[Politisi Sukabumi] : Merger dan konfederasi parpol langkah konkrit kesadaran untuk penyederhanaan parpol, bukan melalui batas PT yang tinggi.
JAKARTA (JPNN)- Partai Demokrat legowo dengan niat 17 parpol eks pendukung duet SBY -Boediono dalam pilpres 2009 lalu untuk melebur menjadi satu partai politik baru. Partai Demokrat juga siap berkompetisi secara sehat pada pemilu 2014 mendatang. "Saya memberikan apresiasi dan angkat topi kalau hal itu benar "benar bisa dilakukan. Ini akan menjadi sejarah politik baru yang sehat dan menjanjikan," kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, kemarin (24/12).
Anas optimistis gabungan parpol tersebut akan menjadi parpol yang layak diperhitungkan pada saatnya, asalkan dikelola dengan serius dan modern. Bahkan, ini juga akan memberi konstibusi yang besar bagi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. "Jadi, sangat jelas ini langkah politik yang baik, cerdas, dan simpatik," tegasnya.
Sebanyak 17 parpol eks pendukung duet SBY - Boediono kini berhimpun di Forum Persatuan Nasional (FPN). Sejauh ini mereka tidak berniat merapat ke Partai Demokrat. Untuk menghadapi pemilu 2014, mereka memilih membentuk parpol sendiri.
Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Musthopa mengatakan penggabungan diri 17 parpol tersebut akan membantu proses penyederhanan parpol secara alamiah. Dengan begini, kata dia, peserta pemilu 2014 mendatang pasti menurun drastis. "Ini sesuatu yang baik juga untuk kompetisi ke depan yang lebih sehat," ujarnya.
Saan menyampaikan Partai Demokrat masih tetap membuka diri terhadap kelompok parpol tersebut. Apalagi, dari awal Partai Demokrat telah menawarkan konsep asimiliasi ke Partai Demokrat. Artinya, peleburan secara alamiah karena adanya persamaan cita "cita, idealisme, dan gagasan bersama."Makanya, kami tetap terbuka. Bagaimanapun mereka ini kan kawan seperjuangan dan masih keluarga juga," kata Saan, lantas tertawa. Apakah Demokrat melihat gabungan 17 parpol ini sebagai potensi ancaman - "Kalau mereka optimstis bisa mengungguli kejayaan parpol Demokrat, sah "sah saja punya mimpi seperti itu," jawab Saan, diplomatis.
Sebelumnya, Sekjen Dewan Presidium Forum Persatuan Nasional (FPN) Didi Supriyanto mengatakan mereka lebih senang membentuk parpol dengan nama dan badan hukum yang baru. Soalnya, kalau berkonfederasi dengan parpol besar yang sudah mapan, kemungkinannya hanya diposisikan sebagai pelengkap saja.
Padahal, potensi suara parpol "parpol peserta FPN berdasarkan pemilu 2009 mencapai 12 persen. Bahkan, mereka menguasai lebih dari 2.000 kursi DPRD. "Ikut yang diatas, kami cuma jadi buntut nggak bisa mewarnai lagi," ujar Didi usai diskusi Mencari PT Ideal Pemilu 2014 di Gedung DPR, Rabu lalu (22/12).
Karena proses verifikasi parpol untuk mendapatkan status badan hukum oleh Menkum HAM akan berjalan Januari "Juli 2011, Didi memastikan pada Februari 2001 sudah ada keputusan final dari FPN. Pada 27 Desember FPN akan membentuk tim resmi yang akan membahas siapa ketua umum parpol baru dan formatnya di daerah. "Sebenarnya kami tinggal merubah nama Forum Persatuan Nasional menjadi Partai Persatuan Nasional," kata Didi, lantas tersenyum. Setelah parpol baru ini terbentuk, 17 parpol akan langsung membubarkan diri. "Menjadi semacam ormas saja," ujar Sekjen Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) itu.
Terkait posisi ketua umum parpol baru, Didi berpandangan belum tentu itu diberikan kepada yang perolehan suaranya dalam pemilu 2009 lalu paling besar. Menurut dia, faktor kekuatan finansial tokoh bersangkutan juga harus dipertimbangkan. Terutama untuk membayar saksi yang akan mengamankan suara dari level TPS.
"Konstribusi duit terkuat kasih posisi ketum. Yang masih kelihatan itu ya Oesman Sapta (Ketua Umum Partai Persatuan daerah /PPD, Red)," kata Didi. Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi punya pemikiran berbeda. Dia mengusulkan posisi ketua umum diberikan kepada parpol yang memperoleh suara terbesar di antara 17 parpol. Yakni, Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendapatkan 1,79 persen suara. (pri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar