Pemda Dinilai Ogah-ogahan, Proses Pemekaran Kian Meredup

Sukabumi - Rencana Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara yang sebelumnya digemborkan saat ini tidak terdengar lagi kabarnya. Begitu pula dengan lembaga atau kaum pergerakan yang semangat melakukan perjuangan memilih memvakumkan diri. Imbasnya Pemekaran Sukabumi Utara dipastikan menggantung di Kemendagri. Hal ini imbas dari proses pemekaran Sukabumi Utara merupakan wacana pembahasannya ulet dan membutuhkan banyak waktu. Apalagi pemekaran Sukabumi yang non budgeting atau tidak adanya kucuran anggaran dari APBD secara kontinyu. Padahal biaya yang dibutuhkan mahal. 

Selain itu, faktor internal, eksekutif dan legislatif Sukabumi yang ragu dalam melangkah. Akibatnya masyarakat dibuat bingung dengan kondisi tersebut, akibatnya masyarakat yang sudah konsiten dengan hal ini memunculkan pemahaman bahwa pemekaran adalah tujuan ambisi segelintir kelompok. Masyarakat Pengamat Pemekaran KSU, Ujang Fatah menilai pemekaran merupakan tujuan bersama demi kelangsungan berjalanya pemerintahan. Namun dengan proses yang sulit membuat hasilnya selalu mentah, seharusnya jika ingin pemekaran ini sukses dijalankan semua pihak, masyarakat dan pemerintah konsen dalam pemahaman tujuan pemekaran. 

“Pemekaran berawal dari sebuah ideologi, atau pemikiran Sukabumi yang harus lebih maju. Penataanya dimulai dari upaya pemisahan Sukabumi yang luas, dengan pemisahan tugas pemerintah akan diringankan,” ungkapnya. Masih dikatakan Ujang, ada pun teknis moratorium itu tidak mesti menjadi hambatan pemekaran, Pasalnya Moratorium hanya batasan untuk wilayah yang dikahawatirkan gagal menjadi daerah pemekaran. “Sedangkan Sukabumi Utara sudah layak dimekarkan dilihat dari monografi wilayahnya. Moratorium tidak berpengaruh,” ujarnya. 

Sekretaris Presidium Pemekaran KSU, Rusli S menegaskan konsentrasi pada pemikiran pemekaran belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat Sukabumi. Begitu pula dengan dorongan atau pressure dari pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada pusat. Bagaimana pun pemerintah yang punya kuasa. “Tim penggerakan seperti saya hanya bisa berjuang secara lisan, dan berteriak lantang. kalau pemerintah mampu dan yakin bisa mengupayakan pemekaran terlaksana dengan cepat, dengan dorongan ke pusat,” ulasnya. Namun teknis kerja pemekaran memang tidak akan jauh dari materi atau buget, lanjut Rusli. “Di mana ketika ada kajian atau bentuk pekerjaan kasarnya harus ada ongkos bensin,” selorohnya. Ketika panitia kerja dari pusat datang secara tidak langsung masyarakat Sukabumi harus memberikan fasilitas. Selama berada di Sukabumi untuk melaksanakan kajian, harus dipersiapkan segala akomodasi. “Maka pemekaran dapat terwujud dengan dasar konsentrasi bersama dari masyarakat dan pemerintah. Selain itu ikut memikirkan bagaimana caranya supaya tidak ada kendala dengan hal yang berkaitan dengan teknis,” tuturnya. 

Di tempat terpisah, Wabup Sukabumi Akhmad Jajuli menuturkan, tidak ada yang stagnan dalam proses pemekaran. Hanya saja, sejauh ini daerah lebih berkonsentrasi untuk pembangunan insfrastruktur yang ada. “Kita fokus untuk membangun sarana prasarana dahulu. Jika itu bagus, kan jadi modal. Mau dimekarkan atau apalah nantinya, daerah baru sudah memiliki insfrastruktur yang memadai,” jelasnya. Sebab, pemerintah tak mau, pemekaran malah menimbulkan masalah baru. Belum lama ini saja, banyak daerah otonom baru (DOB) yang dilaporkan bangkrut karena buruknya manajerial pengelolaan daerah. “Naif kalau Sukabumi menjadi daerah seperti itu. Ini yang kita takutkan,” pungkasnya ditemui usai menjadi pembicara diskusi bersama Sukabumi Jurnalis Forum (SJF) di Radio RSPD Kabupaten Sukabumi. (dri/veg)