Makna Logo HUT RI : Yang Merdeka Hanya SBY

Seiring dengan umur pemerintahan SBY yang menginjak di usia yang ke tujuh tahun, setiap logo peringatan HUT Kemerdekaan, bendera merah putih selalu ditambah, sesuai dengan usia pemerintahan SBY.

Pejabat Banyak Mangkir Paripurna LPPA 2010

Palabuhanratu - Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (LPPA) 2010, di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi kemarin, sedikit corengcang. Ini ketika banyak pejabat pemerintahan tak hadir dalam rapat tersebut. Parahnya, sejumlah anggota dewan tertangkap kamera terlelap tidur saat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Jalan Jajaway Palabuhanratu. Dari catatan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Sukabumi, lebih dari 25 persen pejabat eksekutif tidak menghadiri agenda penting itu. 

Soal Mobdin Dipake Mudik, Dewan Beda Pendapat

Palabuhanratu – Larangan penggunaan mobil dinas (mobdin) yang dilontarkan Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli ditanggapi berbeda oleh pimpinan DPRD kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi dan Asep Wahyu Nirwana Boestomi. Mereka menganggap, larangan dari orang kedua di daerah ini terlalu baku. Sekedar diketahui, Jajuli sebelumnya mematok mobil dinas untuk kepentingan kedinasan, dan melarang dipakai mudik lebaran.

DPRD Kota Siapkan Staf Ahli Fraksi

Cikole – Untuk membantu kelancaran tugas-tugas setiap fraksi di DPRD Kota Sukabumi, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman, meminta kepada enam fraksi di DPRD Kota Sukabumi segera mengajukan calon staf ahli masing-masing. Penarikan tenaga ahli sendiri memang sudah ada dalam aturannya. Aep mengungkapkan, memang seharusnya awal Agustus ini para fraksi harus sudah mengajukan tenaga ahli ke Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. “Untuk mekanisme perekrutan tenaga ahli diajukan oleh setiap fraksi yang ada di DPRD Kota Sukabumi. Setelah ada pengajuan, baru nanti di SK kan oleh DPRD Kota Sukabumi,” ujarnya. 

Ingrid : CSR Untuk Penanganan Fakir Miskin Masih Minim

Cikole - Srikandi Demokrat DPR RI Ingrid Kansil menyesalkan banyak perusahaan khususnya pabrik-pabrik garmen dan elekronik yang ada di Sukabumi tidak menyalurkan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR). Padahal dalam UU Penanganan Fakir Miskin jelas diatur kewajiban setiap perusahaan, BUMN dan instansi terkait lainnya untuk memberikan CSR sebesar-besarnya untuk penanggulangan fakir miskin. “Dulu kita masih memahami alasan mereka tidak menyalurkan CSR lantaran tidak ada regulasi yang jelas. Tapi setelah diketuk palu UU Fakir Miskin ini maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak menyerahkan CSR-nya pada masyarakat,” tegas Ingrid kepada Radar Sukabumi usai silaturahmi sekaligus pengajian di Masjid Tijanul Anwar Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, kemarin. 

Kelas Bisnis DPD PKS Kabupaten Sukabumi Mewisuda 30 Mahasiswa

Sukabumi – Luar biasa! Itulah yang diucapkan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya usai menghadiri acara wisuda Kelas Bisnis yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukabumi, kemarin. Bupati menambahkan kelas bisnis merupakan terobosan baru bagi mereka yang ingin maju dalam dunia kewirausahaan. “Apalagi saya melihat pemberi materi dalam kelas bisnis ini adalah para pengusaha sukses. Artinya pengalaman mereka dalam memberi wawasan keilmuan di bidang wirausaha sangat mumpuni,”akunya kepada Radar Sukabumi sembari menyeru agar masyarakat umum yang ingin menambah wawasan di bidang bisnis dapat mengikuti pelatihan kelas bisnis DPD PKS Kabupaten Sukabumi. 

Yance "Restui" Andri Jadi Calon Walikota

Sukabumi – Peluang Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami menjadi calon Walikota Sukabumi periode 2013-2018 terbuka lebar. Itu setelah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Irianto MS Syaifudin mengharapkan Andri tampil di pilkada nanti. Alibi Yance, sapaan akrab Irianto MS Syaifudin yakni kader Golkar sebagai partai besar pasti mengusung kadernya sendiri.”Harapan saya Pak Andri bisa tampil menjadi calon walikota, bukan menjadi F 2 atau calon wakil walikota, meski bisa jadi nanti hasil survey muncul nama lain dari internal kader Golkar,” ujar Yance kepada Radar, usai acara Safari Ramadan 1432 H DPD Partai Golkar Jawa Barat di Kantor DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, sore kemarin. 

Muraz : Saya Adalah Seorang Muslim Penganut Ahlussunnah Wal Jamaah

[Politisi Sukabumi] : Pengakuan tulus yang harus diapresiasi baik oleh seluruh ummat Islam di Kota Sukabumi... Inilah Pengakuan H. Muhammad Muraz (Sekda Kota Sukabumi) yang selama ini sering dianggap sebagai penganut dan pimpinan Ahmadiyyah)

Sebelum menetapkan seseorang masuk kategori muslim atau bukan, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan definisi maksimal dan minimal tentang ISLAM. Yaitu definisi Islam yang disepakati oleh segenap golongan umat Islam disegala zaman. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan adakah dari Kitabullah/Sunnah Rasulullah Muhammad Saw ditetapkan Definisi Islam itu, kalau ada, apakah dibenarkan atau tidak, menetapkan definisi Islam yang lain baik yg berasal dari ulama atau dari golongan Islam tertentu pada zaman tertentu.

Gubernur Minta Bupati Teliti Soal Penentuan Sekda

Sukabumi – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menegaskan soal penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi mutlak ada di tangan Bupati Sukabumi. Meski rekomendasi datang dari Kementerian dalam negeri namun soal siapa yang dianggap paling laik, itu ditentukan Bupati Sukmawijaya.

Demikian disampaikan Heryawan usai menghadiri Isra Mi’raj di Pondok Pesantren Masyad Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, Sabtu (2/7) malam lalu. Ia menegaskan, jika surat rekomendasi dari Mendagri untuk menentukan calon Sekda Kabupaten Sukabumi, itu sudah turun ke Provinsi Jawa Barat sekitar dua pekan silam.

“Posisi Sekda merupakan jabatan yang strategis dan merupakan karier tertinggi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Idealnya, seorang Sekda harus mempunyai sinergitas kerja dalam mendapatkan kepercayaan Bupati,” tegas Gubernur kelahiran Sukabumi ini.

Sekadar mengingatkan tiga pejabat yang sebelumnya diajukan Bupati ke Kemendagri sebagai calon sekda antara lain Adjo Sardjono (Kepala BKD), Zaenal Mutaqin (Kepala Dinas Pendidikan) dan Dodi Achyadi Somantri (Kepala Bappeda). Ketiga pejabat ini dianggap figur paling laik menduduki jabatan yang ditinggalkan Deden Achadiyat ini.

Polisi Masih Dalami Kasus Ijazah Palsu HH

Kapolres: Belum Ada Penetapan Tersangka

Sukabumi -- Meski sudah memeriksa hampir semua pihak yang terkait atau mengetahui dugaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Kota Sukabumi, HH, namun sampai kemarin penyidik Polres Sukabumi Kota belum menetapkan tersangka. Kapolres Sukabumi, AKBP Anwar mengaku pihaknya masih melakukan pendalaman dalam kasus ini.

“Belum ada tersangka yang kita tetapkan. Kami masih mendalami hasil-hasil pemeriksaan untuk mengetahui seperti apa pelanggaran pidana yang terjadi,” ujar Anwar kepada Radar Sukabumi kemarin.

Makanya, Anwar belum bersedia menjelaskan lebih jauh soal pasal yang bakal disangkakan dalam kasus yang bermula dari laporan salah seorang warga, Sofiyudin ini. “Nanti saja kalau sudah ada ditetapkan tersangkanya,” ucapnya singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada pekan lalu penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota sudah memeriksa dua anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat. Salah satu di antaranya adalah terlapor sendiri, HH. Sementara seorang anggota dewan yakni Henry Slamet juga dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Itu karena Henry yang saat pendaftaran calon anggota legislatif Pemilu 2009, merupakan sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi.

MK Kabulkan Permohonan 14 Parpol Kecil

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan 14 partai politik (Parpol) kecil untuk tidak melakukan proses verifikasi untuk menjadi peserta Pemilhan Umum (Pemilu) 2014.

"Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa `Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)`, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Senin.

Menurut Mahkamah, kedudukan sebagai badan hukum yang telah dimiliki oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan konstitusional.

PKS Kasih "Lampu Hijau" Anjak Jadi Calon Ketua KNPI

Sukabumi -- Bendahara DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Yusuf Maulana mengatakan, PKS telah memberi lampu hijau terkait rencana pencalonan putra Bupati Sukabumi Sukmawijaya yakni Anjak Priatama Sukma untuk maju di bursa pencalonan Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi periode 2011-2013 mendatang.

Pria yang akrab disapa Aka ini menegaskan, PKS akan memberi restu atau bila perlu memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Anjak selama niat pencalonannya tidak didasari kepentingan sesaat dan memiliki itikad lurus untuk membangun potensi pemuda.

“PKS sudah cukup lama mengetahui rencana pencalonan saudara Anjak, dan Anjak pun pernah berkomunikasi terhadap rencana pencalonannya, hanya secara formal kelembagaan partai, restu serta dukungan belum dipublikasikan, ” ujar Aka saat dihubungi Radar, kemarin.

Ucok : Hukuman Gantung Bagi Anggota Dewan Pemain DAK

Palabuhanratu -- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi mendukung tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak mengusut tuntas dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diduga melibatkan oknum anggota Dewan.

“Saya tidak mau kejari tebang pilih. Siapapun yang terlibat penyelewengan DAK harus diusut tuntas,” kata Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sukabumi, Ucok Haris Maulana Yusuf dihadapan semua anggota Fraksi Demokrat di Loby Hotel Karang Sari, kemarin malam.

Ia mengaku yakin, bahwa anggota dewan dari Fraksi Demokrat tidak ada yang terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan DAK. “Kalau ada anggota dewan dari Fraksi Demokrat terlibat, saya mengajukan bukan hanya dihukum. Tapi, bila perlu digantung saja,” beber mantan Wakil Bupati Sukabumi itu.

RS Tanpa Kelas Bukan Komunis-Sosialis

Megawati Resmikan RS Pelita Rakyat di Kecamatan Lembursitu

Sukabumi - Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyesalkan terhadap campur tangan pihak Badan Intelejen Negara (BIN) dalam proses pemberian ijin pendirian rumah sakit (RS) tanpa kelas di Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Sebab, BIN tak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan kesehatan. “Ini aneh hanya gara-gara nama rumah sakit yang akan dibangun di daerah Banten namanya rumah sakit tanpa kelas yang dianggap berbau komunis sosialis. BIN yang tugasnya melindungi keamanan negara malah melarang izin pendirian,” kata Megawati saat meresmikan RS Tanpa Kelas Pelita Rakyat di Kelurahan/Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, yang dihadiri sejumlah petinggi DPP PDIP, Dirjen Kementerian Kesehatan RI, Ketua DPW Jabar, Rudi Harsa Tanaya, Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono dan tamu undangan lainnya, kemarin.

Dengan gaya pidatonya, Megawati menegaskan pendirian rumah sakit tanpa kelas yang bermaksud memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin di Banten ini merupakan program yang digalakan PDIP. Di rumah sakit tersebut tidak ada pembagian kelas, seperti kelas I, II, III, VIP maupun VVIP, seperti di rumah sakit pada umumnya.

PDI-P Kota Sukabumi Dekati Andri Setiawan

Disiapkan Untuk Calon Walikota

Sukabumi -- Jelang Pilkada Kota Sukabumi 2013 mendatang, DPC PDI-P Kota Sukabumi dikabarkan sudah mendekati epala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi, Andri Setiawan. Bocoran dari sejumlah kader DPC PDI-P Kota Sukabumi, Ketua DPC Iwan Kustiawan dan Andri Setiawan sudah rutin melakukan pertemuan seputar suksesi pilkada nanti.”Pak Andri itu teman sekolah saya, jadi tidak aneh kalau saya dan Pak Andri sering berkomunikasi, lagi pula Pilkada Kota Sukabumi masih cukup lama tapi kalau ada yang menyebut pertemuan kami dalam rangka membahas jelang pilkada, ya itu silakan saja,” ujar Iwan kepada Radar saat dikonfirmasi usai menghadiri acara peresmian Rumah Sakit Tanpa Kelas Pelita Rakyat di Kelurahan/Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, kemarin.

Golkar Bidik Desi Ratnasari Jadi Walikota

Sukabumi -- Perang wacana mengenai figur mantan artis dan artis yang masih aktif yang akan diusung jelang Pilkada 2013-1018 Kota Sukabumi terus mengoda sejumlah parpol selaku calon kontestan pilkada nanti. Setelah pihak Demokrat yang mewacanakan akan mencalonkan Inggrid Kansil. Giliran kubu Partai Golkar Kota Sukabumi yang kini dikabarkan tengah berancang-ancang untuk mencoba mengajak artis berwajah ayu asal Sukabumi yakni Desi Ratnasari.
Hanya kepastian kubu Golkar Kota Sukabumi untuk mengajak pulang kampung Desi Ratnasari membangun kampung halamannya ini, langsung ditanggapi dingin oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami.
“Sampai saat ini belum ada kontak dengan Desi Ratnasari, lagi pula untuk sekarang kami belum berpikir serius mengenai suksesi pilkada nanti,” ujar Andri saat dihubungi Radar Sukabumi, kemarin, (6/6).

PDIP Kabupaten Sukabumi Targetkan Sembilan Kursi

Cisaat - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukabumi M. Zaenudin menargetkan 25 persen dari 50 jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Sukabumi di pemilu legeslatif (Pileg) 2014 nanti, itu wajib direbut PDIP.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sukabumi ini optimis bisa meraih sembilan kursi atau 25 persen dari kursi yang tersedia jika caleg yang akan dipersiapkan memang mempunyai talenta yang bisa diandalkan dan mempunyai nilai jual di mata masyarakat. Untuk itu harap Zaenudin, bagi kader dan simpatisan partai “Moncong Putih” dari sekarang harus lebih merapatkan barisan untuk memenangkan PDIP pada pileg mendatang.