Laman

Ingrid : PAUD Harus Menyebar Ke Desa-Desa

Sukabumi - Anggota DPR RI asal Partai Demokrat, Ingrid MP Kansil siap mendorong Kabupaten Sukabumi sebagai daerah layak anak. Harapan itu akan diwujudkan melalui upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bahkan lembaga pendidikan anak usia pra sekolah diharapkan bisa masuk hingga ke tiap desa. “Saya akan berupaya menggenjot anggaran untuk mewujudkan Sukabumi sebagai wilayah Layak Anak. Meski wilayahnya cukup luas, namun penyebaran PAUD yang mayoritas berada di Posyandu-posyandu merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan ini,” kata Ingrid disela-sela peresmian gedung Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Azalea di Kampung Parungkuda, Rt 04/01 Desa/Kecamatan Parungkuda, Rabu (11/1) kemarin. 

Menanggapi nilai honor tenaga pengajar/tutor PAUD yang jauh dari layak Inggrid juga berencana akan meminta penjelasan dari Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) apakah bisa anggaran APBN ikut membantu agar honor tersebut ditingkatkan, mengingat PAUD sudah masuk kategori pendidikan informal pra sekolah. “Selama ini anggaran untuk tutor saya dengar hanya Rp 50 ribu rupiah, tentu saja sangat jauh dari kata layak, namun itu hanya dari anggaran APBD daerah, makanya kita akan sharing dengan Kemendiknas apakah mungkin ada tambahan dari APBN,” pungkasnya. 
Sementara itu Afrizal tenaga Penilik PAUD tingkat Unit Pelayanan Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Parungkuda menyambut baik rencana dari anggota Komisi VII tersebut, menurutnya ribuan tutor menunggu honor yang layak, meski mayoritas dari mereka mengemban misi social. “Jumlah tutor keseluruhan itu mencapai angka 6181 orang dengan jumlah PAUD sebanyak 2135 PAUD yang tersebar di seluruh Kabupaten Sukabumi, ditingkat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi memang sudah ada usulan kepada Pemerintah Pusat terkait peningkatan honor tersebut, kita berharap apabila DPRRI ikut mendorong semoga memuluskan usulan tersebut,” tegasnya. 
Dalam kesempatan itu, Ingrid juga akan mendorong adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Rumah Sakit (RS) yang mendapat rujukan khusus. Hal ini menjadi sorotan serius Inggrid terkait rumitnya jalur birokrasi antar RS saat menangani pasien Jantung Bocor bernama Muhammad Sani Balita 16 bulan asal Kampung Sekarsari, Rt 02/06, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar. “Terakhir saya menengok kondisi Sani pada Selasa (10/1) kemarin di RS Harapan Kita Jakarta. Alhamdulillah disana dia dilayani secara maksimal oleh tim medis. Sebelumnya kita mendapat kesulitan yang cukup rumit tatkala Sani sempat dipimpong-pimpong dari RS di daerah sampai ke Bandung, akhirnya setelah koordinasi dengan pihak Kemenkes, Sani bias mendapat pelayanan medis yang maksimal,” katanya.

Sumber : Jurnal Sukabumi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar