Laman

Pejabat Pemkab Sukabumi Keluhkan Mutasi

SUKABUMI -- Sejumlah pejabat eselon III, IV dan V di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang dikabarkan memiliki kedekatan dengan mantan Wakil Bupati (Wabup) Marwan Hamami, mengeluh.
Itu lantaran proses penempatan mutasi yang dilakukan tim Badan Pertimbangan Jabatan Pangkat (Baperjakat) Kabupaten Sukabumi, dinilai sarat nuansa dendam politis dan intervensi dari pihak luar. "Sejak pagi tadi (kemarin, red) handphone saya banyak menerima SMS berisi aduan dari para pejabat. Mereka mengadu kepada saya terkait persoalan mutasi yang dinilainya penuh aroma politis," kata Marwan kepada Radar saat acara pembubaran panitia Rakerda DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, di kawasan wisata Pondok Halimun Selabintana, kemarin.
Malah kata Marwan, salah seorang pejabat yang curhat terhadap dirinya sempat menangis ketika pejabat itu mengetahui telah ditempatkan di jabatan yang tidak sesuai dengan jenjang karier PNS-nya selama ini. "Mutasi dan rotasi itu memang kebijakan pimpinan daerah, tapi kalau aromanya penuh dengan dendam politis, jelas saya dan Partai Golkar tidak akan tinggal diam membiarkan PNS-PNS didzolimi secara karier hanya gara-gara dekat dan dicap orang Golkar atau pendukung saya waktu pilkada dulu," tegas Marwan yang sempat menelepon Sekda Deden Achadiyat untuk meminta penjelasan.
Untuk menyikapi persoalan ini, DPD Golkar Kabupaten Sukabumi berencana akan mengadakan pleno internal partai guna menyikapi nasib para PNS tersebut. PNS atau pejabat, jelas Marwan, mempunyai hak dalam menyalurkan politik kepada partai manapun termasuk kepada Partai Golkar. Hanya anehnya PNS yang tidak terbukti mengkampanyekan salah seorang kandidat di pilkada lalu, malah seakan disingkirkan.
"Kalau alasan penguasa sekarang karena politis dalam menempatkan pegawainya, kami juga akan melawannya secara politis, apakah nantinya itu lewat Fraksi Golkar atau dengan cara lain. Yang pasti saya sendiri akan berusaha membela agar PNS yang didzolimi secara karier itu bisa ditempatkan pada porsinya," terangnya.
Bos pemilik sejumlah SPBU ini kembali mengatakan, penempatan pejabat saat ini tetap menunjukkan kepentingan politik rezim yang berkuasa, sehingga seringkali mengingkari kebutuhan roda administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Jika kondisi ini terus dipelihara maka itu sangat kontraproduktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. "Di masa lalu, saya sendiri sudah menyaksikan pejabat-pejabat yang diangkat berdasarkan selera kelompok. Selain tidak layak, bahkan banyak di antaranya yang melakukan kesalahan yang fatal," ungkapnya.
Sekadar diketahui, Bupati Sukabumi, Sukmawijaya melantik 396 pejabat Eselon IV dan V di Gedung Negara Pendopo Kabupaten Sukabumi, kemarin. Dalam sambutannya, Sukmawijaya mengatakan mutasi pejabat dimaksudkan untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal, terutama dari sudut kepentingan organisasi bukan sekadar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan atau untuk kepentingan tertentu.
"Pengembangan karier pegawai diutamakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum dengan tetap menggunakan parameter melalui pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, serta nilai pengabdian terhadap tugas dan tanggungjawab Kepada Bangsa Dan Negara," urai Sukmawijaya.(wan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar