Tiga Pejabat Diusulkan Calon Sekda Kab. Sukabumi.

SUKABUMI, (PRLM).- Tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi telah diusulkan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya. Bahkan berkas ketiga pejabat yang sepekan sebelumnya telah mengikuti test kesehatan dan fit and proper test di Bandung telah berada di meja Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Nama-nama pejabat yang dinilai layak menduduki posisi Sekda menggantikan Deden Achadiyat yang kini memasuki masa pensiun, diprediksi akan segera diumumkan pertengahan Mei 2011 mendatang. Sebelumnya ada beberapa pejabat senior yang dinilai layak menduduki posisi karier tertinggi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu. Namun seiring waktu, bursa calon sekda mengerucut membuahkan tiga nama.

Wakil Bupati Tongkrongi Rapat Nasdem

Sukabumi - Perhatian Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli terhadap organisasi masyarakat (Ormas) Nasional Demokrat cukup besar. Bukitnya, hampir selama tiga jam Jajuli menongkrongi rapat pengurus Nasdem yang berlangsung sedi Wisma PGRI, Kamis (28/4) kemarin.

Selain rela meluangkan waktu dinasnya, Jajuli berperan menjadi penengah bagi dua kubu di Nasdem Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, dalam rapat itu sempat terjadi perdebatan mengenai tempat penyelenggaraan Deklarasi Nasdem. Satu kubu menginginkan acara deklrasi berlangsung di Palabuhanratu, kubu lainnya meminta di Cisaat.

Pimpinan DPRD Soroti TPP PNS

Sukabumi – Pimpinan DPRD menyoroti masalah pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Kota Sukabumi. Kebijakan pemberian TPP ini dinilai kurang adil serta berpotensi menimbulkan kecemburuan. Pasalnya, besaran uang TPP untuk pejabat eselon II dengan bawahnya terdapat perbedaan yang sangat mencolok.

Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi mengatakan, TPP untuk setingkat pejabat Eselon II mendapatkan dana sebesar Rp. 2.250.000. Sedangkan pejabat setingkat eselon III bisa menikmati tambahan gaji sebesar Rp.1 juta. Bagi pejabat eselon IV mendapatkan Rp600ribu/ bulan dan PNS elaksana hanya mendapatkan Rp 175 ribu perbulan.

”Kalau melihat besaran dana TPP ini jelas ada perbedaan yang sangat mencolok. Tak heran ada beberapa PNS yang mengeluhkan persoalan ini kepada anggota DPRD,” ungkap politisi asal PKS ini.

Stop Pertikaian di Tubuh PAN

Sukabumi – Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Sukabumi menggelorakan jargon “Stop Pertikaian”. Kalimat itu sengaja dikampanyekan untuk menghindari konflik di arena Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 PAN yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kota Sukabumi, Jum’at (29/4) kemarin.
”Kami sepakat dengan jargon “Stop Pertikaian” itu. Sehingga tidak ada konflik setelah pelaksanaan Musda PAN ini. Bahkan kami meminta pengurus DPD PAN Kota Sukabumi yang terpilih nanti untuk menjadikan kader sebagai kekuatan massa,” ungkap Ketua DPC PAN Kecamatan Lembursitu, Irwan saat memberikan pandangan atas LPJ Ketua DPD PAN Kota Sukabumi periode 2005 – 2010.

Mulyono Siap Diusung PAN

Sukabumi -- Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono mengaku siap untuk diusung kembali Partai Amanat Nasional (PAN) di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Sukabumi periode 2013-2018 mendatang.

Kendati sudah menyatakan kesiapan sebagai F1, akan tetapi mantan Kadisdik Kota Sukabumi ini menyerahkan sepenuhnya kepada internal DPD PAN Kota Sukabumi, apakah kembali mengusungnya atau mencalonkan figur lain. Selain itu, Mulyono pun menyakinkan kalau dirinya siap mengikuti jika nanti ada proses penjaringan kandidat calon walikota yang diberlakukan di PAN.

PAN Kemungkinan Usung Mulyono Jadi Balon Walikota Sukabumi

F2-nya bisa Muslikh, bisa Andri Hamami.

Sukabumi -- Menjelang Musyawarah Daerah (musda) DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sukabumi, 29 April mendatang di Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi, wacana figur yang akan diusung partai berlambang Matahari Terbit ini pada Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Sukabumi periode 2013-2018 mulai mewacana. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah peluang Mulyono kembali diusung PAN.

PKS Launching Enam Balon Walikota Sukabumi

Sukabumi -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi akhirnya memenuhi komitmennya untuk mengumumkan siapa-siapa saja yang menjadi bakal calon (Balon) Walikota Sukabumi 2013 pilihan partai berlambang padi emas yang diapit dua bulan sabit tersebut. Nama-nama balon ini terkuak pada Musyawarah Kerja Daerah-2 DPD PKS Kota Sukabumi yang berlangsung di Qalbun Salim Kota Sukabumi, kemarin. Siapa sajakah mereka? Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Wawan Supendi menyebutkan jumlahnya ada enam. Semuanya laki-laki. 

Menyoal Studi Banding DPRD Kota Sukabumi (Tahun 2011 Dianggarkan 9 Milyar)

Politisi Sukabumi : Sebaiknya anggaran 9 Milyar digunakan untuk bangun 500 buah rumah miskin atau beasiswa 20.000 siswa yang drop-out atau gratiskan 10.000 ibu hamil yang melahirkan.

Sukabumi -- Sejatinya kunjungan anggota dewan atau studi banding ke luar daerah adalah ajang perbandingan kondisi di daerah sendiri dengan daerah yang dituju sebagai acuan dalam pembuatan sebuah regulasi. Anggota dewan sebagai legislator sangat layak melakukan studi banding agar regulasi yang dibuat atau gagasan itu nantinya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Jabatan Sekda Kabupaten Sukabumi Mengarah ke Adjo

Sukabumi – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabuaten Sukabumi, Adjo Sardjono berpeluang menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Kriteria Adjo dianggap tepat untuk menggantikan Deden Achadiat yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Bahkan dukungan terhadap Adjo mengalir dari sejumlah kalangan termsuk di lingkungan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.

Dede Yusuf Pindah Ke Demokrat, PAN Kecewa Berat (Tuding Tak Tanggungjawab)

Politisi Sukabumi : Ini khan manuver politik. Target akhirnya, Hatta Rajasa jadi capres dari Demokrat pengganti SBY. (tahun ini SBY-Hatta besanan...) 

bye bye....

BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Barat menyatakan kecewa dengan hasil salat istikharah Wakil Gubernur Dede Yusuf yang menyatakan dirinya pindah ke Partai Demokrat.

"Kami kecewa, tetapi kami menghormati, itu hak politik Pak Dede Yusuf selaku warga negara yang dilindungi undang-undang," kata Sekertaris DPW PAN, Jabar Yana Ismayana, kepada wartawan, di Bandung, Selasa malam.

PPP Kota Sukabumi Tuntut Pembubaran Ahmadiyyah

Citamiang -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sukabumi melakukan silaturahmi antar alim ulama se-Kota Sukabumi. Kegiatan tersebut dalam rangka menyikapi issu yang sekarang lagi hangat salah satunya keberadaan jemaat Ahmadiyah terutama di Kota Sukabumi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekretariat PPP Jalan Pramuka. 

Menurut Anggota DPRD Provinsi dari Fraksi PPP Yusuf Fuadz keberadaan Ahmadiyah sangat meresahkan. Apalagi, dengan mengatasnamakan Islam bukan hanya membuat semua pihak merasa marah, hal tersebut juga sudah mencoreng nama besar Islam sendiri.

PKS Bidik Calon Walikota dari Artis

Sukabumi - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Sukabumi menyatakan kesiapannya tampil di arena Pilkada Kota Sukabumi 2013 mendatang. Bahkan PKS menargetkan untuk memenangkan Pilkada ini. Selain telah menyiapkan kader internal, PKS juga akan membidik calon walikota dari eksternal yang salah satunya dari artis.

Dari Reses Yudi Widiana : Realisasi Tol Ciawi-Sukabumi Ngambang

Sukabumi -- Realisasi pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi yang direncanakan dianggarkan sekitar Rp462 miliar sampai detik ini masih ngambang. Hal ini dikemukakan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia kepada Radar Sukabumi pasca resesnya dengan tokoh masyarakat dan alim ulama Kota Sukabumi di Buleng Resto, kemarin. 

Kenapa bisa tak jelas?

PDIP Geber Program "Mantap Kader"

SUKARAJA -- PDIP tak mau kehilangan pundi-pundi suaranya dalam sederet pelaksanaan pemilu beberapa tahun mendatang. Saat ini, partai banteng gemuk itu terus menggeber program Mantap Kader di semua daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi.

"Program itu tak lebih menyolidkan serta menanamkan ideologi partai bagi setiap kader, pengurus sampai simpatisan. Ini penting karena PDIP adalah partai yang tidak asal berdiri. Kita punya historis dan sejarah yang panjang," ujar Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Rudi Harsa Tanaya usai membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDIP Kecamatan Sukaraja kemarin.

Pejabat Kota Sukabumi Dikotak-kotakan

CIKOLE -- Adanya pengkotak-kotakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, mendapat tanggapan serius oleh Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik (LP3SP) Sukabumi, Tatang Kamil.

“Penempatan pejabat di suatu OPD jangan hanya dilihat dari unsur kedekatan saja, melainkan harus dilihat dari pengalaman dan kemampauannya dalam memimpin suatu lembaga. Bahkan yang paling bagus, pejabat yang memimpin suatu OPD harus orang yang telah lama menjabat di OPD tersebut karena mereka mempunyai pengalaman yang lama,” katanya ditemui Radar Sukaumi disela-sela memimpin rapat internal di Sekretariat LP3SP Sukabumi.

Politikus-Birokrat Berpeluang Menangkan Pilkada Walikota

CIKOLE -- Kembali sejumlah pengamat perpolitikan di Sukabumi mulai bergeming membicarakan pemilihan kepala daerah 2013 mendatang. Setelah sebelumnya Ade Juanda mengungkapkan politikus berpeluang menjadi kepala daerah, kini giliran MA Asep Deni mengomentari pandangannya. Bagi pria yang menjadi dosen S1 dan S2 di sejumlah perguruan tinggi ini, apapun basicnya, siapapun dia, semuanya bisa berpeluang menjadi Walikota Sukabumi pada Pilkada 2013. "Apakah itu bersumber dari Birokrat maupun Politikus ataupun Independent semuanya berpeluang fifty-fifty atau sama,"tandasnya kepada Radar Sukabumi. 

Gubernur Dukung Pemekaran Sukabumi

CANTAYAN - Kendati Gubernur Jawabarat (Jabar), Ahmad Heryawan tidak sempat hadir dalam Deklarsi Pemekaran Kabupatean Sukabumi, 31 Maret lalu. Namun Ahmad Heryawan mengaku mendukung penuh Sukabumi Utara menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dukungan tersebut dikatakan Heryawan saat menghadiri undangan CSR PT Chevron Geothermal Salak, Kabandungan, kemarin. Menurutnya Kabupatean Sukabumi yang notabene wilayahnya terluas se-Pulau Jawa dan Bali harus dimekarkan. "Sukabumi Utara layak jadi daerah otonomi baru guna meningkatkan pelayanan publik, apalagi sudah didukung SDM dan SDA yang mumpuni," ujar Ahmad Heryawan, kemarin.

PT 3%, Risiko Besar Penyeragaman

Tulisan : Didik Supriyanto - detikNews

Jakarta - Kala zaman Orde Baru, kita tidak akan kaget dengan kesepakatan partai politik yang menetapkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas masuk parlemen 3% suara nasional untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Kooptasi, sentralisasi, penyeragaman. Itulah kebijakan politik Orde Baru, yang membuat Indonesia terkoyak-koyak nyaris berantakan. Kini, pada saat dampak buruk kebijakan belum hilang dari ingatan, partai-partai di DPR hendak menerapkannya kembali politik penyeragaman.

Menyoal Mutasi Eselon IV Pemkab Sukabumi

Sukabumi -- Ada uang abang sayang, tak ada uang abang saya tendang. Kalimat ini nampaknya pantas menggambarkan sistem mutasi dan rotasi pejabat Eselon IV di Lingkup Pemkab Sukabumi, khususnya di Dinas Kesehatan Kabupate Sukabumi baru-baru ini. Bila seorang PNS ingin dimutasi ke tempat yang diinginkan maka harus menyetor sejumlah uang kepada pejabat yang mengaku punya kewenangan menentukan mutasi. Benarkah?