[Politisi Sukabumi] : Memperkuat demokrasi bukan dengan cara pemaksaan melalui aturan hukum. Biarlah rakyat secara alami yang menseleksi penyederhanaan partai melalui mekanisme pemilu.
JAKARTA, (PRLM).- Sudah saatnya Indonesia konsisten dengan sistem presidensial dan memperkuat sistem demokrasi. Golkar melihat banyaknya partai peserta pemilu sebagai hal yang tidak efektif sehingga proses demokrasi pun susah berjalan. Hal itu dikatakan anggota Komisi II DPR Nurul Arifin "PT dan Sistem Pemilu yang Ideal" di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (6/1).
Ia mengatakan bahwa Partai Golkar serius untuk menerapkan sistem presidensial yang efektif, seperti adanya multipartai sederhana. Alasannya, dengan banyak partai yang selama ini terjadi justru menyebabkan kegalauan di daerah baik dari sisi pelaksanaan pilkada maupun ekses lainnya.
"Sembilan partai mungkin masih terlalu banyak, kami mengusung kenaikan PT, Rapimnas (Golkar) ini daerah inginnya 7 persen. Tapi akhirnya kamiusul 5 persen," kata Nurul.
Nurul menandaskan, Selain itu, ketidakefektifan demokrasi juga tampak dari ketidakterwakilan suara warga dapil. "Jumlah kursi di DPR, 3-10. Ini tidak merepresentasikan konstituen yang memilih," ucap Nurul.
Selain meningkatkan PT, kata Nurul, Fraksi Partai Golkar pun juga mengusulkan untuk mempersempit dapil. Ia mencontohkan wilayah Bogor dengan 4 juta orang bisa dikatakan terlalu besar sebagai sebuah dapil. "Kalau dapil diperkecil sehingga jumlahnya banyak, itu akan mendekatkan dengan konstituen," ujarnya.
Sementara itu, Partai Demorkat mengusulkan peningkatan PT menjadi 4 persen. PD bahkan melakukan berbagai lobi untuk memastikan dorongannya gol di revisi UU Pemilu Legislatif tersebut. "Berdasarkan arahan ketua dewan pembina kita sampai sekarang 4 persen. Kamir rasa empat persen sudah moderat, dan kami tidak arogan untuk menghancurkan partai kecil," ujar anggota Baleg dari FPD, Sucipto. (A-130/A-109/A-26).***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar