RY Bakal Rombak PPP

Radar Sukabumi -Rachmat Yasin (RY) akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat periode 2011-2016, dengan mengalahkan lawan politiknya, Tatang Fahanul Hakim. Ia pun menegaskan, akan merombak struktur partai berlambang Ka'bah itu.

Kolusi di Daerah Mencontoh SBY

JAKARTA (JPNN) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DR La Ode Ida mengatakan munculnya trend baru para gubernur untuk menempatkan rekan-rekan satu partainya atau pendukungnya di perusahaan-perusahaan milik daerah atau di SKPD strategis tidak dapat dilihat hanya sebagai gejala politik daerah saja.

"Gejala itu sebelumnya sudah berlangsung di pusat kekuasaan dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membagi-bagi jabatan kepada rekan-rekan satu partai atau rekan-rekan satu koalisinya di kabinet, BUMN dan badan-badan strategis lainnya," tegas La Ode Ida, dalam dialog kenegaraan bertema " Kinerja Kabinet dan Pengaruhnya pada Eektivitas Pemerintahan Daerah," di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (23/2).

Politik Futuristik

Penulis : Masmuni Mahatma, Staf Pengajar Fakultas Filsafat UNPAR Bandung.

DALAM pandangan Aristoteles, bahwa salah satu kekhasan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial adalah ketergiurannya pada dunia politik. Dan karena itu tak sedikit filosof yang menggelari manusia dengan istilah zon politicon, hewan politik yang paling lincah dibandingkan makhluk Tuhan yang lain.

Bahkan, tegas Aristoteles, kaum lelaki di era Yunani Kuno (hampir) sebagian besar suka mengejar karier dalam dunia politik. Sebab, wilayah politik dipandang sebagai salah satu jalur ideal untuk mengukir eksistensi hidup yang lebih prestise secara sosial. Dengan menggeluti dan sukses dalam aktivitas politik, seringkali harapan-harapan sosialmaterialitas kemanusiaannya seperti mudah digapai.

Kalah Dua Suara, Angket Mafia Pajak Kandas di Paripurna

JAKARTA (JPPN)- Akhirnya usulan angket mafia pajak kandas di paripurna DPR yang berlangsung hingga Selasa (22/2) malam. Pihak pengusung angket hanya kalah dua suara dari fraksi-fraksi penolak angket.

Dari 530 anggota DPR yang hadir di paripurna, 264 di antaranya setuju dengan penggunaan hak angket untuk mengungkap kasus mafia pajak. Sedangkan 266 anggota DPR menolak usulan penggunaan hak angket.

Soal Pungli Prona, Dewan Segera Cek

Radar Sukabumi -- Adanya keluhan dari sejumlah warga di Kelurahan/ Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atas pungutan liar (Pungli), yang diduga dilakukan oknum kelurahan tersebut. Terkait pembuatan sertifikat tanah gratis dari program Tatalaksana Pertanahan (Prona) 2011 dari BPN, yang besarannya mulai Rp 300 ribu- Rp 500 ribu per warga ini mendapat perhatian dari Komisi I DPRD Kota Sukabumi. Betapa tidak, dugaan pungli pembuatan sertifikat tanah tersebut sangat merugikan dan meresahkan masyarakat kecil yang berhak mendapatkan layanan dari program gratis ini. Untuk itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi Dedi R Wijaya menyatakan akan segera turun ke lapangan, untuk menelusuri langsung kasus tersebut.

Kader PDIP Sukabumi Beri Dukungan

Radar Sukabumi - Pemanggilan Megawati oleh KPK sebagai saksi meringankan politisi PDI Perjuangan (PDIP) Max Moein dkk yang menjadi tersangka kasus suap pemilihan DGS BI membuat marah pendukungnya di tanah air. Termasuk PDIP Kota dan Kabupaten Sukabumi. Sukabumi juga turut siap memberikan dukungan kepada Ketua Umum DPP PDIP yang rencananya akan dipanggil KPK sebagai saksi dari sejumlah terdakwa pada kasus suap saat pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom itu.

DNS Bantah Ngaku Dewan

Radar Sukabumi--Oknum yang selama ini tuding kerap mengklaim sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dan ke mana-mana sering membawa senjata khusus anggota Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin), DNS, membantah tudingan tersebut.

DNS yang juga diketahui merupakan wartawan Majalah Hukum dan HAM, mengelak menggunakan pin anggota DPRD dan membawa senjata laras pendek. "Saya tidak pernah mengaku sebagai anggota DPRD, pin yang saya gunakan adalah pin lambang garuda dan saya pikir siapapun boleh memakainya," kilah DNS kepada Radar, kemarin.

Anggota Perbakin Ngaku Wakil Rakyat Kabupaten Sukabumi

Radar Sukabumi--Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi dibuat geram dengan ulah seorang yang mengaku anggota Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Sukabumi berinisial DNS yang kerap mengaku-ngaku sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Menurut sejumlah sumber terpercaya di lingkungan pegawai Setda DPRD Kabupaten Sukabumi, diketahui DNS berpakaian safari dengan pin anggota DPRD di bajunya dan aksesoris dewan di kendaraan yang dimilikinya. Selain itu DNS pun kabarnya merupakan staf konsultan hukum Fraksi Demokrat. Hanya informasi itu langsung dibantah Badri. Menurut Badri, DNS tidak mempunyai jabatan atau kapasitas apa pun di gedung wakil rakyat tersebut.

DAK Kabupaten Sukabumi Bermasalah, Diduga "Pentolan" Parpol Bermain

[Politisi Sukabumi] : Pernah ada yang mensinyalir munculnya Gurita Citengkor Pilkada Sukabumi (di Facebook-Klik disini)

Radar Sukabumi - Penyaluran dana alokasi khusus (DAK) buku di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi tahun 2010 kacau balau. Itu ketika sampai saat ini, penyaluran buku ke SD penerima program itu tak kunjung direalisasikan.

Padahal, pencairan dana DAK yang jumlahnya tembus Rp13 miliar itu sudah dilakukan melalui Pemkab Sukabumi per Desember 2010. Desas-desus yang diterima Radar dari sejumlah sumber terpercaya menyebutkan, mandegnya penyaluran buku itu diduga dilatarbelakangi mekanisme tender DAK yang sarat permainan. Sejumlah pengusaha mitra disdik bahkan mengaku kecewa manakala jalannya proyek dengan budget besar itu, dimainkan oleh seorang oknum pentolan partai politik (parpol) berhaluan Islam.

PKNU Ajukan Uji Materi UU Parpol

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU) mengajukan judicial review atau uji materi Pasal 51 Ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Judicial review sudah kita ajukan, Senin (7/2)," kata Ketua DPP PKNU Andi Najmi Fuadi di Jakarta, Selasa.

Dikatakannya, uji materi diajukan melalui Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah koordinasi pengurus DPP PKNU.

Tatang Farhanul Hakim, Kandidat Kuat Ketua DPW

[Politisi Sukabumi] : Perbedaan sikap politik jangan menjadi pemicu perpecahan, tapi jadi dinamika politik yang memajukan.

BANDUNG, (PRLM).- Sebanyak 19 dari 26 DPC Partai Persatuan Pembangunan di Jabar, mendukung penuh Tatang Farhanul Hakim sebagai Ketua DPW PPP Jabar dalam Musyawarah Wilayah PPP Jabar. Muswil tersebut rencananya bakal digelar pada akhir Februari mendatang.

PKS Siapkan Enam Balon Walikota

Politisi Sukabumi] : Calon Walikota Sukabumi untuk Pilkada 2013 mulai bermunculan... 

Jurnal Sukabumi - Di tengah persaingan sejumlah birokrat yang mengincar jabatan Walikota Sukabumi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata sudah mempersiapkan diri menghadapi perhelatan Pilkada Kota Sukabumi 2013 mendatang. Partai berlambang bulan sabit kembar ini mengaku telah menyiapkan enam kader terbaiknya. Mereka dipersiapkan untuk menjadi Calon Walikota Sukabumi periode 2013 – 1015.

Helmy Tampil, Sekda Mundur

[Politisi Sukabumi] : Aroma politik menjelang pilkada 2013 makin panas aja..

Jurnal Sukabumi – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Muhammad Muraz memilih mundur dari Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Bumi Wibawa (TBW). Pengunduran itu terjadi setelah Walikota Sukabumi mengangkat Helmy Soetikno sebagai Direktur PDAM TBW Kota Sukabumi. Jabatan Ketua Dewan Pengawas akhirnya ditempati H. Kostaman yang juga menjabat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPAKAD) Kota Sukabumi.

MPH dan HAM Sukabumi Dukung Diadakannya Referendum

[Politisi Sukabumi] : Perlu adanya kajian mengenai dampak mampaat dari penggabungan wilayah ini.

SUKABUMI, (PRLM).- Ketua Umum Masyarakat Peduli Hukum dan Hak Asasi Manusia (MPH dan HAM) Sukabumi, AA Brata Soedirja mendukung diadakan referendum penggabungan wilayah ke Kota Sukabumi. Referendum keinginan masyarakat yang berada di kecamatan Sukaraja, Sukalarang, Kebon Pedes, dan Cirenghas (Susukecir) sangat perlu direalisaikan. Karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi tidak bias lagi mengelak untuk secepatnya merespon referendum tersebut.

Masyarakat Susukecir Minta Pemkab Sukabumi Gelar Referendum

[Politisi Sukabumi] : Disarankan untuk menggalang dukungan kepada anggota DPRD Kab. Sukabumi dari Dapil Susukecir.

SUKABUMI, (PRLM),-Gejolak masyarakat diempat kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang ingin memisahkan diri kembali terdengar. Bahkan sejumlah tokoh masyarakat yang berada di kecamatan Sukaraja, Sukalarang, Kebon Pedes, dan Cirenghas (Susukecir) menantang Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi untuk melakukan referendum pemisahan diri.