PKS Launching Enam Balon Walikota Sukabumi

Sukabumi -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi akhirnya memenuhi komitmennya untuk mengumumkan siapa-siapa saja yang menjadi bakal calon (Balon) Walikota Sukabumi 2013 pilihan partai berlambang padi emas yang diapit dua bulan sabit tersebut. Nama-nama balon ini terkuak pada Musyawarah Kerja Daerah-2 DPD PKS Kota Sukabumi yang berlangsung di Qalbun Salim Kota Sukabumi, kemarin. Siapa sajakah mereka? Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Wawan Supendi menyebutkan jumlahnya ada enam. Semuanya laki-laki. 

Menyoal Studi Banding DPRD Kota Sukabumi (Tahun 2011 Dianggarkan 9 Milyar)

Politisi Sukabumi : Sebaiknya anggaran 9 Milyar digunakan untuk bangun 500 buah rumah miskin atau beasiswa 20.000 siswa yang drop-out atau gratiskan 10.000 ibu hamil yang melahirkan.

Sukabumi -- Sejatinya kunjungan anggota dewan atau studi banding ke luar daerah adalah ajang perbandingan kondisi di daerah sendiri dengan daerah yang dituju sebagai acuan dalam pembuatan sebuah regulasi. Anggota dewan sebagai legislator sangat layak melakukan studi banding agar regulasi yang dibuat atau gagasan itu nantinya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Jabatan Sekda Kabupaten Sukabumi Mengarah ke Adjo

Sukabumi – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabuaten Sukabumi, Adjo Sardjono berpeluang menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Kriteria Adjo dianggap tepat untuk menggantikan Deden Achadiat yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Bahkan dukungan terhadap Adjo mengalir dari sejumlah kalangan termsuk di lingkungan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.

Dede Yusuf Pindah Ke Demokrat, PAN Kecewa Berat (Tuding Tak Tanggungjawab)

Politisi Sukabumi : Ini khan manuver politik. Target akhirnya, Hatta Rajasa jadi capres dari Demokrat pengganti SBY. (tahun ini SBY-Hatta besanan...) 

bye bye....

BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Barat menyatakan kecewa dengan hasil salat istikharah Wakil Gubernur Dede Yusuf yang menyatakan dirinya pindah ke Partai Demokrat.

"Kami kecewa, tetapi kami menghormati, itu hak politik Pak Dede Yusuf selaku warga negara yang dilindungi undang-undang," kata Sekertaris DPW PAN, Jabar Yana Ismayana, kepada wartawan, di Bandung, Selasa malam.

PPP Kota Sukabumi Tuntut Pembubaran Ahmadiyyah

Citamiang -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sukabumi melakukan silaturahmi antar alim ulama se-Kota Sukabumi. Kegiatan tersebut dalam rangka menyikapi issu yang sekarang lagi hangat salah satunya keberadaan jemaat Ahmadiyah terutama di Kota Sukabumi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekretariat PPP Jalan Pramuka. 

Menurut Anggota DPRD Provinsi dari Fraksi PPP Yusuf Fuadz keberadaan Ahmadiyah sangat meresahkan. Apalagi, dengan mengatasnamakan Islam bukan hanya membuat semua pihak merasa marah, hal tersebut juga sudah mencoreng nama besar Islam sendiri.

PKS Bidik Calon Walikota dari Artis

Sukabumi - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Sukabumi menyatakan kesiapannya tampil di arena Pilkada Kota Sukabumi 2013 mendatang. Bahkan PKS menargetkan untuk memenangkan Pilkada ini. Selain telah menyiapkan kader internal, PKS juga akan membidik calon walikota dari eksternal yang salah satunya dari artis.

Dari Reses Yudi Widiana : Realisasi Tol Ciawi-Sukabumi Ngambang

Sukabumi -- Realisasi pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi yang direncanakan dianggarkan sekitar Rp462 miliar sampai detik ini masih ngambang. Hal ini dikemukakan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia kepada Radar Sukabumi pasca resesnya dengan tokoh masyarakat dan alim ulama Kota Sukabumi di Buleng Resto, kemarin. 

Kenapa bisa tak jelas?

PDIP Geber Program "Mantap Kader"

SUKARAJA -- PDIP tak mau kehilangan pundi-pundi suaranya dalam sederet pelaksanaan pemilu beberapa tahun mendatang. Saat ini, partai banteng gemuk itu terus menggeber program Mantap Kader di semua daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi.

"Program itu tak lebih menyolidkan serta menanamkan ideologi partai bagi setiap kader, pengurus sampai simpatisan. Ini penting karena PDIP adalah partai yang tidak asal berdiri. Kita punya historis dan sejarah yang panjang," ujar Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Rudi Harsa Tanaya usai membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDIP Kecamatan Sukaraja kemarin.

Pejabat Kota Sukabumi Dikotak-kotakan

CIKOLE -- Adanya pengkotak-kotakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, mendapat tanggapan serius oleh Sekretaris Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik (LP3SP) Sukabumi, Tatang Kamil.

“Penempatan pejabat di suatu OPD jangan hanya dilihat dari unsur kedekatan saja, melainkan harus dilihat dari pengalaman dan kemampauannya dalam memimpin suatu lembaga. Bahkan yang paling bagus, pejabat yang memimpin suatu OPD harus orang yang telah lama menjabat di OPD tersebut karena mereka mempunyai pengalaman yang lama,” katanya ditemui Radar Sukaumi disela-sela memimpin rapat internal di Sekretariat LP3SP Sukabumi.

Politikus-Birokrat Berpeluang Menangkan Pilkada Walikota

CIKOLE -- Kembali sejumlah pengamat perpolitikan di Sukabumi mulai bergeming membicarakan pemilihan kepala daerah 2013 mendatang. Setelah sebelumnya Ade Juanda mengungkapkan politikus berpeluang menjadi kepala daerah, kini giliran MA Asep Deni mengomentari pandangannya. Bagi pria yang menjadi dosen S1 dan S2 di sejumlah perguruan tinggi ini, apapun basicnya, siapapun dia, semuanya bisa berpeluang menjadi Walikota Sukabumi pada Pilkada 2013. "Apakah itu bersumber dari Birokrat maupun Politikus ataupun Independent semuanya berpeluang fifty-fifty atau sama,"tandasnya kepada Radar Sukabumi. 

Gubernur Dukung Pemekaran Sukabumi

CANTAYAN - Kendati Gubernur Jawabarat (Jabar), Ahmad Heryawan tidak sempat hadir dalam Deklarsi Pemekaran Kabupatean Sukabumi, 31 Maret lalu. Namun Ahmad Heryawan mengaku mendukung penuh Sukabumi Utara menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dukungan tersebut dikatakan Heryawan saat menghadiri undangan CSR PT Chevron Geothermal Salak, Kabandungan, kemarin. Menurutnya Kabupatean Sukabumi yang notabene wilayahnya terluas se-Pulau Jawa dan Bali harus dimekarkan. "Sukabumi Utara layak jadi daerah otonomi baru guna meningkatkan pelayanan publik, apalagi sudah didukung SDM dan SDA yang mumpuni," ujar Ahmad Heryawan, kemarin.

PT 3%, Risiko Besar Penyeragaman

Tulisan : Didik Supriyanto - detikNews

Jakarta - Kala zaman Orde Baru, kita tidak akan kaget dengan kesepakatan partai politik yang menetapkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas masuk parlemen 3% suara nasional untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Kooptasi, sentralisasi, penyeragaman. Itulah kebijakan politik Orde Baru, yang membuat Indonesia terkoyak-koyak nyaris berantakan. Kini, pada saat dampak buruk kebijakan belum hilang dari ingatan, partai-partai di DPR hendak menerapkannya kembali politik penyeragaman.

Menyoal Mutasi Eselon IV Pemkab Sukabumi

Sukabumi -- Ada uang abang sayang, tak ada uang abang saya tendang. Kalimat ini nampaknya pantas menggambarkan sistem mutasi dan rotasi pejabat Eselon IV di Lingkup Pemkab Sukabumi, khususnya di Dinas Kesehatan Kabupate Sukabumi baru-baru ini. Bila seorang PNS ingin dimutasi ke tempat yang diinginkan maka harus menyetor sejumlah uang kepada pejabat yang mengaku punya kewenangan menentukan mutasi. Benarkah?

Gaji PNS Bebani APBD Kota Sukabumi

Sukabumi - Hampir separuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi habis terpakai untuk belanja pegawai. Bahkan sebagian besar alokasi belanja pegawai habis tersedot biaya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kondisi itu menjadi salah satu penyebab timbulnya defisit APBD Kota Sukabumi tahun tahun 2011.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua Fraksi Demokrat Bersatu, Hendri Slamet menanggapi defisit APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 22,7 miliar. Untuk menghindari defisit anggaran tahun depan, Hendri mengusulkan tidak ada rekruitmen CPNS yang baru. Sebab Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumber pendapatan APBD Kota Sukabui tidak mengalami penambahan.

Presidium Matangkan Deklarasi KSU

PARUNGKUDA -- Lima tahun mendatang Provinsi Jawa Barat (Jabar) harus mempunyai 37 kota dan Kabupaten. Hal tersebut merupakan pertimbangan dari jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai 43 juta jiwa. Saat ini Jabar hanya mempunyai 26 kota/kabupaten. Jumlah tersebut dinilai tidak proporsional dengan jumlah penduduk di Jabar. Perbandingannya dengan Jawa Tengah, yang penduduknya di bawah Jabar dan terbentuk 36 kota/kecamatan.

Reses Anggota DPRD : Ketua RT Dan RW Tuntut Naik Gaji

GUNUNGPUYUH -- Minimnya kesejahteraan bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan rukun Warga (RW), mendapat sorotan warga pada Kegiatan Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sukabumi di Aula Kelurahan Karangtengah siang kemarin (30/3). Sejatinya RT dan RW sebagai ujung tombak keberhasilan pelayanan masyarakat mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Sukabumi. "Bayangkan, kami mendapatkan honor Rp400 ribu dalam setahun. Itu pun dibayar dalam dua termin. Kadang kami nombok kalau ada kegiatan kerja bakti," ujar Ketua RT 05/08 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh, Siswanto (40).

RS Jangan Tolak Rakyat Miskin !

CIKOLE -- Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB) Kota Sukabumi dan Gabungan Kelompok Tani Perkotaan (Gapoktan) yang dipimpin Anggota DPRD Kota Sukabumi, Tatan Kustandi mendatangi RSUD R Syamsudin dan Setda Kota Sukabumi, kemarin.

Mereka berunjuk rasa dengan menggunakan truk dan sepeda motor. Di rumah sakit, Mereka (FRMB dan Gapoktan) memprotes salah satu karyawan RSUD R Syamsudin yang menolak seorang nenek miskin warga Warudoyong, Juju Juariah (72) untuk segera dioperasi. Aksi mereka pun sontak menjadi perhatian pasien dan pengunjung rumah sakit. Begitupun penjagaan dari aparat cukup ketat.