Gubernur Minta Bupati Teliti Soal Penentuan Sekda

Sukabumi – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menegaskan soal penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi mutlak ada di tangan Bupati Sukabumi. Meski rekomendasi datang dari Kementerian dalam negeri namun soal siapa yang dianggap paling laik, itu ditentukan Bupati Sukmawijaya.

Demikian disampaikan Heryawan usai menghadiri Isra Mi’raj di Pondok Pesantren Masyad Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, Sabtu (2/7) malam lalu. Ia menegaskan, jika surat rekomendasi dari Mendagri untuk menentukan calon Sekda Kabupaten Sukabumi, itu sudah turun ke Provinsi Jawa Barat sekitar dua pekan silam.

“Posisi Sekda merupakan jabatan yang strategis dan merupakan karier tertinggi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Idealnya, seorang Sekda harus mempunyai sinergitas kerja dalam mendapatkan kepercayaan Bupati,” tegas Gubernur kelahiran Sukabumi ini.

Sekadar mengingatkan tiga pejabat yang sebelumnya diajukan Bupati ke Kemendagri sebagai calon sekda antara lain Adjo Sardjono (Kepala BKD), Zaenal Mutaqin (Kepala Dinas Pendidikan) dan Dodi Achyadi Somantri (Kepala Bappeda). Ketiga pejabat ini dianggap figur paling laik menduduki jabatan yang ditinggalkan Deden Achadiyat ini.

Polisi Masih Dalami Kasus Ijazah Palsu HH

Kapolres: Belum Ada Penetapan Tersangka

Sukabumi -- Meski sudah memeriksa hampir semua pihak yang terkait atau mengetahui dugaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Kota Sukabumi, HH, namun sampai kemarin penyidik Polres Sukabumi Kota belum menetapkan tersangka. Kapolres Sukabumi, AKBP Anwar mengaku pihaknya masih melakukan pendalaman dalam kasus ini.

“Belum ada tersangka yang kita tetapkan. Kami masih mendalami hasil-hasil pemeriksaan untuk mengetahui seperti apa pelanggaran pidana yang terjadi,” ujar Anwar kepada Radar Sukabumi kemarin.

Makanya, Anwar belum bersedia menjelaskan lebih jauh soal pasal yang bakal disangkakan dalam kasus yang bermula dari laporan salah seorang warga, Sofiyudin ini. “Nanti saja kalau sudah ada ditetapkan tersangkanya,” ucapnya singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada pekan lalu penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota sudah memeriksa dua anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat. Salah satu di antaranya adalah terlapor sendiri, HH. Sementara seorang anggota dewan yakni Henry Slamet juga dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Itu karena Henry yang saat pendaftaran calon anggota legislatif Pemilu 2009, merupakan sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi.

MK Kabulkan Permohonan 14 Parpol Kecil

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan 14 partai politik (Parpol) kecil untuk tidak melakukan proses verifikasi untuk menjadi peserta Pemilhan Umum (Pemilu) 2014.

"Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa `Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)`, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Senin.

Menurut Mahkamah, kedudukan sebagai badan hukum yang telah dimiliki oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan konstitusional.

PKS Kasih "Lampu Hijau" Anjak Jadi Calon Ketua KNPI

Sukabumi -- Bendahara DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Yusuf Maulana mengatakan, PKS telah memberi lampu hijau terkait rencana pencalonan putra Bupati Sukabumi Sukmawijaya yakni Anjak Priatama Sukma untuk maju di bursa pencalonan Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi periode 2011-2013 mendatang.

Pria yang akrab disapa Aka ini menegaskan, PKS akan memberi restu atau bila perlu memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Anjak selama niat pencalonannya tidak didasari kepentingan sesaat dan memiliki itikad lurus untuk membangun potensi pemuda.

“PKS sudah cukup lama mengetahui rencana pencalonan saudara Anjak, dan Anjak pun pernah berkomunikasi terhadap rencana pencalonannya, hanya secara formal kelembagaan partai, restu serta dukungan belum dipublikasikan, ” ujar Aka saat dihubungi Radar, kemarin.

Ucok : Hukuman Gantung Bagi Anggota Dewan Pemain DAK

Palabuhanratu -- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi mendukung tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak mengusut tuntas dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diduga melibatkan oknum anggota Dewan.

“Saya tidak mau kejari tebang pilih. Siapapun yang terlibat penyelewengan DAK harus diusut tuntas,” kata Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sukabumi, Ucok Haris Maulana Yusuf dihadapan semua anggota Fraksi Demokrat di Loby Hotel Karang Sari, kemarin malam.

Ia mengaku yakin, bahwa anggota dewan dari Fraksi Demokrat tidak ada yang terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan DAK. “Kalau ada anggota dewan dari Fraksi Demokrat terlibat, saya mengajukan bukan hanya dihukum. Tapi, bila perlu digantung saja,” beber mantan Wakil Bupati Sukabumi itu.

RS Tanpa Kelas Bukan Komunis-Sosialis

Megawati Resmikan RS Pelita Rakyat di Kecamatan Lembursitu

Sukabumi - Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyesalkan terhadap campur tangan pihak Badan Intelejen Negara (BIN) dalam proses pemberian ijin pendirian rumah sakit (RS) tanpa kelas di Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Sebab, BIN tak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan kesehatan. “Ini aneh hanya gara-gara nama rumah sakit yang akan dibangun di daerah Banten namanya rumah sakit tanpa kelas yang dianggap berbau komunis sosialis. BIN yang tugasnya melindungi keamanan negara malah melarang izin pendirian,” kata Megawati saat meresmikan RS Tanpa Kelas Pelita Rakyat di Kelurahan/Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, yang dihadiri sejumlah petinggi DPP PDIP, Dirjen Kementerian Kesehatan RI, Ketua DPW Jabar, Rudi Harsa Tanaya, Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono dan tamu undangan lainnya, kemarin.

Dengan gaya pidatonya, Megawati menegaskan pendirian rumah sakit tanpa kelas yang bermaksud memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin di Banten ini merupakan program yang digalakan PDIP. Di rumah sakit tersebut tidak ada pembagian kelas, seperti kelas I, II, III, VIP maupun VVIP, seperti di rumah sakit pada umumnya.

PDI-P Kota Sukabumi Dekati Andri Setiawan

Disiapkan Untuk Calon Walikota

Sukabumi -- Jelang Pilkada Kota Sukabumi 2013 mendatang, DPC PDI-P Kota Sukabumi dikabarkan sudah mendekati epala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi, Andri Setiawan. Bocoran dari sejumlah kader DPC PDI-P Kota Sukabumi, Ketua DPC Iwan Kustiawan dan Andri Setiawan sudah rutin melakukan pertemuan seputar suksesi pilkada nanti.”Pak Andri itu teman sekolah saya, jadi tidak aneh kalau saya dan Pak Andri sering berkomunikasi, lagi pula Pilkada Kota Sukabumi masih cukup lama tapi kalau ada yang menyebut pertemuan kami dalam rangka membahas jelang pilkada, ya itu silakan saja,” ujar Iwan kepada Radar saat dikonfirmasi usai menghadiri acara peresmian Rumah Sakit Tanpa Kelas Pelita Rakyat di Kelurahan/Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, kemarin.

Golkar Bidik Desi Ratnasari Jadi Walikota

Sukabumi -- Perang wacana mengenai figur mantan artis dan artis yang masih aktif yang akan diusung jelang Pilkada 2013-1018 Kota Sukabumi terus mengoda sejumlah parpol selaku calon kontestan pilkada nanti. Setelah pihak Demokrat yang mewacanakan akan mencalonkan Inggrid Kansil. Giliran kubu Partai Golkar Kota Sukabumi yang kini dikabarkan tengah berancang-ancang untuk mencoba mengajak artis berwajah ayu asal Sukabumi yakni Desi Ratnasari.
Hanya kepastian kubu Golkar Kota Sukabumi untuk mengajak pulang kampung Desi Ratnasari membangun kampung halamannya ini, langsung ditanggapi dingin oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami.
“Sampai saat ini belum ada kontak dengan Desi Ratnasari, lagi pula untuk sekarang kami belum berpikir serius mengenai suksesi pilkada nanti,” ujar Andri saat dihubungi Radar Sukabumi, kemarin, (6/6).

PDIP Kabupaten Sukabumi Targetkan Sembilan Kursi

Cisaat - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukabumi M. Zaenudin menargetkan 25 persen dari 50 jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Sukabumi di pemilu legeslatif (Pileg) 2014 nanti, itu wajib direbut PDIP.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sukabumi ini optimis bisa meraih sembilan kursi atau 25 persen dari kursi yang tersedia jika caleg yang akan dipersiapkan memang mempunyai talenta yang bisa diandalkan dan mempunyai nilai jual di mata masyarakat. Untuk itu harap Zaenudin, bagi kader dan simpatisan partai “Moncong Putih” dari sekarang harus lebih merapatkan barisan untuk memenangkan PDIP pada pileg mendatang.

Demokrat Siap Usung Ingrid Jadi Calon Walikota Sukabumi

Sukabumi - Pelan tapi pasti, suhu politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013-2018 di Kota Sukabumi terus memanas, setelah kubu Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sukabumi yang sudah menggadang-gadang Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono untuk diusung menjadi calon walikota (Cawalkot). Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan telah menyiapkan enam calon, salah satunya, mantan calon Walikota Kota Sukabumi 2008-2013 yang sekarang di DPR RI, Yudi Widiana Adia. Begitu juga di kubu Partai Golkar dikabarkan Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami juga siap maju. Kini giliran kubu Partai Demokrat (PD) Kota Sukabumi mewacanakan, Anggota DPR RI Dapil Sukabumi, yakni Ingrid Kansil untuk menjadi Cawalkot Kota Sukabumi 2013-2018 mendatang.

Bogor Wacanakan Pisah Dari Provinsi Jawa Barat. Bagaimana Dengan Sukabumi ?

Politisi Sukabumi : Alangkah baiknya, bukan hanya provinsi bogor tetapi 'Provinsi Pakuan". terdiri dari Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabuapten Sukabumi, Kab. Cianjur, Kota Depok, Kota Bekasi.

BOGOR, (PRLM).- Melihat jumlah penduduk Jawa Barat lebih dari 43 juta jiwa serta menyeimbangi daerah Ibukota Jakarta sebagai daerah yang berbatas, maka diwacanakan pembentukan provinsi baru sebagai bentuk pemekaran dari provinsi Jawa Barat.

Wacana pemekaran provinsi tersebut disampaikan Bupati Bogor Rachmat Yasin Selasa (31/5) dalam jumpa pers menjelang peringatan Hari Jadi Bogor ke 529 di Cibinong, Bogor. Hadir dalam jumpa pers tersebut Kapolres, Dandim, Kajari dan Sekda Kab Bogor.

Menurut Rachmat Yasin, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta serta jumlah penduduk Kab. Bogor terbesar yakni 4,7 juta jiwa, maka wacana pemekaran patut dipertimbangkan. Apalagi jika dikaitkan dengan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang terbesar jika dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta berbatasan dengan Ibukota negara, maka pemekaran provinsi bisa dilakukan," ujar Rachmat Yasin.

Besaran Ambang Batas Parlemen (PT) kemungkinan 3 Persen

Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Ida Fauziyah menegaskan persoalan ketidaksepahaman besaran parliamentary threshold (PT) masih akan dibahas di rapat pleno. “Sebenarnya sudah diputus tiga persen, cuma Partai Golkar yang meminta ditunda karena menganggap ada yang belum selesai,” katanya, Senin (30/5).

Artinya, pembahasan mengenai besaran PT masih akan dibahas di tingkat kelengkapan alat dewan. Rapat lanjutannya akan dilakukan pada Rabu, (1/6) mendatang. Di sana, akan dibahas lebih lanjut catatan yang sempat diberikan ketika putusan besaran 3 persen PT itu diambil. Kalaupun nantinya dibawa ke sidang paripurna, diharapkan rancangan UU inisiatif DPR ini hanya tinggal disahkan.

Kasus HH Terbentur Izin Gubernur

Sukabumi -- Penyelidikan dugaan ijazah palsu yang melibatkan Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat berinisial HH, masih terbentur izin dari Gubernur Jawa Barat. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota, baru mengajukan izin pemeriksaan HH serta dua Anggota Dewan lainnya yang mengetahui proses verifikasi berkas HH saat mendaftar Pemilu Legislatif 2009 lalu.

Keduanya saksi ini yakni Dedi R Wijaya yang pada saat itu menjabat Ketua DPC Demokrat Kota Sukabumi, serta Henry Slamet sebagai Sekretaris DPC Demokrat Kota Sukabumi. Dua anggota dewan ini bakal dimintai keterangan seputar dugaan pemalsuan ijazah ini. Namun sebelum keduanya dimintai keterangan oleh polisi, seperti halnya HH, harus ada izin dari gubernur.

Dinamika Kader Politik Lompat Katak

Indra J Piliang

Penulis : Indra J. Piliang

Sejumlah politikus kini memutuskan berpindah partai politik. Kalau semula politikus itu hanya pihak yang diusung dalam pilkada, tidak terlalu banyak reaksi yang muncul. Gamawan Fauzi, misalnya, disorot karena sikapnya dalam Pilpres 2009 lalu yang menunjukan dukungan terhadap pasangan SBY-Boediono yang diusung Partai Demokrat dan mitra koalisinya. Sementara dalam pilkada Sumbar 2005, Gamawan diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang sebagai calon gubernur.

Namun, lain halnya kalau politikus itu merupakan tokoh penting di partainya. Ambil contoh Dede Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Barat. Kepindahan Dede ke Partai Demokrat dianggap sebagai corengan terhadap loyalitas kader penting Partai Amanat Nasional. Selain itu, kepindahan Dede itu ditengarai dalam rangka mengincar posisi sebagai Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus yang turut diusung Partai Golkar, memutuskan menjadi Ketua Partai Demokrat Provinsi Jambi.

Bola Panas Menggelinding ke KPU

Pengacara HH Sebut Ada Pemerasan, Akui Aleg HH Palsukan Ijazah

Sukabumi -- Jika tidak ada aral melintang, polisi akan meminta keterangan dari pihak KPU Kota Sukabumi hari ini (19/5). Pemeriksaan ini masih bagian dari pengumpulan data, bukti dan keterangan terkait dugaan pemalsuan ijazah yang diduga dilakukan anggota DPRD Kota Sukabumi, HH.

Pihak terlapor sendiri mulai menggelindingkan bola panas ke KPU. Melalui pengacara HH, Youngky Fernando, secara terang-terangan menyebutkan adanya campur tangan pihak KPU Kota Sukabumi hingga munculnya masalah ini. Bahkan, Youngky mengklaim ada aktor intelektual di balik kasus yang menimpa kliennya.

Polisi Periksa Pemilik Ijazah Asli

Sukabumi -- Polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menerpa anggota legislatif (Aleg) DPRD Kota Sukabumi berinisial HH. Hingga kemarin, polisi sudah memeriksa dua saksi terkait kasus ini. Pertama, saksi pelapor. Kemudian Asep Supriadi yang ijazahnya diduga dipalsukan. Asep diperiksa intensif di Ruang Unit I Satreskrim Polres Sukabumi Kota, kemarin.

Usai diperiksa, Asep mengaku dicecar 13 pertanyaan seputar masalah ini. Kepada penyidik, Asep mengaku menegaskan ijazah yang digunakan HH ketika mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Sukabumi, adalah ijazahnya. Hal itu diketahui setelah Ia mendapat kabar dari seorang aktifis. "Dan setelah saya cocokkan, memang benar itu ijazah saya. Dengan mengacu pada Nomor Induk Siswa (NIS) dan nilai di ijazah saya," katanya.

Ijazah Aleg Demokrat Kota Sukabumi Diduga Palsu

Sukabumi --- Dugaan pemalsuan ijazah menerpa anggota DPRD Kota Sukabumi berinisial HH. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini dituding menggunakan ijazah milik Asep Supriyadi untuk memuluskan niatnya pada pemilu legislatif 2009 lalu. "Ijazah saya bisa berada di tangan HH, karena dia sempat menawari saya untuk jadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Sukabumi,'' kata Asep Supriyadi, kepada Radar Sukabumi di kediamannya kemarin.

Menurut dia, kala itu, dia memberikan ijazah dan foto copiannya. Dirinya sama sekali tak curiga karena sosok HH pintar dan pandai ilmu keagamaannya. Namun dirinya kaget saat tiga orang yang mengaku dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) datang ke rumahnya, Rabu (11/5). Ketiga orang ini membawa ijazah dirinya yang sudah berubah menjadi nama HH. Di ijazah tersebut nomor ijazah masih sama begitu juga sekolah yang mengeluarkan yakni MAN Pacet Cianjur. Hanya saja foto dan namanya sudah diganti dengan HH. ''Saya tak bersekongkol dengan HH, justru merasa ditipu olehnya,'' kata Asep.