[Politisi Sukabumi] : Trend dinasti sudah menjalar di lembaga kepresidenan...bahkan yang ngaku demokrat sejati... haus kekuasaan memang tak pandang bulu.
JAKARTA (JPPN.COM)- Majunya perempuan sebagai kandidat kepala daerah seringkali tidak murni berangkat dari ambisi politik progresif pribadi atau faktor terbukanya peluang. Sejumlah kasus menunjukkan perempuan terpaksa tampil dalam pemilukada akibat desakan keluarga atau orang terdekat.
"Dengan demikian, keberhasilan seorang kandidat perempuan mengikuti bursa di pemilukada sebenarnya tidak direncanakan oleh dirinya sendiri. Namun, cenderung didisain oleh politisi laki "laki," kata Ketua Tim Peneliti Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti di Hotel Nikko, Jakarta Pusat, kemarin (18/1).
Menurut dia, dorongan keluarga dan teman terdekat dalam pemilukada telah melahirkan politik dinasti yang sarat nepotisme dan kroni "isme. Apalagi, tampilnya istri atau anak perempuan sebagai kandidat seringkali hanya menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan incumbent.
"Maraknya politik keluarga di partai politik bisa mengarah pada dinasti-tokrasi. Mungkin hanya dengan cara ini perempuan mampu menembus kekuatan parpol yang sangat maskulin. Tapi, di sisi lain, ini bisa mereduksi proses demokratisasi di parpol," beber Dwi.
Kesimpulan itu merupakan salah satu temuan dari kajian kandidasi perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara dalam pilkada yang dikerjakan Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga bekerjasama dengan Kemitraan Partnership.
Dwi menjelaskan kandidat perempuan yang maju dalam pemilu kada di wilayah Jatim dan Sulut jumlahnya cukup banyak. Di Jatim, 9 dari 18 pilkada kabupaten yang sudah berjalan memunculkan 12 perempuan yang berpartisipasi, baik sebagai bupati, maupun wakil bupati. Sedangkan di Sulut, dari 7 pilkada hanya 1 kabupaten di mana perempuan tidak terlibat sebagai calon. Jumlah perempuan yang maju di Sulut cukup fantastis, yakni 17 perempuan.
Dwi kembali menuturkan, calon perempuan yang terpaksa maju karena desakan itu, menjalani proses kandidasi hanya karena tak ingin melukai perasaan keluarga yang memaksanya. Meskipun demikian, lanjut dia, seiring dengan perjalanan waktu, kandidat perempuan akhirnya dapat menikmati proses yang sedang berjalan tersebut.
"Dan, cenderung bersikap nothing to loose dalam proses kandidasinya," ujar Dwi.
Dia menambahkan banyak kandidat perempuan yang dieksploitasi kemampuan finansialnya. Mengacu pengalaman pemilukada di wilayah Jatim dan Sulut, sebagian besar kandidat perempuan, memang memiliki kemampuan finansial yang sangat kuat. Paling minimal, ungkap Dwi, kandidat perempuan memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber dana dari pihak yang berkepentingan pada kandidasi tersebut.
"Latar belakang mereka sebagai pengusaha atau istri pengusaha, atau istri pejabat, menjadi modal utama mereka untuk membiayai proses kandidasi," bebernya. Dalam beberapa kasus, sambung Dwi, kandidat perempuan nyaris berperan sebagai "mesin ATM" bagi pasangannya yang laki-laki. "Kebutuhan akan kemampuan finansial ini mengakibatkan arena kontestasi didominasi oleh hadirnya para perempuan pengusaha yang merangkap sebagai politisi," kata Dwi.
Dalam diskusi, politisi PAN yang juga mantan anggota Komisi II DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan pada dasarnya semua kandidat yang ingin maju di pilkada harus memiliki "uang pintu". Saat mengambil formulir pendaftaran saja dari parpol, setiap calon sudah harus menyiapkan uang antara Rp 10 "50 juta, tergantung dari size parpol terkait. "Biasanya satu calon tidak hanya mendaftar di satu parpol saja," kata Andi.
Dia menyarankan kajian mengenai pilkada mulai bisa menyentuh detil tersebut. Termasuk pada level struktur partai yang mana, uang tersebut diberikan. Menurut Andi, saat ini untuk bisa bertarung di pilkada harus punya modal paling sedikit Rp 6 miliar. "Semua ini seharusnya bisa diungkap agar tergambar betapa ruwetnya kandidasi dalam pilkada," sarannya.
Terkait sering "dipaksanya" seorang istri oleh incumbent yang terhalang batasan dua periode untuk maju dalam pilkada, Andi memilih bersikap moderat. Menurut dia, perjuangan perempuan dalam kancah politik saat ini memang masih dari segi jumlah. Dalam proses selanjutnya, Andi berharap perempuan yang tampil di panggung politik "apapun motivasinya, memiliki visimisi perbaikan demokrasi dan pemihakan terhadap agenda perempuan. "Artinya, karena memang ini masih sifatnya menuju jumlah (yang banyak) bisa toleransi. Tapi, ada pekerjaan rumah bagi parpol," tegas Andi.
Terlebih lagi fenomena ini tidak hanya terjadi di level pilkada. Tapi, sudah merembes ke level kepala desa. Andi mengaku ini cukup marak di tanah kelahirannya, Sulawesi Selatan. "Masyarakat harus diberi pendidikan politik mengenai demokrasi," katanya. (pri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar