang. Namun pada pesta demokrasi itu nantinya, Andri maju sebagai calon F2 (wakil walikota). Artinya, Partai Golkar masih memberikan kesempatan kepada figur lain, baik dari internal atau pun luar partai yang mau mengendarai Golkar sebagai calon F1 (Walikota). Demikian disampaikan Andri dalam konfrensi persi di Saung Abah, Jalan Selabaintana, kemarin. Andri secara tegas menyatakan kesiapan maju pada pemilukada mendatang. “Saya akan maju, tapi kemungkinan besar sebagai calon F2,” ujar Andri. 

Melihat PEDO Ala PAN Kota Sukabumi

Cisaat - Pemuda harapan adalah pemuda yang bisa memanfaatkan hidupnya untuk lebih baik dan terorganisir dalam gerak langkahnya. Dengan mengikuti Pedo sehingga pola hidup untuk menjadi seorang pemimpin pun tertata.

Puluhan Pemuda mengikuti Pelatihan Dasar Organisasi (Pedo) Outbond building yang dilaksankan DPD PAN KOta Sukabumi di Komplek Wisma Cemara Situ Gunung pekan lalu, yaitu  pelatihan yang membangun jati diri pemuda  untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin secara utuh dan bertanggung jawab. “Tujuan Pedo intinya untuk melatih manajemen organisasi, kepemimpinan, serta ilmu perkembangan politik terbaru baik itu regional maupun internasional,” ujar Sekretaris DPD PAN Kota Sukabumi Andri Sumarna

Golkar Nilai Inggrid Lebih Realistis

Dibandingkan Desy Ratnnasari dan Syahrini

Sukabumi – Munculnya figur dari kalangan artis meramaikan bursa calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi jelang Pemilukada 2013 mengundang beragam tanggapan dari warga dan pengamat politik. Secara popularitas artis seperti Inggrid Kansil atau yang terbaru Desy Ratnasari dan Syahrini memang tinggi di masyarakat. Namun dari sejumlah nama itu, tidak sepenuhnya disepakati warga laik memimpin Kota Sukabumi.

Yudi Diusung jadi Cagub-Cawagub Jabar

Cikole -- Nama Yudi Widiana Adia yang menjabat Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Dakwah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat (Banjabar) ternyata juga diusung daerah untuk maju menjadi Calon Gubernur (Cagub) Jabar  atau Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jabar pada Pemilu Gubernur (Pilgub) 2013 mendatang. Di samping Incummbent, Ahmad Heryawan dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jabar, Tate Qomarudin, kredibilitas dan dedikasi Yudi yang juga Anggota Komisi V DPR RI terhadap kemajuan PKS tidak diragukan lagi. Salah satu dukungan pencalonan Yudi sebagai Cagub atau Cawagub datang dari Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Totong Suparman. “Ust Yudi merupakan kader terbaik PKS,”singkatnya kepada Radar Sukabumi, kemarin.

PKS Dekati Desy, Muraz dan Syahrini Cadangan

Kota Sukabumi – Popularitas Desy Ratnasari sebagai salah satu selebritis asli kelahiran Sukabumi ternyata cukup tinggi di Kota Sukabumi. Bahkan artis yang jago akting, nyanyi dan presenter ini diyakini memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi pula jika diusung pada Pemilukada 2013 mendatang. Hal ini yang menjadi alasan DPD PKS Kota Sukabumi mulai ‘mendekati’ Desy dengan komunikasi-komunikasi politik melalui pihak keluarga.

Muraz Siap Jadi Calon Independen

Sukabumi –”Yang menilai laik atau tidak bukan partai politik,” kata itulah yang pertama kali dilontarkan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, M Muraz ketika dikonfirmasi Radar Sukabumi masalah sosok untuk menghadapi Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang. Belakangan ini sering muncul, kalau para politisi menganggap mereka lebih laik untuk duduk sebagai F1 pada pemilukada mendatang. Hal tersebut dengan asumsi, kalau politisi lebih memiliki jaringan luas dan punya inovasi dalam memajukan Kota Sukabumi kedepan. Disamping itu, sosok politisi lebih bersih ketimbang mereka dari tataran birokrasi. 

Mutasi Pejabat Kota DInilai Sarat Unsur Politis

Cikole - Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur merombak susunan struktrural di Pemerintahan Kota Sukabumi. Sebanyak 26 pejabat eselon II, III dan IV Pemkot Sukabumi, kemarin (14/10) resmi dilantik dan mengambil sumpah jabatan di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi. 

Dari mutasi pejabat ini, salah satu yang menonjol adalah ‘diparkirnya’ Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana, Saleh Makbullah ke jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Jabatan yang ditinggalkan Saleh diisi Adang Taufik yang naik eselon dari IIIA ke IIB. Adang sebelumnya menjabat Kabag Kesra. Pejabat eselon III lainnya yang naik kelas adalah Yoyo Subagio yang sebelumnya Kepala Kantor PMPT kini menjabat Asisten Administrasi Setda. 

Gubernur Konsisten Dukung Pemekaran

Sukabumi - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan nampaknya enggan dikatakan tidak respek terhadap Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara (DOB-KSU). Secara langsung dirinya menyatakan mendukung pemekaran Kabupaten Sukabumi yang kini pembahasannya bergulir di Kemendagri. Malah, peran pemerintah tingkat I provinsi sangat penting dalam menentukan pemekaran. “Saya konsisten terhadap pemekaran Kabupaten Sukabumi, juga mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Kabupatean Sukabumi. Toh, ketika masyarakat ingin lebih maju serta sejahtera seperti pemekaran, saya pun memperhatikan sejauh mana proses pemekaran ini,” kata Heryawan saat melakukan kunjungan ke Sukabumi belum lama ini. 

Jabatan Anggota KPUD Kota Diperpanjang

Citamiang - Masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, sebentar lagi akan berakhir. Oktober 2012 mendatang masa jabatan anggota KPU Kota Sukabumi dipastikan berakhir. Namun, yang menjadi permasalahan pada pertengahan 2012 sampai awal 2013 merupakan perhelatan Pemilukada Kota Sukabumi. Sehingga jika dilakukan pergantian di tengah jalan akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pesta demokrasi. 

KPUD : Anggaran 8 Milyar Tidak Rasional

Citamiang – Rencana alokasi anggaran senilai Rp 8 Miliar yang dicanangkan Pemkot Sukabumi untuk kegiatan Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang, dinilai tidak memadai. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Anton Rachman anggaran tersebut sangatlah tidak rasional. “Kita akan tetap menjalankan mekanisme Pemilukada berapapun anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah. Namun, rasionalisasi dari jumlah yang dialokasikan harus jelas,” ujarnya saat ditemui Radar Sukabumi. 

Iwan Kustiawan Didesak Dampingi Mulyono

Cikole - Nama mantan Wakil Walikota Sukabumi, Iwan Kustiawan dipercaya masih memiliki magnet dan kekuatan untuk bertarung pada Pemilukada 2013 mendatang. Faktor pengalaman dan kapasitasnya sebagai figur yang tahu seluk beluk masalah Kota Sukabumi membuat Aliansi Masyarakat Peduli Sukabumi (AMPI) dan Forum Badan Kesewadayaan Masyarakat (BKM) Kecamatan Warudoyong berharap Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi itu mencalonkan diri. Kedua forum tersebut terang-terangan meminta Iwan maju kembali sebagai kepala daerah. Bahkan, disebutkan Iwan adalah figur yang pas mendampingi Mulyono yang saat ini menjabat Wakil Walikota Sukabumi. 

Bang Yos Ingin PKPI Usung Calon Walikota

Cikole - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia, Sutiyoso berharap DPK PKP Indonesia Kota Sukabumi berkoalisi dengan partai besar untuk mengusung figur calon walikota dan wakil walikota pada Pemilukada 2013 mendatang. Meski merupakan partai non parlemen namun pria yang akrab disapa Bang Yos ini menghendaki partainya menjadi bagian dari pemenang Pemilukada 2013 nanti. Demikian dikatakan Bang Yos saat safari politik PKPI di Gedung Juang ’45, kemarin. 

Fraksi Golkar Desak Andri Maju Jadi Balon Walikota

Cikole – Partai Golkar boleh saja belum menentukan figur bakal calon yang nanti akan diusung pada pemilukada 2013. Namun demikian, sosok Ketua DPD Partai berlambangkan beringin, Andri Hamami ini, nampaknya bakal menjadi kekuatan sediri bagi internal partai. Perhitungan tersebut dilihat dari desakan kader dan petinggi golkar yang menginginkan Andri untuk duduk sebagai F1 di Kota Sukabumi mendatang. 

Pemda Dinilai Ogah-ogahan, Proses Pemekaran Kian Meredup

Sukabumi - Rencana Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara yang sebelumnya digemborkan saat ini tidak terdengar lagi kabarnya. Begitu pula dengan lembaga atau kaum pergerakan yang semangat melakukan perjuangan memilih memvakumkan diri. Imbasnya Pemekaran Sukabumi Utara dipastikan menggantung di Kemendagri. Hal ini imbas dari proses pemekaran Sukabumi Utara merupakan wacana pembahasannya ulet dan membutuhkan banyak waktu. Apalagi pemekaran Sukabumi yang non budgeting atau tidak adanya kucuran anggaran dari APBD secara kontinyu. Padahal biaya yang dibutuhkan mahal. 

Pemilukada Kota Sukabumi Bakal Dipercepat

Sukabumi – Rencana pemilukada yang rencana akan di gelar 24 Februari 2013 ternyata akan didimajukan Desember 2012. Informasi yang berhasil dihimpun Radar Suakabumi, wacana tersebut terungkap pada saat rapat antara Koordinasi Komisi A DPRD Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi di kantor KPU Pusat, kemarin, (7/10). 

Pembahasan KUA-PPAS Ditolak Dewan

Cikole - Kelanjutan pembangunan tiga mega proyek di Kota Sukabumi, yaitu Jalan Lingkar Selatan (lingsel), Terminal Tipe A lingsel dan Gedung DPRD di Jalan Sarasa (Gedung Sarasa) yang tidak jelas membuat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Pagu Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) mentok. Akibatnya, anggota DPRD Kota Sukabumi kembali menolak melanjutkan pembahasan KUA-PPAS lantaran dua dari tiga mega proyek itu tidak tercantum. KUA-PPAS pun dikembalikan ke Pemkot Sukabumi. Ini merupakan kali kedua KUA-PPAS ditolak dewan.

Dana Cadangan KPU Kota Nol

CITAMIANG – Sejumlah daerah di Jawa Barat yang akan menggelar pemilukada pada 2013 mendatang sudah mempersiapkan dana cadangan. Seperti Cirebon, Bandung Barat, Sumedang dan lainnya. Namun tidak demikian di Kota Sukabumi. Jangankan dana cadangan, kepastian dana untuk pemilukada Kota Sukabumi pun belum diketahui sampai sekarang. Demikian terungkap dalam kunjungan Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, di Kantor KPU Kota Sukabumi, Jalan Otto Iskandardinata. 

10 Raperda Kota Akan Dibahas Sampai Awal 2012

CIKOLE – Sepuluh rancangan peraturan daerah (raperda) siap dibahas anggota DPRD Kota Sukabumi. Kesepuluh raperda itu sudah diserahkan ke anggota dewan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Senin (26/9) lalu. Kesepuluh Raperda tersebut diantaranya, Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD R Syamsudin, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retrisbusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Persampahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi tahun 2011-2013. 

WNI: DPR Layak Tiru Anggota Parlemen Singapura

Singapura (ANTARA) - Seorang residen tetap asal Indonesia di Singapura, Yanne Meidiyah Putri mengatakan, warga Singapura beruntung memiliki anggota parlemen yang senantiasa dekat dengan rakyat dan bahkan membantu menyelesaikan masalah mereka melalui sesi pertemuan anggota parlemen dengan warga masyarakat. "Selayaknyalah anggota parlemen kita (DPR) mencontoh kebiasaan para MP (wakil rakyat-red.) Singapura yang sangat peduli pada rakyatnya ini. Selama ini, kalau kita punya masalah dan berurusan di Indonesia, selalunya pakai duit," kata Yanne Meidiyah Putri di Singapura, Selasa malam. 

DPD Golkar Kota Santuni Anggota

CIKOLE - DPD Partai Golkar Kota Sukabumi memberikan santunan kematian kepada salah satu keluarga anggota Partai Golkar Kota Sukabumi yakni (alm) Bazar (50) Sabtu (27/8) lalu. Pemberian santunan tersebut diberikan sesuai dengan keanggotaannya di partai golkar yang memang berhak mendapatkan santunan karena mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) asuransi yang memang menjadi program partai Golkar.

Freddy : Harus Usung Kader Internal Demokrat

CIKOLE – Kemenangan pada Pemilukada 2013 adalah harga mati bagi Partai Demokrat. Apalagi dengan label pemenang pemilu 2009 maka partai berlambang Bintang Mercy ini jelas sangat diunggulkan. Namun belakangan di Kota Sukabumi disebut-sebut belum ada figur yang digadang-gadang bakal diusung PD. Suara dari kader PD pun mulai muncul, yaitu berharap PD mengusung figur dari internal partai sendiri. Hal itu dikatakan Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat, Freddy. 

Pembangunan Gedung Baru DPRD Kota Dilanjutkan

CIKOLE – Anggota DPRD Kota Sukabumi makin gerah saja berkantor di gedung lama Jalan Juanda (Gedung Juanda). Apalagi dengan adanya pembangunan gedung baru di Cibeureum sejak 2009 lalu namun sudah hampir dua tahun tidak ada kelanjutan pembangunan. Makanya, untuk merealisasikan keinginan wakil rakyat menghuni gedung baru, tahun ini para anggota dewan akan menggenjot pembahasan agar kelanjutan pembangunan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Sarasa (Gedung Sarasa) itu terealisasi tahun depan. 

2011, Pembangunan Inprastruktur Kota Stagnan

CIKOLE – Pembangunan di Kota Sukabumi dalam setahun terakhir cenderung stagnan. Hal ini karena alokasi anggaran untuk pembangunan fisik memang sangat sedikit, hanya sekitar tujuh persen dari total APBD 2011 yang dialokasikan untuk belanja modal. Minimnya pembangunan yang menggunakan dana APBD ini bisa terlihat di Kota Sukabumi sekarang. Nyaris tidak ada pembangunan fisik yang menonjol, kalaupun ada hanya perbaikan infrastruktur. Pengalokasian APBD 2011 lebih banyak untuk membiayai pegawai (Belanja Pegawai). Hampir 60 persen dana dari APBD terserap untuk menutupi gaji para pegawai. 

Ajo : Politisi Lebih Cocok Pimpin Kota Sukabumi

CIKOLE – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman memiliki pandangan berbeda soal figur yang laik dan mampu membawa perubahan lebih baik untuk Kota Sukabumi. Jika selama ini beberapa pengamat politik mengagung-agungkan kemampuan kalangan birokrat sebagai figur yang paling berkompeten memimpin Kota Sukabumi, maka menurut pria yang akrab dipanggil Ajo ini justru kalangan politisi lebih cocok ketimbang birokrat. Alasannya sederhana, birokrasi di Pemkot Sukabumi sejauh ini sudah baik sehingga tidak butuh figur berlatang belakang birokrat sebagai pemimpin, tapi politisi. 

Bupati Sukabumi Mendapat Beasiswa Kuliah di Harvard University

Jakarta (Republika.co.id) -- Sejumlah bupati dan wali kota akan menjalani pendidikan singkat di "Harvard Kennedy School of Government", Universitas Harvard, Amerika Serikat, selama sekitar tiga minggu. Kepala daerah yang terpilih untuk mengikuti pendidikan tersebut yakni Bupati Sukabumi, Serdang Bedagai, Samosir, Agam, Bengkalis, Solok Selatan, Gresik, Malang, Kutai Kartanegara, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Mamuju, Poso, Banyuwangi, dan Lampung Selatan. Kemudian, Wali Kota Kediri, Banjar Baru, Denpasar, dan Ternate.

Makna Logo HUT RI : Yang Merdeka Hanya SBY

Seiring dengan umur pemerintahan SBY yang menginjak di usia yang ke tujuh tahun, setiap logo peringatan HUT Kemerdekaan, bendera merah putih selalu ditambah, sesuai dengan usia pemerintahan SBY.

Pejabat Banyak Mangkir Paripurna LPPA 2010

Palabuhanratu - Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (LPPA) 2010, di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi kemarin, sedikit corengcang. Ini ketika banyak pejabat pemerintahan tak hadir dalam rapat tersebut. Parahnya, sejumlah anggota dewan tertangkap kamera terlelap tidur saat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Jalan Jajaway Palabuhanratu. Dari catatan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Sukabumi, lebih dari 25 persen pejabat eksekutif tidak menghadiri agenda penting itu. 

Soal Mobdin Dipake Mudik, Dewan Beda Pendapat

Palabuhanratu – Larangan penggunaan mobil dinas (mobdin) yang dilontarkan Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli ditanggapi berbeda oleh pimpinan DPRD kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi dan Asep Wahyu Nirwana Boestomi. Mereka menganggap, larangan dari orang kedua di daerah ini terlalu baku. Sekedar diketahui, Jajuli sebelumnya mematok mobil dinas untuk kepentingan kedinasan, dan melarang dipakai mudik lebaran.

DPRD Kota Siapkan Staf Ahli Fraksi

Cikole – Untuk membantu kelancaran tugas-tugas setiap fraksi di DPRD Kota Sukabumi, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman, meminta kepada enam fraksi di DPRD Kota Sukabumi segera mengajukan calon staf ahli masing-masing. Penarikan tenaga ahli sendiri memang sudah ada dalam aturannya. Aep mengungkapkan, memang seharusnya awal Agustus ini para fraksi harus sudah mengajukan tenaga ahli ke Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. “Untuk mekanisme perekrutan tenaga ahli diajukan oleh setiap fraksi yang ada di DPRD Kota Sukabumi. Setelah ada pengajuan, baru nanti di SK kan oleh DPRD Kota Sukabumi,” ujarnya. 

Ingrid : CSR Untuk Penanganan Fakir Miskin Masih Minim

Cikole - Srikandi Demokrat DPR RI Ingrid Kansil menyesalkan banyak perusahaan khususnya pabrik-pabrik garmen dan elekronik yang ada di Sukabumi tidak menyalurkan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR). Padahal dalam UU Penanganan Fakir Miskin jelas diatur kewajiban setiap perusahaan, BUMN dan instansi terkait lainnya untuk memberikan CSR sebesar-besarnya untuk penanggulangan fakir miskin. “Dulu kita masih memahami alasan mereka tidak menyalurkan CSR lantaran tidak ada regulasi yang jelas. Tapi setelah diketuk palu UU Fakir Miskin ini maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak menyerahkan CSR-nya pada masyarakat,” tegas Ingrid kepada Radar Sukabumi usai silaturahmi sekaligus pengajian di Masjid Tijanul Anwar Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, kemarin. 

Kelas Bisnis DPD PKS Kabupaten Sukabumi Mewisuda 30 Mahasiswa

Sukabumi – Luar biasa! Itulah yang diucapkan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya usai menghadiri acara wisuda Kelas Bisnis yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukabumi, kemarin. Bupati menambahkan kelas bisnis merupakan terobosan baru bagi mereka yang ingin maju dalam dunia kewirausahaan. “Apalagi saya melihat pemberi materi dalam kelas bisnis ini adalah para pengusaha sukses. Artinya pengalaman mereka dalam memberi wawasan keilmuan di bidang wirausaha sangat mumpuni,”akunya kepada Radar Sukabumi sembari menyeru agar masyarakat umum yang ingin menambah wawasan di bidang bisnis dapat mengikuti pelatihan kelas bisnis DPD PKS Kabupaten Sukabumi. 

Yance "Restui" Andri Jadi Calon Walikota

Sukabumi – Peluang Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami menjadi calon Walikota Sukabumi periode 2013-2018 terbuka lebar. Itu setelah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Irianto MS Syaifudin mengharapkan Andri tampil di pilkada nanti. Alibi Yance, sapaan akrab Irianto MS Syaifudin yakni kader Golkar sebagai partai besar pasti mengusung kadernya sendiri.”Harapan saya Pak Andri bisa tampil menjadi calon walikota, bukan menjadi F 2 atau calon wakil walikota, meski bisa jadi nanti hasil survey muncul nama lain dari internal kader Golkar,” ujar Yance kepada Radar, usai acara Safari Ramadan 1432 H DPD Partai Golkar Jawa Barat di Kantor DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, sore kemarin. 

Muraz : Saya Adalah Seorang Muslim Penganut Ahlussunnah Wal Jamaah

[Politisi Sukabumi] : Pengakuan tulus yang harus diapresiasi baik oleh seluruh ummat Islam di Kota Sukabumi... Inilah Pengakuan H. Muhammad Muraz (Sekda Kota Sukabumi) yang selama ini sering dianggap sebagai penganut dan pimpinan Ahmadiyyah)

Sebelum menetapkan seseorang masuk kategori muslim atau bukan, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan definisi maksimal dan minimal tentang ISLAM. Yaitu definisi Islam yang disepakati oleh segenap golongan umat Islam disegala zaman. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan adakah dari Kitabullah/Sunnah Rasulullah Muhammad Saw ditetapkan Definisi Islam itu, kalau ada, apakah dibenarkan atau tidak, menetapkan definisi Islam yang lain baik yg berasal dari ulama atau dari golongan Islam tertentu pada zaman tertentu.

Gubernur Minta Bupati Teliti Soal Penentuan Sekda

Sukabumi – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menegaskan soal penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi mutlak ada di tangan Bupati Sukabumi. Meski rekomendasi datang dari Kementerian dalam negeri namun soal siapa yang dianggap paling laik, itu ditentukan Bupati Sukmawijaya.

Demikian disampaikan Heryawan usai menghadiri Isra Mi’raj di Pondok Pesantren Masyad Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, Sabtu (2/7) malam lalu. Ia menegaskan, jika surat rekomendasi dari Mendagri untuk menentukan calon Sekda Kabupaten Sukabumi, itu sudah turun ke Provinsi Jawa Barat sekitar dua pekan silam.

“Posisi Sekda merupakan jabatan yang strategis dan merupakan karier tertinggi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Idealnya, seorang Sekda harus mempunyai sinergitas kerja dalam mendapatkan kepercayaan Bupati,” tegas Gubernur kelahiran Sukabumi ini.

Sekadar mengingatkan tiga pejabat yang sebelumnya diajukan Bupati ke Kemendagri sebagai calon sekda antara lain Adjo Sardjono (Kepala BKD), Zaenal Mutaqin (Kepala Dinas Pendidikan) dan Dodi Achyadi Somantri (Kepala Bappeda). Ketiga pejabat ini dianggap figur paling laik menduduki jabatan yang ditinggalkan Deden Achadiyat ini.

Polisi Masih Dalami Kasus Ijazah Palsu HH

Kapolres: Belum Ada Penetapan Tersangka

Sukabumi -- Meski sudah memeriksa hampir semua pihak yang terkait atau mengetahui dugaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Kota Sukabumi, HH, namun sampai kemarin penyidik Polres Sukabumi Kota belum menetapkan tersangka. Kapolres Sukabumi, AKBP Anwar mengaku pihaknya masih melakukan pendalaman dalam kasus ini.

“Belum ada tersangka yang kita tetapkan. Kami masih mendalami hasil-hasil pemeriksaan untuk mengetahui seperti apa pelanggaran pidana yang terjadi,” ujar Anwar kepada Radar Sukabumi kemarin.

Makanya, Anwar belum bersedia menjelaskan lebih jauh soal pasal yang bakal disangkakan dalam kasus yang bermula dari laporan salah seorang warga, Sofiyudin ini. “Nanti saja kalau sudah ada ditetapkan tersangkanya,” ucapnya singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada pekan lalu penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota sudah memeriksa dua anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat. Salah satu di antaranya adalah terlapor sendiri, HH. Sementara seorang anggota dewan yakni Henry Slamet juga dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Itu karena Henry yang saat pendaftaran calon anggota legislatif Pemilu 2009, merupakan sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi.

MK Kabulkan Permohonan 14 Parpol Kecil

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan 14 partai politik (Parpol) kecil untuk tidak melakukan proses verifikasi untuk menjadi peserta Pemilhan Umum (Pemilu) 2014.

"Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa `Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)`, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Senin.

Menurut Mahkamah, kedudukan sebagai badan hukum yang telah dimiliki oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan konstitusional.

PKS Kasih "Lampu Hijau" Anjak Jadi Calon Ketua KNPI

Sukabumi -- Bendahara DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Yusuf Maulana mengatakan, PKS telah memberi lampu hijau terkait rencana pencalonan putra Bupati Sukabumi Sukmawijaya yakni Anjak Priatama Sukma untuk maju di bursa pencalonan Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi periode 2011-2013 mendatang.

Pria yang akrab disapa Aka ini menegaskan, PKS akan memberi restu atau bila perlu memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Anjak selama niat pencalonannya tidak didasari kepentingan sesaat dan memiliki itikad lurus untuk membangun potensi pemuda.

“PKS sudah cukup lama mengetahui rencana pencalonan saudara Anjak, dan Anjak pun pernah berkomunikasi terhadap rencana pencalonannya, hanya secara formal kelembagaan partai, restu serta dukungan belum dipublikasikan, ” ujar Aka saat dihubungi Radar, kemarin.

Ucok : Hukuman Gantung Bagi Anggota Dewan Pemain DAK

Palabuhanratu -- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi mendukung tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak mengusut tuntas dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diduga melibatkan oknum anggota Dewan.

“Saya tidak mau kejari tebang pilih. Siapapun yang terlibat penyelewengan DAK harus diusut tuntas,” kata Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sukabumi, Ucok Haris Maulana Yusuf dihadapan semua anggota Fraksi Demokrat di Loby Hotel Karang Sari, kemarin malam.

Ia mengaku yakin, bahwa anggota dewan dari Fraksi Demokrat tidak ada yang terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan DAK. “Kalau ada anggota dewan dari Fraksi Demokrat terlibat, saya mengajukan bukan hanya dihukum. Tapi, bila perlu digantung saja,” beber mantan Wakil Bupati Sukabumi itu.

RS Tanpa Kelas Bukan Komunis-Sosialis

Megawati Resmikan RS Pelita Rakyat di Kecamatan Lembursitu

Sukabumi - Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyesalkan terhadap campur tangan pihak Badan Intelejen Negara (BIN) dalam proses pemberian ijin pendirian rumah sakit (RS) tanpa kelas di Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Sebab, BIN tak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan kesehatan. “Ini aneh hanya gara-gara nama rumah sakit yang akan dibangun di daerah Banten namanya rumah sakit tanpa kelas yang dianggap berbau komunis sosialis. BIN yang tugasnya melindungi keamanan negara malah melarang izin pendirian,” kata Megawati saat meresmikan RS Tanpa Kelas Pelita Rakyat di Kelurahan/Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, yang dihadiri sejumlah petinggi DPP PDIP, Dirjen Kementerian Kesehatan RI, Ketua DPW Jabar, Rudi Harsa Tanaya, Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono dan tamu undangan lainnya, kemarin.

Dengan gaya pidatonya, Megawati menegaskan pendirian rumah sakit tanpa kelas yang bermaksud memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin di Banten ini merupakan program yang digalakan PDIP. Di rumah sakit tersebut tidak ada pembagian kelas, seperti kelas I, II, III, VIP maupun VVIP, seperti di rumah sakit pada umumnya.

PDI-P Kota Sukabumi Dekati Andri Setiawan

Disiapkan Untuk Calon Walikota

Sukabumi -- Jelang Pilkada Kota Sukabumi 2013 mendatang, DPC PDI-P Kota Sukabumi dikabarkan sudah mendekati epala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi, Andri Setiawan. Bocoran dari sejumlah kader DPC PDI-P Kota Sukabumi, Ketua DPC Iwan Kustiawan dan Andri Setiawan sudah rutin melakukan pertemuan seputar suksesi pilkada nanti.”Pak Andri itu teman sekolah saya, jadi tidak aneh kalau saya dan Pak Andri sering berkomunikasi, lagi pula Pilkada Kota Sukabumi masih cukup lama tapi kalau ada yang menyebut pertemuan kami dalam rangka membahas jelang pilkada, ya itu silakan saja,” ujar Iwan kepada Radar saat dikonfirmasi usai menghadiri acara peresmian Rumah Sakit Tanpa Kelas Pelita Rakyat di Kelurahan/Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, kemarin.

Golkar Bidik Desi Ratnasari Jadi Walikota

Sukabumi -- Perang wacana mengenai figur mantan artis dan artis yang masih aktif yang akan diusung jelang Pilkada 2013-1018 Kota Sukabumi terus mengoda sejumlah parpol selaku calon kontestan pilkada nanti. Setelah pihak Demokrat yang mewacanakan akan mencalonkan Inggrid Kansil. Giliran kubu Partai Golkar Kota Sukabumi yang kini dikabarkan tengah berancang-ancang untuk mencoba mengajak artis berwajah ayu asal Sukabumi yakni Desi Ratnasari.
Hanya kepastian kubu Golkar Kota Sukabumi untuk mengajak pulang kampung Desi Ratnasari membangun kampung halamannya ini, langsung ditanggapi dingin oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami.
“Sampai saat ini belum ada kontak dengan Desi Ratnasari, lagi pula untuk sekarang kami belum berpikir serius mengenai suksesi pilkada nanti,” ujar Andri saat dihubungi Radar Sukabumi, kemarin, (6/6).

PDIP Kabupaten Sukabumi Targetkan Sembilan Kursi

Cisaat - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukabumi M. Zaenudin menargetkan 25 persen dari 50 jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Sukabumi di pemilu legeslatif (Pileg) 2014 nanti, itu wajib direbut PDIP.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sukabumi ini optimis bisa meraih sembilan kursi atau 25 persen dari kursi yang tersedia jika caleg yang akan dipersiapkan memang mempunyai talenta yang bisa diandalkan dan mempunyai nilai jual di mata masyarakat. Untuk itu harap Zaenudin, bagi kader dan simpatisan partai “Moncong Putih” dari sekarang harus lebih merapatkan barisan untuk memenangkan PDIP pada pileg mendatang.

Demokrat Siap Usung Ingrid Jadi Calon Walikota Sukabumi

Sukabumi - Pelan tapi pasti, suhu politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013-2018 di Kota Sukabumi terus memanas, setelah kubu Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sukabumi yang sudah menggadang-gadang Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono untuk diusung menjadi calon walikota (Cawalkot). Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan telah menyiapkan enam calon, salah satunya, mantan calon Walikota Kota Sukabumi 2008-2013 yang sekarang di DPR RI, Yudi Widiana Adia. Begitu juga di kubu Partai Golkar dikabarkan Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami juga siap maju. Kini giliran kubu Partai Demokrat (PD) Kota Sukabumi mewacanakan, Anggota DPR RI Dapil Sukabumi, yakni Ingrid Kansil untuk menjadi Cawalkot Kota Sukabumi 2013-2018 mendatang.

Bogor Wacanakan Pisah Dari Provinsi Jawa Barat. Bagaimana Dengan Sukabumi ?

Politisi Sukabumi : Alangkah baiknya, bukan hanya provinsi bogor tetapi 'Provinsi Pakuan". terdiri dari Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabuapten Sukabumi, Kab. Cianjur, Kota Depok, Kota Bekasi.

BOGOR, (PRLM).- Melihat jumlah penduduk Jawa Barat lebih dari 43 juta jiwa serta menyeimbangi daerah Ibukota Jakarta sebagai daerah yang berbatas, maka diwacanakan pembentukan provinsi baru sebagai bentuk pemekaran dari provinsi Jawa Barat.

Wacana pemekaran provinsi tersebut disampaikan Bupati Bogor Rachmat Yasin Selasa (31/5) dalam jumpa pers menjelang peringatan Hari Jadi Bogor ke 529 di Cibinong, Bogor. Hadir dalam jumpa pers tersebut Kapolres, Dandim, Kajari dan Sekda Kab Bogor.

Menurut Rachmat Yasin, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta serta jumlah penduduk Kab. Bogor terbesar yakni 4,7 juta jiwa, maka wacana pemekaran patut dipertimbangkan. Apalagi jika dikaitkan dengan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang terbesar jika dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta berbatasan dengan Ibukota negara, maka pemekaran provinsi bisa dilakukan," ujar Rachmat Yasin.

Besaran Ambang Batas Parlemen (PT) kemungkinan 3 Persen

Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Ida Fauziyah menegaskan persoalan ketidaksepahaman besaran parliamentary threshold (PT) masih akan dibahas di rapat pleno. “Sebenarnya sudah diputus tiga persen, cuma Partai Golkar yang meminta ditunda karena menganggap ada yang belum selesai,” katanya, Senin (30/5).

Artinya, pembahasan mengenai besaran PT masih akan dibahas di tingkat kelengkapan alat dewan. Rapat lanjutannya akan dilakukan pada Rabu, (1/6) mendatang. Di sana, akan dibahas lebih lanjut catatan yang sempat diberikan ketika putusan besaran 3 persen PT itu diambil. Kalaupun nantinya dibawa ke sidang paripurna, diharapkan rancangan UU inisiatif DPR ini hanya tinggal disahkan.

Kasus HH Terbentur Izin Gubernur

Sukabumi -- Penyelidikan dugaan ijazah palsu yang melibatkan Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat berinisial HH, masih terbentur izin dari Gubernur Jawa Barat. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota, baru mengajukan izin pemeriksaan HH serta dua Anggota Dewan lainnya yang mengetahui proses verifikasi berkas HH saat mendaftar Pemilu Legislatif 2009 lalu.

Keduanya saksi ini yakni Dedi R Wijaya yang pada saat itu menjabat Ketua DPC Demokrat Kota Sukabumi, serta Henry Slamet sebagai Sekretaris DPC Demokrat Kota Sukabumi. Dua anggota dewan ini bakal dimintai keterangan seputar dugaan pemalsuan ijazah ini. Namun sebelum keduanya dimintai keterangan oleh polisi, seperti halnya HH, harus ada izin dari gubernur.

Dinamika Kader Politik Lompat Katak

Indra J Piliang

Penulis : Indra J. Piliang

Sejumlah politikus kini memutuskan berpindah partai politik. Kalau semula politikus itu hanya pihak yang diusung dalam pilkada, tidak terlalu banyak reaksi yang muncul. Gamawan Fauzi, misalnya, disorot karena sikapnya dalam Pilpres 2009 lalu yang menunjukan dukungan terhadap pasangan SBY-Boediono yang diusung Partai Demokrat dan mitra koalisinya. Sementara dalam pilkada Sumbar 2005, Gamawan diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang sebagai calon gubernur.

Namun, lain halnya kalau politikus itu merupakan tokoh penting di partainya. Ambil contoh Dede Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Barat. Kepindahan Dede ke Partai Demokrat dianggap sebagai corengan terhadap loyalitas kader penting Partai Amanat Nasional. Selain itu, kepindahan Dede itu ditengarai dalam rangka mengincar posisi sebagai Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus yang turut diusung Partai Golkar, memutuskan menjadi Ketua Partai Demokrat Provinsi Jambi.

Bola Panas Menggelinding ke KPU

Pengacara HH Sebut Ada Pemerasan, Akui Aleg HH Palsukan Ijazah

Sukabumi -- Jika tidak ada aral melintang, polisi akan meminta keterangan dari pihak KPU Kota Sukabumi hari ini (19/5). Pemeriksaan ini masih bagian dari pengumpulan data, bukti dan keterangan terkait dugaan pemalsuan ijazah yang diduga dilakukan anggota DPRD Kota Sukabumi, HH.

Pihak terlapor sendiri mulai menggelindingkan bola panas ke KPU. Melalui pengacara HH, Youngky Fernando, secara terang-terangan menyebutkan adanya campur tangan pihak KPU Kota Sukabumi hingga munculnya masalah ini. Bahkan, Youngky mengklaim ada aktor intelektual di balik kasus yang menimpa kliennya.

Polisi Periksa Pemilik Ijazah Asli

Sukabumi -- Polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menerpa anggota legislatif (Aleg) DPRD Kota Sukabumi berinisial HH. Hingga kemarin, polisi sudah memeriksa dua saksi terkait kasus ini. Pertama, saksi pelapor. Kemudian Asep Supriadi yang ijazahnya diduga dipalsukan. Asep diperiksa intensif di Ruang Unit I Satreskrim Polres Sukabumi Kota, kemarin.

Usai diperiksa, Asep mengaku dicecar 13 pertanyaan seputar masalah ini. Kepada penyidik, Asep mengaku menegaskan ijazah yang digunakan HH ketika mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Sukabumi, adalah ijazahnya. Hal itu diketahui setelah Ia mendapat kabar dari seorang aktifis. "Dan setelah saya cocokkan, memang benar itu ijazah saya. Dengan mengacu pada Nomor Induk Siswa (NIS) dan nilai di ijazah saya," katanya.

Ijazah Aleg Demokrat Kota Sukabumi Diduga Palsu

Sukabumi --- Dugaan pemalsuan ijazah menerpa anggota DPRD Kota Sukabumi berinisial HH. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini dituding menggunakan ijazah milik Asep Supriyadi untuk memuluskan niatnya pada pemilu legislatif 2009 lalu. "Ijazah saya bisa berada di tangan HH, karena dia sempat menawari saya untuk jadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Sukabumi,'' kata Asep Supriyadi, kepada Radar Sukabumi di kediamannya kemarin.

Menurut dia, kala itu, dia memberikan ijazah dan foto copiannya. Dirinya sama sekali tak curiga karena sosok HH pintar dan pandai ilmu keagamaannya. Namun dirinya kaget saat tiga orang yang mengaku dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) datang ke rumahnya, Rabu (11/5). Ketiga orang ini membawa ijazah dirinya yang sudah berubah menjadi nama HH. Di ijazah tersebut nomor ijazah masih sama begitu juga sekolah yang mengeluarkan yakni MAN Pacet Cianjur. Hanya saja foto dan namanya sudah diganti dengan HH. ''Saya tak bersekongkol dengan HH, justru merasa ditipu olehnya,'' kata Asep.

Dewan akan Bahas Masalah Ketidakjelasan Tata Ruang Wilayah Kab. Sukabumi

SUKABUMI, (PRLM).- Komisi II Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPRD Kab. Sukabumi, akan membahas masalah ketidakjelasan tata ruang wilayah Kab. Sukabumi, terutama kawasan pertambangan dan perkebunan. Sebab, kondisi tata ruang wilayah Kab. Sukabumi kerapkali terjadi tumpang tindih dalam penetapan kawasan.

“Contoh kongkretnya, dalam penambangan emas di Cigaru, Ds. Kertajaya, Kec. Simpenan. Di satu disisi, lahannya milik perkebunan. Disisi lain, pemda sendiri mengeluarkan izin usaha penambangan. Akibat terjadi tumpah tindih penetapan kawasan ini, yang kena getahnya masyarakat dan perusahaan juga. Mereka dipusingkan dengan masalah lahan, antara lahan perkebunan dengan pertambangan dengan berbagai kepentingan di dalamnya,” ujar Koordinator Komisi II DPRD Kab. Sukabumi, Asep Wahyu, N.B., SE., ketika ditemui di Palabuhanratu, Rabu (11/5).

DPRD Kab. Sukabumi Ajukan Penambahan Solar untuk Nelayan

PALABUHANRATU, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sukabumi, kini sedang memperjuangkan penambahan kuota bahan bakar solar untuk nelayan Palabuhanratu. Upaya penambahan solar itu, guna membantu nelayan dalam meningkatkan produksi ikan hasil tangkapannya. Hal itu seiring tuntutan Palabuhanratu menjadi kawasan minapolitan dan akan dibangun Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).

Semua Anggota Komisi DPRD Kota Sukabumi Studi Banding

Cikole -- Gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan Juanda Kota Sukabumi kemarin (10/5), kosong melompong. Hal ini dikarenakan para anggota DPRD yang menempati tiga komisi yaitu Komisi I, II, dan III melakukan studi banding (Stuba) dan kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa daerah berbeda. Tujuan kepergian di antaranya, Tasikmalaya, Batam dan Cimahi. Kepergian merekapun berbeda-beda. Menurut Wakil Ketua DPRD, Achmad Fahmi, kepergian Komisi III ke Tasikmalaya dalam rangka pembahasan Raperda Pendidikan. Sementara, kepergian Anggota Komisi II ke Batam dan Komisi I ke Cimahi dalam rangka studi banding.

Sedangkan dari pantauan Radar Sukabumi, gedung yang dihuni wakil rakyat tersebut nyaris tidak menyisakan anggota yang bisa dikonfirmasi kalau ada aduan dari masyarakat.

Kiprah Ingrid Kansil Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat

* Dirikan Koperasi Rumah Pintar Kadeudeuh

Anggota DPR RI dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Inggrid Kansil, mengaku siap untuk membantu memamasarkan produk makanan olahan Koperasi Rumah Pintar Kadeudeuh di Kampung Cijangkar, Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.

Mantan Cawabup 'Diparkir' Jadi Staff Ahli

Sukabumi -- Mantan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditempatkan pada jabatan yang kurang strategis alias 'diparkir' sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik. Pejabat senior lulusan APDN yang berani tampil "melawan" Bupati Sukmawijaya di Pilkada 2010 lalu ini resmi menjabat posisi baru itu pada pelantikan pejabat Eselon II, III dan IV di Aula Setda Palabuhanratu, pekan lalu.

Meski 'diparkir', Dadang tetap semangat dan siap menjalankan tugas barunya itu. Dadan yang diminta tanggapannya terkait jabatan baru tersebut merespon dingin. "Mau ditempatkan di manapun saya siap, yang penting bisa mencurahkan pikiran dan kinerja terbaik untuk Kabupaten Sukabumi," ujar Dadang Eka kepada Radar Sukabumi, kemarin.

Calon Sekda Pemkab Sudah Diajukan ke Mendagri

Sukabumi -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku sudah menerima berkas ketiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi yakni Adjo Sardjono (Kepala BKD), Zaenal Muttaqien (Kadisdik) dan Dodi Soemantri (Kepala Bappeda).

Menurut dia, setelah dilakukan fit and proper test di tingkat Jawa Barat. Ketiga nama pejabat senior tersebut telah memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan dan berkasnya sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Samsizar Kembali Nahkodai PAN Kota Sukabumi

Cikole - Sesuai prediksi. Ketua DPD PAN Kota Sukabumi periode 2006-2011, Samsizar akhirnya kembali menahkodai tampu kepemimpinan DPD PAN Kota Sukabumi masa bakti 2011-2016, dalam Musda III DPD PAN Kota Sukabumi, akhir pekan lalu.

Mantan agen koran ini unggul telak mengalahkan Ketua MPPD DPD PAN Kota Sukabumi, Muniri Muchtar, dengan perolehan suara 35 untuk Samsizar dan 13 bagi Muniri Muchtar dari 53 suara yang diperebutkan. "Kemenangan ini kemenangan bersama. Tugas terberat kader PAN adalah bagaimana mempertahankan kebersamaan selain agenda suksesi Pilkada Kota Sukabumi 2013 dan target kursi di pemilihan legeslatif 2014 mendatang," ujar Samsizar saat dihubungi Radar Sukabumi, kemarin. 

PKS Target 12 Kursi DPRD Kab. Sukabumi

Palabuhanratu -- DPD PKS Kabupaten Sukabumi menargetkan kemenangan besar pada pemilihan legislatif 2014 mendatang. Tidak tangggung-tanggung, partai berlambang padi emas diapit dua bulan sabit ini optimis bakal merebut 12 kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi. Target itu dua kali lipat dari jumlah kursi PKS sekarang.

Selain itu, PKS juga yakin akan kembali memenangi Pilkada 2015. Demikian dikatakan Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Totong Suparman, dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukabumi di Inna Samudra Beach Hotel (SBH), kemarin. "Pada pileg mendatang kita menargetkan 360 ribu suara atau minimal 12 kursi. Tentu Pilkada pun harus kita raih," tandasnya.

Calon Sekda Kab. Sukabumi Bantah Sebagai Penganut Ahmadiyyah

SUKABUMI, (PRLM),- Seiring dirinya masuk nonimasi pada bursa calon Sekda bersama dua kandidat lainnya. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sukabumi, Zaenal Muttaqien mulai memperoleh isu tidak sedap. Dirinya dituduh menjadi salah seorang anggota jemaah Ahmadiyah.

Tiga Pejabat Diusulkan Calon Sekda Kab. Sukabumi.

SUKABUMI, (PRLM).- Tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi telah diusulkan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya. Bahkan berkas ketiga pejabat yang sepekan sebelumnya telah mengikuti test kesehatan dan fit and proper test di Bandung telah berada di meja Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Nama-nama pejabat yang dinilai layak menduduki posisi Sekda menggantikan Deden Achadiyat yang kini memasuki masa pensiun, diprediksi akan segera diumumkan pertengahan Mei 2011 mendatang. Sebelumnya ada beberapa pejabat senior yang dinilai layak menduduki posisi karier tertinggi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu. Namun seiring waktu, bursa calon sekda mengerucut membuahkan tiga nama.

Wakil Bupati Tongkrongi Rapat Nasdem

Sukabumi - Perhatian Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli terhadap organisasi masyarakat (Ormas) Nasional Demokrat cukup besar. Bukitnya, hampir selama tiga jam Jajuli menongkrongi rapat pengurus Nasdem yang berlangsung sedi Wisma PGRI, Kamis (28/4) kemarin.

Selain rela meluangkan waktu dinasnya, Jajuli berperan menjadi penengah bagi dua kubu di Nasdem Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, dalam rapat itu sempat terjadi perdebatan mengenai tempat penyelenggaraan Deklarasi Nasdem. Satu kubu menginginkan acara deklrasi berlangsung di Palabuhanratu, kubu lainnya meminta di Cisaat.

Pimpinan DPRD Soroti TPP PNS

Sukabumi – Pimpinan DPRD menyoroti masalah pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Kota Sukabumi. Kebijakan pemberian TPP ini dinilai kurang adil serta berpotensi menimbulkan kecemburuan. Pasalnya, besaran uang TPP untuk pejabat eselon II dengan bawahnya terdapat perbedaan yang sangat mencolok.

Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi mengatakan, TPP untuk setingkat pejabat Eselon II mendapatkan dana sebesar Rp. 2.250.000. Sedangkan pejabat setingkat eselon III bisa menikmati tambahan gaji sebesar Rp.1 juta. Bagi pejabat eselon IV mendapatkan Rp600ribu/ bulan dan PNS elaksana hanya mendapatkan Rp 175 ribu perbulan.

”Kalau melihat besaran dana TPP ini jelas ada perbedaan yang sangat mencolok. Tak heran ada beberapa PNS yang mengeluhkan persoalan ini kepada anggota DPRD,” ungkap politisi asal PKS ini.

Stop Pertikaian di Tubuh PAN

Sukabumi – Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Sukabumi menggelorakan jargon “Stop Pertikaian”. Kalimat itu sengaja dikampanyekan untuk menghindari konflik di arena Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 PAN yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kota Sukabumi, Jum’at (29/4) kemarin.
”Kami sepakat dengan jargon “Stop Pertikaian” itu. Sehingga tidak ada konflik setelah pelaksanaan Musda PAN ini. Bahkan kami meminta pengurus DPD PAN Kota Sukabumi yang terpilih nanti untuk menjadikan kader sebagai kekuatan massa,” ungkap Ketua DPC PAN Kecamatan Lembursitu, Irwan saat memberikan pandangan atas LPJ Ketua DPD PAN Kota Sukabumi periode 2005 – 2010.

Mulyono Siap Diusung PAN

Sukabumi -- Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono mengaku siap untuk diusung kembali Partai Amanat Nasional (PAN) di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Sukabumi periode 2013-2018 mendatang.

Kendati sudah menyatakan kesiapan sebagai F1, akan tetapi mantan Kadisdik Kota Sukabumi ini menyerahkan sepenuhnya kepada internal DPD PAN Kota Sukabumi, apakah kembali mengusungnya atau mencalonkan figur lain. Selain itu, Mulyono pun menyakinkan kalau dirinya siap mengikuti jika nanti ada proses penjaringan kandidat calon walikota yang diberlakukan di PAN.

PAN Kemungkinan Usung Mulyono Jadi Balon Walikota Sukabumi

F2-nya bisa Muslikh, bisa Andri Hamami.

Sukabumi -- Menjelang Musyawarah Daerah (musda) DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sukabumi, 29 April mendatang di Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi, wacana figur yang akan diusung partai berlambang Matahari Terbit ini pada Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Sukabumi periode 2013-2018 mulai mewacana. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah peluang Mulyono kembali diusung PAN.