Pertahankan Tradisi Gotong Royong Guna Good Governance

CIKOLE – Gotong royong yang selama ini hanya identik dengan bersih-bersih dan kerja bakti, ternyata di mata Sekretaris Daerah (Sekda) KOta Sukabumi, M Muraz merupakan hal yang keliru. Menurutnya, Gotong Royong justru merupakan salah satu sistem pemerintahan khas yang dimiliki Indonesia. “Berbicara masalah pemerintahan yang baik (Good Governance), kita sudah mempunyai sistemnya yakni Gotong Royong. Jadi, Gotong Royong ini bukan hanya dalam hal kerja bakti saja, melainkan bisa melahirkan pemerintahan yang baik dan ini hanya dimiliki oleh Indonesia,” ujarnya usai menghadiri kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) Kota Sukabumi di Gedung Pertemuan BKD Jalan R Syamsudin SH, kemarin. 

Menurutnya, masalah Gotong Royong jangan dipandang sebelah mata. Konsep tersebut merupakan warisan leluhur dari para pemimpin bangsa. “Kalau kata Bung Karno, Jas Merah (jangan melupakan sejarah). Ini sebenarnya yang terjadi pada bangsa ini termasuk di Kota Sukabumi. Saya tegaskan, dengan Gotong Royong akan tercipta sebuah sistem pemerintahan yang kuat. Makanya masyarakat jangan menganggap pemimpin itu hanya walikota dan pejabat. Padahal sebenarnya, kita semua termasuk masyarakat merupakan pemimpin. Minimal pemimpin untuk diri sendiri dalam menciptakan hal yang baik,” bebernya. 

Sementara itu, Ketua DPD LPM Kota Sukabumi, Charly Dahlan mengatakan peran LPM sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintah dalam penjabaran program yang terkandung dalam Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi. Saat inipun, sinergitas yang dilakukan LPM dipandangnya sudah cukup baik meski memang belum 100 persen. “Secara sinergitas kita sudah berupaya. Walaupun memang masih ada kendala-kendala baik dilapangan maupun kendala-kendala lainnya,” jelasnya. 

Dalam beberapa kegiatan seperti halnya Blok Grand dengan nilai anggaran Rp 150 Juta untuk tahun kemarin. Dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dari pusat yang juga melibatkan LPM. “Untuk tahun sekarang, para kelurahan akan menerima 200 juta untuk pembangunan fisik dan non fisik dari APBD Kota Sukabumi. Sementara jenis kegiatan sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan tiap kelurahan sesuai dengan hasil Musrenbang atau kesepakatan bersama,” pungkasnya.(nur)

Sumber