[Politisi Sukabumi] : Pak Muraz sebaiknya tidak terburu-buru.. biarin saja engga usah bikin manuver politik. Tenang aja... Tanpa bermanuver politik di lokal, Anda berpeluang jadi Wakil Walikota Kok !!
Sejumlah PNS Setda Kota Sukabumi mengatakan, suasana kerja di lingkungannya mulai terganggu seputar wacana pergantian Walikota Sukabumi. Wacana ini semakin meluas setelah Walikota Sukabumi HM Muslikh Abdussyukur dilantik menjadi Ketua DKM Masjid Agung Kota Sukabumi. Pelantikan itu memberikan tanda Muslikh tidak akan tampil kembali di arena Pilkada Kota Sukabumi tahun 2013 mendatang.
”Suasana kerja saat ini memang agak lain di banding tahun sebelumnya. Hampir setiap waktu terdengar ada pembicaraan yang membahas seputar rencana pergantian Walikota Sukabumi. Padahal pelaksanaan Pemilukada masih tersisa dua tahun lagi,” ungkap seorang PNS yang enggan disebutkan namanya.
Informasi yang dikumpulkan Jurnal Bogor menyebutkan, ada beberapa birokrat yang mulai tebar pesona dengan mengenalkan sosoknya kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Moh. Muraz. Birokrat paling senior ini mulai melakukan manuver dengan mengenalkan diri ke masyarakat melalui penyebaran kalender.
Kalender bergambar sosok tunggal Sekda Kota Sukabumi ini sudah tersebar luas di masyarakat. Bahkan penyebarannya dilakukan dengan menggunakan jaringan kelompok masyarakat di luar unsur birokrat. Sasaran penyebaran kalender tertuju kepada para Ketua RT dan RW yang ada di Kota Sukabumi.
Sosok birokrat lainnya yang disebut-sebut siap tampil di ajang Pilkada Kota Sukabumi yakni Wakil Walikota Sukabumi, H. Mulyono. Konon Mulyono sudah mendapat restu Walikota Sukabumi untuk melanjutkan kepemimpinannya. Bahkan belakangan ini muncul rumor yang menyebutkan ada paket calon Walikota dan Walikota bernama MOCI alias Mulyono – Sanusi Hardjadireja.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurahman meminta kalangan birokrat tidak terjebak wacana persaingan menjelang Pemilukada. Sebab persaingan sejak dini ini dikhawatirkan bakal menimbulkan perpecahan di tubuh birokrasi. Sehingga persoalan ini akan berdampak pada tingkat pelayanan kepada masyarakat.
”Tidak dipungkiri persaingan menjelang Pemilihan Walikota di kalangan birokrat sudah terjadi. Hal itu sah-sah saja dilakukan kalangan birokrat. Hanya saja kami mengingatkan wacana ini jangan sampai menimbulkan preseden buruk bagi pelayanan birokrat terhadap masyarakat,” kata Aep saat dihubungi Jurnal Bogor, kemarin.
Menurut Aep, kalangan birokrat punya hak untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Sukabumi. Namun kesempatan untuk mencalonkan itu jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat. Justru birokrat harus memperlihatkan kinerja yang baik agar mendapat kepercayaan masyarakat.
= Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar