Pileg-Pilpres Idealnya Bersamaan

[Politisi Sukabumi] : Perlu didukung. Untuk menghemat anggaran. lebih baik untuk kesejahteraan rakyat

JAKARTA (JPNN)- Partai Gerindra menawarkan solusi agar ketidakefektifan koalisi partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan saat ini, tidak terulang pada masa mendatang. Melalui pembahasan RUU Pemilu dan RUU Pemilihan Presiden (Pilpres), mereka siap mendesak pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pilpres diadakan secara bersamaan.

Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, pelaksanaan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan akan memenuhi asas efektivitas. "Baik dari segi biaya dan energi, efektivitas pemerintahan juga akan terbentuk," ujar Muzani, di Jakarta, Kamis (30/12).

Menurut dia, dengan melaksanakan dua pemilu itu secara bersamaan, koalisi parpol yang hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis akan bisa ditekan. Sebab, parpol akan dipaksa untuk berhimpun mengusung pasangan capres-cawapres tertentu sebelum pelaksanaan pemilu. "Komitmennya sudah lebih dulu dibangun di awal," tandasnya.

Hanya dengan demikian, lanjut dia, kampanye pasangan capres-cawapres dan kampanye yang disampaikan parpol pengusung otomatis akan bisa seiring. Hal itu berbeda dengan sekarang. Yaitu, kampanye antara parpol pengusung dan capres-cawapres masing-masing berbeda-beda. "Praktis sekarang itu yang (kampanyenya) sama dengan SBY-Boediono cuma Demokrat, yang lain tidak," nilainya.

Hal tersebut, menurut Muzani, memiliki dampak serius. Bahwa, dengan kampanye yang berbeda, pijakan lapisan konstituen masing-masing partai otomatis juga akan berbeda. "Dan, konstituen itu lah yang menentukan arah kebijakan partai," imbuhnya.

Jika mekanisme baru itu disetujui mayoritas fraksi-fraksi, sebenarnya ada implikasi lain terkait syarat pengajuan capres-cawapres seperti aturan yang ada sekarang. Dalam UU No 42/2008 tentang Pemilu, perlu syarat minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara pemilihan legislatif bagi partai/gabungan partai untuk mengajukan pasangan capres-cawapres. "Ya, otomatis memang tidak diperlukan lagi," kata Muzani.

Walaupun belum dideklarasikan secara resmi, Gerindra hampir bisa dipastikan masih akan memajukan Prabowo Subianto sebagai capres pada pilpres 2014. Pasangan Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009 lalu itu hanya disiapkan untuk posisi RI 1. "Walau belum deklarasi, namun semua mengetahui siapa calon Gerindra nanti," tandasnya.

Secara terpisah, desakan Partai Gerindra itu mendapat dukungan dari mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Valina Singka Subekti. Menurut dia, pemilihan legislatif dan permilihan presiden serentak akan bisa mendorong penguatan sistem presidensial. "Usulan ini akan mendorong sistem presidensial yang kuat dan sesuai dengan UUD 1945 hasil perubahan," kata Valina.

Menurut dia, model pemilihan bersamaan akan menjawab kompleksitas sistem kepartaian Indonesia yang multipartai yang secara teori tidak kompatibel dengan presidensialisme.

Senada dengan Muzani, anggota Dewan Eksekutif Kemitraan itu mengatakan, pemilu legislatif dan presiden serentak akan mendorong terbentuknya koalisi partai politik yang lebih permanen dan didasarkan pada kesamaan nilai, program, dan ideologi. "Bukan koalisi yang didasarkan pada transaksi politik yang luas hasil dari kalkulasi suara seperti sekarang," imbuhnya. (dyn/agm)