Dinamika Politik Sukabumi Selama Bulan Januari 2011

Bulan Januari 2011 ini merupakan bulan pertama dimana saya mengelola blog ini dengan agak serius. 75 postingan telah saya publish ditambah dengan rubrik Fenomena ASBY, Catatan Imaginer dan juga halaman download data-data politik di Sukabumi. Ini merupakan salahsatu resolusi tahun baru yang sudah saya laksanakan. Untuk menyempurnakan resolusi tersebut, saya juga berkomitmen untuk membuat resume dinamika politik yang diketengahkan dalam blog ini di setiap akhir bulan.
Saya membagi resume ini kedalam 3 bagian besar : dinamika politik nasional, dinamika politik regional Jawa Barat dan dinamika politik lokal Sukabumi. Dinamika politik nasional dan regional Jawa Barat sengaja saya publish di blog ini, mengingat content tersebut sangat mempengaruhi perkembangan dan dinamika politik di Sukabumi.

Berikut ini adalah resume dinamika politik yang langsung dan tidak langsung mempengaruhi dinamika politik di Sukabumi pada Bulan Januari 2011, termasuk juga link aktif bila pembaca ingin mengetahui secara detail resume tersebut :

Anak Walikota Nyalon Ketua KNPI

[Politisi Sukabumi] : KNPI jangan ditunggangi kepentingan politik praktis.

Radar Sukabumi -- Meski Musyawarah Cabang (Muscab) DPD KNPI Kota Sukabumi masih lama sekitar 2 bulan lagi, tepatnya bulan April mendatang, namun sudah mulai bermunculan nama-nama calon yang ingin menduduki kursi ketua.

Diantaranya, Abdul Manan yang saat ini masih menjabat Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi , M. Hendrawan Sudoyo ( Wakil Ketua I), Hendi Wiryadi Coment ( Wakil Ketua Infokom) , Soleh Hidayat (Wakil Ketua Bidang Politik) , Ujang (PK KNPI Kecamatan Gunungpuyuh), Gundar ( PK KNPI Kecamatan Cikole) , Rahmat Hidayat ( Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan HMI ), Dian ( Angkatan Muda Siliwangi/ AMS), Noneng ( IMA AMS) serta Deden S Kaka dari unsur OKP yakni Pemuda Pancasila (PP).

PPP Sukabumi Dukung RY

[Politisi Sukabumi] :  Selamat memilih ketua DPW PPP yang baru. Semoga sesuai harapan..

Radar Sukabumi - Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat tinggal menghitung hari. Informasi yang berkembang, perhelatan akbar lima tahunan partai berlambang ka’bah Jawa Barat itu dipercepat dari jadwal semula Maret 2011 menjadi pertengahan Februari 2011.

Asro Siap Saingi Badri

[Politisi Sukabumi] : Sebagai pemenang pemilu, Demokrat harus dipimpin oleh politisi yang memiliki visi untuk memajukan Sukabumi.

Radar Sukabumi --Mendekati pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi yang diperkirakan Mei mendatang. Sejumlah nama di luar internal pengurus DPC mulai mengikrarkan diri untuk maju di pemilihan Ketua DPC yang kini masih dijabat Ucok Haris Maulana Yusuf.

Anggota DPRD Kota Berburu LHP-BPK

[Politisi Sukabumi] : Bisa na ngan neangan kasalahan batur sih.. seharusnya mencari gagasan kreatif untuk mensejahterakan rakyat.

Radar Sukabumi -- Munculnya data temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan pengelolaan keuangan Kota Sukabumi ternyata menyita perhatian anggota DPRD Kota Sukabumi. Hal itu karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP-BPK) itu hanya diketahui unsur pimpinan dewan. Anggota dewan lainnya yang punya kepentingan politis dan hubungan fungsi pengawasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bermasalah mulai berburu LHP-BPK itu. Sejumlah anggota dewan diketahui berusaha mencari tahu isi detail LHP-BPK dengan browsing di internet. Mumbuka situs resmi BPK, namun tidak menemukan data detail yang memang hanya dibagikan ke tiga unsur pimpinan dewan. "Punya data OPD yang bermasalah gak? Saya sudah cari di internet tapi tidak ada. Saya butuh data itu karena sebagai anggota dewan ingin menjalankan fungsi pengawasan," ujar salah seorang anggota DPRD Kota Sukabumi yang enggan disebutkan namanya.

Walikota Ajak PKS Bangun Kebersamaan

[Politisi Sukabumi] : Jangan ulangi kesalahan langkah di 2008...

Radar Sukabumi -- Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi, Wawan Supendi bersama sejumlah pengurus bersilaturahmi ke Rumah Dinas Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur kemarin pagi (26/1). Kehadiran mereka untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan susunan kepengurusan DPD baru yang beberapa minggu ini dilantik. "Pak Wali orang tua kita di Kota Sukabumi ini. Selain itu, kita pun memperkenalkan struktur pengurus DPD PKS Kota yang baru,"katanya Kepada Radar Sukabumi, sore kemarin.

Birokrat Mulai Bersaing, Suasana Kerja di Lingkungan Setda Terganggu

[Politisi Sukabumi] : Pak Muraz sebaiknya tidak terburu-buru.. biarin saja engga usah bikin manuver politik. Tenang aja... Tanpa bermanuver politik di lokal, Anda berpeluang jadi Wakil Walikota Kok !!

Jurnal Sukabumi - Suhu politik menjelang Pemilihan Walikota Sukabumi tahun 2013 mendatang mulai memanas. Persaingan semakin terasa setelah adanya manuver yang dilakukan sejumlah bakal calon dari kalangan birokrat. Kalangan pegawai negeri sipil mengakui persaingannya sudah merambah ke lingkungan Setda Kota Sukabumi dalam dua pekan terakhir ini.

Dede Yusuf : Saya Masih Kader PAN

[Politisi Sukabumi] : Strategi politik untuk pilkada 2013 agar Dede Yusuf tidak hanya dikenal sebagai milik PAN saja...

BANDUNG (SINDO) – Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf menegaskan saat ini masih sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN).Sebelumnya, santer diberitakan bahwa Dede pindah ke Partai Demokrat.

”Tidak benar itu, hingga kini saya masih kader PAN. Tidak ada pikiran ke sana.Kalau komunikasi dengan siapa pun tetap saya bangun, termasuk dengan Partai Demokrat,” ujar Dede saat menghadiri Pameran dan Diskusi ”Menjaga Tepian Tanah Air”. Pameran tersebut diadakan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM),Kota Bandung,kemarin. Dia mengaku belum menerima lamaran dari kader atau elite Demokrat yang memintanya mencalonkan diri dalam Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat.

NASDEM Jabar Dideklarasikan

[Politisi Sukabumi] : Selamat berjuang me-restorasi Jawa Barat...

---Nasdem Tekankan Kekuatan Lokal-- 

BANDUNG (SINDO) – Ribuan orang dari unsur praktisi parpol,perguruan tinggi, masyarakat,dan pemuda Jawa Barat mengikuti deklarasi Nasional Demokrat (Nasdem) wilayah Jabar,di Hotel Savoy Homann,Jalan AsiaAfrika,Kota Bandung,kemarin.

Rumor Dede Pindah ke Demokrat Menguat

[Politisi Sukabumi] : Banyak politisi di Indonesia bukan karena memiliki idiologi politik yang kuat, tetapi berpolitik hanya untuk menggapai kekuasaan saja. Wajar saja.. ketika berkuasa mereka tidak paham apa yang harus diperjuangkan...

BANDUNG (SINDO) – Merebaknya rumor Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) hijrah ke Partai Demokrat terus menguat. Sejumlah bakal calon dari eksternal partai mulai melakukan pendekatan ke internal pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat.

Edi Darnadi Terpilih Secara Aklamasi (Ketua PAN Jabar)

BANDUNG, (PRLM).- Mantan Kapolda Jabar Edi Darnadi akhirnya terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat dawalm musyawarah wilayah (muswil) ke-3. Edi dipilih secara aklamasi, setelah 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berikut Dewan Pimpinan Cabang (DPC) telah memberikan dukungan kepada yang bersangkutan untuk memimpin PAN Jabar lima tahun ke depan.

Jajuli: Sebenarnya Saya Orang Golkar

[Politisi Sukabumi] : Terbukti dimana-mana, partai pengusung hanya dijadikan kendaraan politik saja.. Tidak ada keterkaitan idiologi politik...

Radar Sukabumi --Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi Akhmad Jajuli yang pada Pilkada lalu diusung PKS dan Hanura, mengeluarkan pernyataan kontoversial ketika memberikan sambutan pada pelantikan Pengurus PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Sukabumi periode 2011-2016 di Hotel Augusta Cikukulu Cicantayan, kemarin. Secara tegas Jajuli mengaku orang Golkar.

Namun menurut Jajuli, latar belakang partai bukan hal utama, yang ada di pikirannya adalah bagaimana mengabdi dan menjalankan amanah dari masyarakat Kabupaten Sukabumi. "Sejak menjadi PNS, dari dulu sebenarnya saya orang Golkar, cuma sewaktu ikut pilkada seperti yang hadirin ketahui, saya memakai kendaraan parpol lain," kata Jajuli sambil meminta supaya pengakuannya ini bisa dipahami lebih mendalam oleh kader Golkar.

Nasdem Kebut Syarat jadi Parpol

[Politisi Sukabumi] : Mau jadi parpol kok malu-malu... Strategi akuisisi politisi partai lain ya..

JAKARTA (JPNN)- Tidak tertutup kemungkinan akan muncul dua partai baru. Nasional Demokrat (Nasdem) dan PKB Gus Dur di bawah kepemimpinan Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) kini terus berburu dengan waktu. Meski belum resmi menyatakan diri sebagai partai politik (parpol), keduanya sedang serius membangun struktur kepengurusan di daerah, sesuai dengan syarat cukup berat yang telah ditentukan UU Parpol.

Presiden Mengeluh Gaji Itu Memalukan

[Politisi Sukabumi] : Emang presiden ini engga punya malu !! Barangkali takut miskin kalo udah engga jadi presiden lagi...

JAKARTA, TRIBUN - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), menilai Presiden layaknya seperti karyawan kantoran, ketika mengeluhkan belum naik gaji selama tujuh tahun terakhir.

Menurutnya hal itu memalukan keluar dari mulut seorang Presiden. "Ini cukup memalukan, Presiden mengeluh gajinya belum naik selama tujuh tahun. Kita lihatnya memprihatikan seorang Pimpinan mempunyai perilaku seperti karyawan," tutur Sekretaris Jendral Fitra, Yuna Farhan kepada wartawan selepas acara jumpa pers, di Bumbu Desa Restoran, Minggu (23/1), siang.

Hatta Pernah Tawari Dede Jadi Ketua PAN Jabar

[Politisi Sukabumi] : Ini sih strategi Dede Yusuf untuk menjadi calon gubernur 2013.

BANDUNG, TRIBUN - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengaku pernah menawari Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf untuk menjadi Ketua PAN Jabar. Hal ini dilakukan karena Dede Yusuf dianggap sebagai kader yang senior.

"Tetapi itu semua tergantung suara di bawah," kata Hatta seusai acara pembukaan Musyawarah Wilah PAN Jabar ke 3 di Hotel Horizon Bandung, Minggu (23/1).

Para Sekda Berpeluang jadi Wakada

[Politisi Sukabumi] : Jangan sampai PNS Senior jadi bermain politik praktis, saling sikut-sikutan... Setuju tidak libatkan DPRD.

JAKARTA (JPNN.COM)-- Gagasan pemerintah untuk mengisi jabatan wakil kepala daerah dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), ternyata sudah diformulasikan secara rinci dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) pemilukada. Mengenai mekanisme pengisiannya maupun siapa saja yang bisa mengisi kursi nomor dua di daerah itu, juga sudah dirumuskan.

Wakil Kepala Daerah Bakal Direkrut dari PNS

[Politisi Sukabumi] : Perlu diantisipasi juga konplik kepentingan dan KKN dalam penetapan wakil kepala daerah dari PNS.

JAKARTA (JPNN.COM)- Munculnya tren kepala daerah yang nekad "jual muka" karena bersedia turun pangkat jadi wakil kepala daerah dikaji secara khusus oleh Kemendagri. Pemerintah kini membuat aturan baru yang akan dimasukkan dalam RUU Pemilihan Kepala Daerah dengan tujuan menghentikan tren tersebut.

Istri Kerap Dipaksa Suami Incumbent Bertarung di Pilkada

[Politisi Sukabumi] : Trend dinasti sudah menjalar di lembaga kepresidenan...bahkan yang ngaku demokrat sejati... haus kekuasaan memang tak pandang bulu.

JAKARTA (JPPN.COM)- Majunya perempuan sebagai kandidat kepala daerah seringkali tidak murni berangkat dari ambisi politik progresif pribadi atau faktor terbukanya peluang. Sejumlah kasus menunjukkan perempuan terpaksa tampil dalam pemilukada akibat desakan keluarga atau orang terdekat.

"Dengan demikian, keberhasilan seorang kandidat perempuan mengikuti bursa di pemilukada sebenarnya tidak direncanakan oleh dirinya sendiri. Namun, cenderung didisain oleh politisi laki "laki," kata Ketua Tim Peneliti Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti di Hotel Nikko, Jakarta Pusat, kemarin (18/1).

Tidak Akan Terjadi Pemakzulan SBY di 2011

[Politisi Sukabumi] : Kalo para politisi senayan-nya berpihak pada kepentingan rakyat, seharusnya SBY dimakdzulkan sekarang juga... Dia sudah ingkar janji kok ! Engga becus negakkin hukum buat mafia...
JAKARTA, TRIBUN - Eep Saefulloh meyakini tahun 2011 tidak akan pernah terjadi pemakzulan lembaga Kepresidenan kecuali ada krisis ekonomi dan finansial yang tidak terkelola sebelum pertengahan tahun.
"Itu yang kita pertimbangkan sesuai dengan ekonomi politik. SBY tidak akan bisa ditrurunkan di 2011," tegas Eep Saefulloh di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (20/1/2011).

Muswil PAN Jabar Miliki Tiga Fungsi

[Politisi Sukabumi] : PAN harus banyak berbenah diri. Citra sebagai partai reformis mulai dipertanyakan.

BANDUNG, (PRLM).- Musyawarah Wilayah PAN Ke-3 PAN Jabar yang akan berlangsung tanggal 23-24 Januari mendatang, memiliki tiga fungsi penting. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-3 PAN Jabar Yana Ismayana, kepada “PRLM”, Rabu (19/1) di Bandung.

Parpol Lokomotif Kesejahteraan Masyarakat

[Politisi Sukabumi] : Tujuan berpolitik pada hakekatnya memang untuk mensejahterakan rakyat.

Radar Sukabumi -- Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memandang tugas berat jajaran partai politik untuk mendongkrak kehidupan demokrasi di masyarakat. Apalagi partai politik merupakan salah satu wadah pembinaan dan parekrutan kader masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, peran strategis partai politik yang berfungsi menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Sehingga seharusnya partai politik adalah pihak yang pertama di garis depan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sejatinya kehadiran partai politik di tengah masyarakat memberikan pencerahan tentang arti penting proses demokrasi sebagai media meningkatkan kesejahteraan.

Kalah Pilkada, Mantan Sekda Jadi Staf Kelurahan

[Politisi Sukabumi] : Ini sih keterlaluan. Yang menang jangan sombong dan dzalim... Jangan Sampai kejadian juga di Sukabumi.

Erpan (kanan) dengan lurah atasan barunya

TRIBUN - Inilah salah satu konsekuensi pemilukada yang harus diterima mantan Sekda Batanghari, Erpan. Dari jabatan tertinggi seorang PNS di pemerintah daerah, kini ia harus menjabat posisi yang terpaut jauh dari posisi sebelumnya.
Setelah mundur dari jabatan Sekda medio Agustus lalu karena mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Batanghari, ia kini mendapat jabatan baru sebagai staf seksi kesejahteraan rakyat di Kantor Lurah Teratai, Kecamatan Muara Bulian.

Tim Pakar Akhirnya Dibentuk

[Politisi Sukabumi] : Yang diangkat jadi tim pakar sepatutnya yang memahami Kota Sukabumi

Foto : Jurnal Sukabumi

Jurnal Sukabumi - Setelah tertunda hampir satu tahun, DPRD Kota Sukabumi akhirnya akan segera membentuk Tim Pakar untuk membantu tugas-tugasnya. Tim Pakar yang siap membantu tiga fungsi DPRD ini akan direkrut dari kalangan tokoh masyarakat. Sebagai perangsangnya, DPRD telah menyiapkan honor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi tahun 2011.

Hendra-Andri akan Diperiksa Ulang

[Politisi Sukabumi] : Kata pengacara sudah ditarik laporan pidananya, tapi polres masih akan nindaklanjut. Mana yang bohong ??

Foto : RadarSukabumi

RADAR SUKABUMI--Pemeriksaan kasus dugaan penipuan Rp91 juta terhadap pengusaha asal Cisaat, Sukabumi, Budi Irawan yang melibatkan Anggota DPRD Kota Sukabumi, Hendra Hidayatullah dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Sukabumi, Andri Setiawan kembali dilanjutkan Sabtu (15/1) lalu.
Setelah Andri diperiksa beberapa waktu lalu, kini giliran Hendra memenuhi panggilan polisi. Sama halnya dengan Andri, dalam kasus ini Hendra diperiksa masih sebagai saksi. Hingga kemarin status keduanya masih terlapor.

Kader PAN Kecewa Dede Yusuf Tak Nyalon

[Politisi Sukabumi] : Ketua partai tidak harus pejabat publik..

BANDUNG, TRIBUN - Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat kecewa kepada Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Dede Yusuf yang tidak mencalonkan menjadi ketua partai berlambang matahari ini. Para kader menganggap jika Dede kurang kepedulian terhadap PAN, padahal saat menjadi wagub diusung oleh PAN.

"Kami kecewa Dede Yusuf, tidak nyalon. Kenapa tidak ada kepedulian terhadap partai yang membesarkannya," ungkap juru bicara kader PAN Jabar Agung Herdiyanto, Senin (17/1) siang.

Putusan MK (Tentang Hak Menyatakan Pendapat) Tidak Berbau Politis

[Politisi Sukabumi] : Politik juga harus taat aturan hukum. Putusan hukum yang berhubungan dengan politik jangan langsung dianggap adanya politisasi.

JAKARTA, (PRLM).- Menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pembatalan pasal persyaratan kuorum hak menyatakan pendapat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai bahwa hal tersebut murni didasarkan atas pertimbangan konstitusional belaka, bukan atas pertimbangan politik apapun. Maka PPP tetap konsisten dengan hasil paripurna DPR tanggal 3 Maret 2010 yang menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum.

Tokoh Agama Dengungkan Lagi Kebohongan SBY

[Politisi Sukabumi] : Kebohongan baru bila SBY menyanggah draft kebohongan...

JAKARTA, TRIBUN - Sejumlah tokoh lintas agama dan elemen masyarakat, termasuk LSM kembali mendengungkan 18 kebohongan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti pada beberapa hari lalu, mereka tetap merilis 18 kebohongan tersebut kedalam dua kelompok kebohongan, yakni kebohongan lama dan kebohongan baru SBY.

"Kami memberi waktu dari kemarin bagi pemerintah untuk menyanggah draft kebohongan ini. Hingga hari ini ternyata tidak ada klaim," ujar Efendi Ghazali, selaku moderator.

9 + 9 = Kebohongan SBY

Inilah 9 Kebohongan SBY Versi Tokoh Lintas Agama

Monitorindonesia.com

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding hanya mengedepankan pencitraan. Akibatnya, rakyat terus menderita akibat kebohongan yang dipertontonkan SBY.

BERIKUT adalah sembilan kebohongan SBY yang dibagi menjadi dua bagian yakni kebohongan lama dan kebohongan baru. Hal itu disampaikan para tokoh lintas agama dalam acara dalam acara Pernyataan Publik Tokoh Lintas Agama “Pencanangan Tahun Perlawanan terhadap Kebohongan; Pengkhianatan Harus Dihentikan” di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/1/2011).

Grafis : MonitorIndonesia.com

Trauma Politik Diduga Sebabkan Fraksi Oposisi Belum Dukung Hak Menyatakan Pendapat

[Politisi Sukabumi] : Perlu kalkulasi politik yang matang. konstelasi pansus century pasti berubah sesuai kondisi kekinian politik nasional.

Jakarta (detikNews) - Meski putusan MK sudah mempermudah persetujuan usul hak menyatakan pendapat (HMP), namun fraksi-fraksi pemilih opsi C tidak langsung bulat mendukung hak DPR tersebut. Hal ini diduga karena fraksi pemilih opsi C, khususnya fraksi oposisi, masih mengalami trauma pada kasus Bank Century jilid I.

Putusan MK, Peluang Memakzulkan Presiden?

[Politisi Sukabumi] : Pemerintah ngapain takut, kalo memang benar-benar menegakkan hukum kasus century.

VIVAnews - Putusan Mahkamah Konstitusi, Rabu lalu membuat sejumlah politikus di Senayan senang. Mahkamah menyatakan, Pasal 184 Ayat 4 UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur soal Hak Menyatakan Pendapat tidak sesuai dengan konstitusi.

Raperda Kenaikan Tarif RSUD Ditolak

SUKABUMI (KORAN SINDO) – Komisi III DPRD Kota Sukabumi mengancam akan menolak rancangan peraturan daerah (raperda) tentang kenaikan tarif ruang perawatan kelas II dan III di RSUD R Syamsudin.

Rencana kenaikan tarif tersebut akan menghilangkan fungsi sosial rumah sakit dan kembali membebani rakyat miskin. “Kami dapat memastikan akan menolak rencana kenaikan tarif ruang perawatan kelas ekonomi. Masyarakat akan semakin kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan jika biayanya mahal. Terlebih, kenaikan tarif ini semakin menunjukkan rumah sakit lebih didominasi fungsi bisnis ketimbang fungsi sosialnya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Tatan Kustandi.

SBY Dibayangi Impeachment

[Politisi Sukabumi] : DPR harus lebih mementingkan rakyat daripada kekuasaan. Pemerintah SBY wajar di-impeachment karena lemah menegakkan hukum.

JAKARTA (Radar Sukabumi)– Lantai parlemen segera memanas dalam waktu dekat. Sejumlah fraksi sudah mulai berancang-ancang untuk kembali menggulirkan hak menyatakan pendapat terkait skandal bailout bank century. Hak ini bisa menjadi pintu untuk menjatuhkan presiden dan/atau wapres melalui impeachment.

Dinamika politik tingkat tinggi ini tak terlepas dari keluarnya putusan MK yang membatalkan pasal 184 ayat 4 UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait mekanisme hak menyatakan pendapat. Dengan adanya putusan MK itu, syarat pengusulannya menjadi lebih ringan. Dari sebelumnya harus disetujui 3/4 anggota DPR menjadi cukup berdasarkan suara terbanyak.

Dewan Didesak Ngirit

Foto. dok/radar sukabumi

[Politisi Sukabumi] : Memang seharusnya ngirit. 
Radar Sukabumi-– Forum Aktivis Sukabumi Untuk Rakyat (Fraksi Rakyat) mendesak kalangan legislator DPRD Kabupaten Sukabumi. Mereka mendesak agar wakil rakyat ini mengikuti langkah pengiritan versi Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, Sukmawijaya dan Akhmad Jajuli dengan mengupayakan efisiensi anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penundaan pembelian mobil dinas (mobdin) bagi kepala daerah juga nampaknya akan diberlakukan bagi unsur pimpinan dewan yang semula merencanakan membeli mobdin baru.

Anggota DPRD Segera Diperiksa Polisi

[Politisi Sukabumi] : Anggota DPRD tidak boleh terlibat main proyek. Secepatnya PAW saja..

Jurnal Sukabumi – Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Hendra Hidayatullah segera diperiksa terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 95,5 juta. Hendra akan dimintai keterangan menyusul sudah terbitnya surat ijin pemeriksaan dari Gubernur Jawa Barat. Untuk pemeriksaan ini, Polres Sukabumi Kota telah mengirimkan surat panggilan yang ditujukan langsung kepada Hendra, Rabu (12/1) kemarin.

Bule Laporkan Mantan Cabup

[Politisi Sukabumi] : Barangkali postpowersyndrom, semoga lebih arif lagi....

Foto : Jurnal Sukabumi

Jurnal Sukabumi - Mantan Calon Bupati Sukabumi, Dayat Wiranta dilaporkan dua Warga Negara Asing (WNA) kepada aparat kepolisian. Dayat dituding sebagai otak dibalik aksi pengusiran empat warga bule asal Negara Belanda yang menempati Perumahan Elit Park Sukamantri Cisaat. Laporan disampaikan dua perwakilan WNA didampingi pengacaranya, Suryandi Elia SH kepada aparat Polres Sukabumi Kota, Rabu (12/1) kemarin.

BERITA TERKAIT = Dayat: Mereka Pantas Diusir

2013, Golkar Target 10 Juta Kader

[Politisi Sukabumi] : Politisi seharusnya memang memiliki kejelasan dukungan konstituen agar perjuangannya terarah.

JAKARTA (JPPN)- Partai Golongan Karya nampaknya semakin serius mempersiapkan diri untuk pertarungan di pemilihan umum 2014 mendatang. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa proses kaderisasi partai harus berdasar dukungan yang nyata. Pada tahun 2013 mendatang, Golkar menargetkan harus mendapatkan 10 juta kader dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi partai.

Anas: PT Bukan Pembunuh Parpol

[Politisi Sukabumi] : Managemen politik untuk kepentingan parpol besar yang menjadi penguasa.

JAKARTA (JPNN)- Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, membantah anggapan bahwa peningkatan parliamentary threshold (PT) sengaja dilakukan oleh partai politik (parpol) yang mapan, untuk memasung partai politik kecil. Menurutnya, pemberlakuan PT yang diinginkan Partai Demokrat sebesar 4 persen bukan untuk 'membunuh', tetapi sebagai manajemen demokrasi agar parpol lebih tertata.

Golkar Anggap PT 7 Persen Lebih Realistis

[Politisi Sukabumi] : PT bukan satu-satunya alat penyederhanaan parpol

JAKARTA (JPNN)- Jika sebelumnya Partai Demokrat menyatakan bahwa ambang batas parlemen parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen adalah angka ideal, tidak demikian dengan Partai Golkar. Partai peraih suara terbesar kedua ini justru menganggap angka yang ideal adalah 7 persen. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. “Untuk sehatnya demokrasi, Golkar mengusulkan peningkatan PT antara 5-7 persen,” kata Priyo di gedung DPR, Jakarta, kemarin. (20/12).

Mubarok: Takut PT Berarti Bukan Politisi

[Politisi Sukabumi] : Kebanyak politis kita khan manja...

JAKARTA (JPNN)- Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Achmad Mubarok menilai, yang takut dengan Parliamentary Threshold (PT) dinaikkan berarti yang bersangkutan bukan seorang politisi. Alasannya, karakter politisi adalah harus kreatif karena kekuatan politik tidak bertumpu pada mayoritas atau minoritas, tetapi dengan kecerdasan.

Pileg-Pilpres Idealnya Bersamaan

[Politisi Sukabumi] : Perlu didukung. Untuk menghemat anggaran. lebih baik untuk kesejahteraan rakyat

JAKARTA (JPNN)- Partai Gerindra menawarkan solusi agar ketidakefektifan koalisi partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan saat ini, tidak terulang pada masa mendatang. Melalui pembahasan RUU Pemilu dan RUU Pemilihan Presiden (Pilpres), mereka siap mendesak pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pilpres diadakan secara bersamaan.

Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, pelaksanaan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan akan memenuhi asas efektivitas. "Baik dari segi biaya dan energi, efektivitas pemerintahan juga akan terbentuk," ujar Muzani, di Jakarta, Kamis (30/12).

Golkar dan PD Usul Perbanyak Dapil

[Politisi Sukabumi] : Awas... Usulan Perbanyak Dapil, rekayasa untuk mendapatkan kursi gratis.

JAKARTA (JPNN)- Partai Demokrat dan Golkar mengusulkan Daerah Pemilihan (Dapil) dalam revisi Undang-udang Pemilu yang kini tengah dibahas di DPR, diperbanyak. Dengan bertambahnya Dapil, wilayah pemilihan semakin dipersempit.

"Jumlah Dapil Pemilu 2009 itu ada 77 Dapil. Mungkin bisa dibesarkan jumlahnya, dan wilayahnya menjadi kecil sehingga memberikan ruang kepada calon terpilih untuk berkomuniaksi lebih dengan konstituennya," kata Ketua Tim Pembahasan RUU Politik dari Partai Golkar, Ibnu Munzir di Jakarta, Jumat (24/12).

Bursah Zarnubi Tawarkan Skenario Hadapi Partai Besar

[Politisi Sukabumi] : Mari dukung fusi partai non parlemen menjadi satu partai saja.

JAKARTA (JPNN) - Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi, mengajak 29 partai politik (parpol) peserta Pemilu Legislatif 2009 yang tidak lolos ke DPR, untuk bersatu dalam sebuah fusi parpol, demi menghadapi angka parliamentary threshold (batas minimal perolehan kursi DPR) yang cenderung dinaikkan dari semula 2,5 persen.

"Bagi saya, soal angka-angka parliamentary threshold (PT) itu tidak terlalu penting, asal 29 parpol dengan total perolehan suara 19 juta lebih yang saat ini di luar DPR bersatu," kata Bursah Zarnubi, saat mengikuti diskusi bertema "Mencari Parliamentary Treshold (PT) Ideal Pemilu 2014", di press room DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/12).

PD Ikhlaskan Peleburan 17 Parpol Jadi Satu

[Politisi Sukabumi] : Merger dan konfederasi parpol langkah konkrit kesadaran untuk penyederhanaan parpol, bukan melalui batas PT yang tinggi.

JAKARTA (JPNN)- Partai Demokrat legowo dengan niat 17 parpol eks pendukung duet SBY -Boediono dalam pilpres 2009 lalu untuk melebur menjadi satu partai politik baru. Partai Demokrat juga siap berkompetisi secara sehat pada pemilu 2014 mendatang. "Saya memberikan apresiasi dan angkat topi kalau hal itu benar "benar bisa dilakukan. Ini akan menjadi sejarah politik baru yang sehat dan menjanjikan," kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, kemarin (24/12).

Anas optimistis gabungan parpol tersebut akan menjadi parpol yang layak diperhitungkan pada saatnya, asalkan dikelola dengan serius dan modern. Bahkan, ini juga akan memberi konstibusi yang besar bagi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. "Jadi, sangat jelas ini langkah politik yang baik, cerdas, dan simpatik," tegasnya.

Sebanyak 17 parpol eks pendukung duet SBY - Boediono kini berhimpun di Forum Persatuan Nasional (FPN). Sejauh ini mereka tidak berniat merapat ke Partai Demokrat. Untuk menghadapi pemilu 2014, mereka memilih membentuk parpol sendiri.

PAN Mantap Capreskan Hatta Rajasa

[Politisi Sukabumi] : Kalo mau ngangkat elektabilitas harus dari sekarang..

JAKARTA (JPPN) - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Viva Yoga Maulana mengatakan, partainya sudah mantap mendukung Ketua Umum Hatta Rajasa sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2014 mendatang. "Dari PAN, pasti dia (Hatta Rajasa), kalau PAN ingin jadi capres. Di PAN sudah fixed untuk mengusung Hatta sebagai capres," kata Viva di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/1).

Ketua Fraksi Demokrat DPR Dianggap Narsis

[Politisi Sukabumi] : Akhirnya motif batas 4-5% Parliamentary Treshold (PT) mulai terkuak..

JAKARTA (JPPN)- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy, menuding Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Mohammad Jafar Hafsah, tengah mengalami megalomania. Alasan Romahurmuziy, hal itu tak terlepas dari efek kegagalan menjalani proses pendewasaan politik.

SBY : Korupsi Masih Tinggi

[Politisi Sukabumi] : Akhirnya ngaku juga...., Raport SBY memang merah dan lemah untuk penegakan hukum terhadap Koruptor.
RADAR SUKABUMI – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan korupsi di tanah air masih tinggi. Berita buruk itu harus diperangi bersama oleh semua jajaran pemerintahan dan elemen bangsa.

“Korupsi masih menjadi bad news. Ini perlu disampaikan untuk lebih memacu kita berbuat lebih baik lagi. Bad news ini jadi tantangan utama kita ke depan,’’ kata SBY di hadapan jajaran Kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rapat kerja pemerintah 2011 di JCC, Jakarta, Senin (10/1).

Pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu Perlu Diselesaikan

[Politisi Sukabumi] : Yang lebih penting lagi jangan sampai mengganggu kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pemilunya.

JAKARTA, (PRLM).- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) 22/2007 tentang penyelenggara pemilu perlu segera diselesaikan, karena jika tertunda dikhawatirkan akan mengganggu persiapan Pemilu 2014. Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pembukaan masa sidang III DPR di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (10/1).

Mubarok : SBY Bukan Pemimpin Besar

[Politisi Sukabumi] : Dulu dielu-elu, sekarang dianggap kecil. Abis engga bakal dicalonin lagi sih... basi !!

Ahmad Mubarok

Radar Sukabumi --Jakarta – Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menyebutkan Indonesia tidak memiliki pemimpin besar. Bahkan, presiden RI yang diusung Partai Denokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun bukan seorang pemimpin besar. Pemimpin saat ini hanya pas-pasan saja.

“Kita juga tidak punya pemimpin besar, yang ada saat ini ya pas-pasan saja,” ujar Mubarok

Apakah berarti SBY pas-pasan? Tanya wartawan.

PD Tak Pernah Munculkan Nama Ani

[Politisi Sukabumi] : Yang munculkan khan bukan politisi partai lain...Politik dianggap sinetron. Sungguh ironi...

JAKARTA, (PRLM).- Partai Demokrat (PD) tak pernah memunculkan nama Ani Yudhoyono sebagai calon presiden RI untuk pemilihan 2014 mendatang. Hal itu dikatakan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, di Jakarta, Minggu.

Mubarok justru mengatakan bahwa mestinya nama-nama capres tak disebutkan dalam tahun-tahun ini. "Idealnya nama-nama capres mendatang baru akan dibahas pada 2013 dan 2014," kata mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Camer Jimmi Bela Ketua Komisi II DPRD

[Politisi Sukabumi] :  Bukan soal tidak menggelapkan uang, tapi ini telah membuktikan bahwa banyak anggota DPRD yang bermain proyek.

Radar Sukabumi --- Tudingan penggelapan uang untuk modal proyek hibah yang dilayangkan Jimmi Imanuel Tampubolon kepada Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Dadang Hermawan yang sudah dilaporkan ke polisi dianggap sudah tidak bermasalah oleh calon mertua (camer) Jimmi, Apud Abdul Kohar dan Dadang, kemarin (7/1).

Demokrat dan PDIP Juga Terkait Kasus

[Politisi Sukabumi] : Ironis memang... Tidak ada partai politik yang bersih dari korupsi.

RadarSukabumi – Belakangan, tak sedikit kepala daerah di Indonesia yang terkait kasus korupsi APBD. Dari catatan yang ada, yang paling menonjol adalah para kepala daerah yang merupakan kader Partai Golkar (PG). Hal ini diakui sendiri oleh mantan Ketua Umum DPP PG, Akbar Tandjung, saat menghadiri pelantikan Walikota Tomohon, Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (7/1).

Namun, Akbar mengatakan bahwa sebenarnya tak hanya pejabat daerah dari PG saja yang terkena kasus. “Banyak juga kepala daerah dari Partai Demokrat dan PDIP. Kita juga tak bisa langsung mengatakan Golkar yang paling banyak terkena kasus,” katanya.

Akbar mengatakan, memang banyak pejabat PG yang sedang menjalani proses hukum terkait kasus korupsi. Tapi katanya lagi, belum tentu (mereka) terbukti bersalah dan memang memakai dana APBD. “Tapi, memang sangat disesalkan, sampai banyak yang diproses hukum,” katanya.

Parpol Mengecewakan Publik

[Politisi Sukabumi] : Sebagai bahan introspeksi bagi para politisi parpol agar bekerja untuk kesejahteraan rakyat bukan janji omong kosong saja.

Jurnal Sukabumi - Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan rakyat (publik) sekarang semakin kecewa dengan partai politik (parpol). Hal itu setidaknya tergambarkan dari hasil survei terkini LSI yang diselenggarakan akhir Desember 2010.

Meski tingkat dukungan politik terhadap Partai Demokrat cenderung menurun dari 32 persen pada Januari 2010 menjadi 21,4 persen pada Desember 2010, namun hal itu tidak dibarengi dengan meningkatnya dukungan politik rakyat kepada parpol lainnya, baik yang propemerintahan maupun yang oposisi.

Perlu Konsisten pada Sistem Presidensial

[Politisi Sukabumi] : Memperkuat demokrasi bukan dengan cara pemaksaan melalui aturan hukum. Biarlah rakyat secara alami yang menseleksi penyederhanaan partai melalui mekanisme pemilu.

JAKARTA, (PRLM).- Sudah saatnya Indonesia konsisten dengan sistem presidensial dan memperkuat sistem demokrasi. Golkar melihat banyaknya partai peserta pemilu sebagai hal yang tidak efektif sehingga proses demokrasi pun susah berjalan. Hal itu dikatakan anggota Komisi II DPR Nurul Arifin "PT dan Sistem Pemilu yang Ideal" di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (6/1).

Ia mengatakan bahwa Partai Golkar serius untuk menerapkan sistem presidensial yang efektif, seperti adanya multipartai sederhana. Alasannya, dengan banyak partai yang selama ini terjadi justru menyebabkan kegalauan di daerah baik dari sisi pelaksanaan pilkada maupun ekses lainnya.

Ketua Komisi II DPRD Dipolisikan

[Politisi Sukabumi] : Jangan bermain api dengan menjadi makelar proyek.

Radar Sukabumi --- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Sukabumi, Dadang Hermawan dilaporkan ke polisi oleh patner bisnisnya, Jimmi Imanuel Tampubolon, Minggu (02/01) lalu. Dalam laporannya, Dadang dianggap menggelapkan uang milik Jimmi sebesar Rp 5 juta yang diberikan kepada Dadang untuk proyek hibah. Penyerahan uang tersebut diakuinya pada tanggal 3 Desember 2010 silam, sekitar pukul 20.00 WIB di Ciandam tepatnya di daerah Gebang, Kota Sukabumi kepada Dadang. 

”Dalam perjanjian itu Dadang akan mengembalikan modal berikut keuntungannya sebesar Rp 7 juta, tapi hingga sekarang belum ada kepastian,” ujar Jimmi kepada Radar Sukabumi via telepon, kemarin, (5/1). 

Kenaikan Batas Parlemen Membahayakan

[Politisi Sukabumi] : Batas PT terlalu tinggi akan mengurangi kualitas representasi rakyat di parlemen.

JAKARTA, (PRLM).- Rencana menaikkan ambang batas parlemen atau parlaimentery treshold (PT) lebih dari 2,5 persen untuk Pemilu 2014 dinilai justru akan membahayakan perkembangan demokrasi dan mematikan kemajemukan di Indonesia. Dengan menaikan PTitu pun akan menyebabkan sistem demokrasi di Indonesia menjadi tertutup.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay dalam diskusi "PT dan Sistem Pemilu yang Ideal" di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (6/1).

Mantan Sekretaris Golkar Bela Tatang

[Politisi Sukabumi] : Kita harus taati aturan main politik terkait ketentuan PAW.

Foto : Jurnal Bogor

Jurnal Sukabumi - Ancaman pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kota Sukabumi, Tatang Komara mengudang reaksi. Salah satunya disampaikan mantan Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Kota Sukabumi periode 2005- 2010, Hedi Suhaedi. Dia membela Tatang yang dianggap masih layak meneruskan masa jabatannya sebagai wakil Golkar di Gedung DPRD hingga tahun 2014 mendatang.

Siap Pimpin Partai Demokrat Kota Sukabumi

[Politisi Sukabumi] : Saatnya yang muda meraih kepemimpinan politik.

Foto : Jurnal Bogor

Jurnal Sukabumi - Persaingan menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Sukabumi mulai menghangat. Hal ini ditandai munculnya kesiapan sejumlah kandidat yang siap merebut jabatan Ketua Umum DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi periode 2011 – 2016. Salah satunya disampaikan kader muda Partai Demokrat, Aldo Andreas.

Sosok yang menjabat Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi ini siap bertarung dengan kader lainnya. Keseriusan itu diperlihatkan Aldo dengan upayanya mendekati kantong suara yang akan diperebutkan di arena Muscab Partai Demokrat Kota Sukabumi pertengahan tahun ini.

Partai Agama Makin Marak di Asia Tenggara

[Politisi Online] : Salahsatu kesadaran bahwa negara tidak dapat dipisahkan dari negara.

YOGYAKARTA, (PRLM).- Partai agama semakin diminati oleh para politisi sebagai kendaraan untuk menggalang suara dalam pemilihan umum. Ideologisasi agama dalam ranah politik ini berkembang pesat selama 15 tahun terakhir.

Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta Dr. Siti Syamsiyatun menyatakan Malaysia, Phiilipina, Thailand menunjukkan gairah agama masuk ke ranah politik. Itu menunjukkan agama masih terus berpengaruh signifikan dalam masyarakat.

5 Politisi Nyentrik Tahun 2010

[Politisi Sukabumi] : Kontroversial boleh tapi harus intelek. Jangan pake gaya premanisme !!

Foto : Detiknews

Jakarta (DetikNews) - Sepanjang tahun 2010, suhu perpolitikan di Indonesia cukup panas. Hal tersebut semakin menarik mana kala para politisi nyentrik pun ikut berseliweran membuat opini yang kadang bertentangan dengan arus publik.Kehadiran politisi-politisi muda di Parlemen semakin menarik perhatian publik. Sepanjang tahun 2010 ini, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mencatat ada 5 politisi paling nyentrik di Parlemen.
"Menurut saya pribadi, ada 5 politisi paling nyentrik sepanjang tahun 2010. Yaitu Bambang Soesatyo (Fraksi Golkar), Ruhut Sitompul (Fraksi Demokrat), Akbar Faisal (Fraksi Hanura), Fahri Hamzah (Fraksi PKS), dan Gayus Lumbuun (Fraksi PDIP)," ujar Burhanuddin saat berbincang dengan detikcom, Minggu (2/1/2011).

Rapat Prolegda Batal, Dewan Kecewa

[Politisi Sukabumi] :  Baru persiapan saja sudah mis-komunikasi karena ego masing-masing. Padahal pembuatan perda adalah tugas utama DPRD yaitu fungsi legislasi. Institusi yang rancu juga (Dualisme Panlegda dan Balegda) menjadi penghambat kinerja legislasi ini. Seharusnya segera ditata-ulang.

foto : perli rizal/radar sukabumi

(Radar Sukabumi) Cikole--DPRD Kota Sukabumi kecewa atas dibatalkannya rapat Program Legislasi Dareah (Prolegda) Kota Sukabumi oleh Panitia Legislatif Daerah (Panlegda), (30/12) lalu. Hal ini diungkapkan Koordinator Badan Legislatif Daerah (Balegda) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, kemarin. Ia menilai batalnya rapat Prolegda 2011 karena kurangnya koordinasi tim legislasi (Biro Hukum). 

Tim legislasi hanya memeberikan 34 prolegda yang semestinya dibahas Kamis (30/12) lalu. "Rapat Prolegda akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),"tuturnya kepada Radar Sukabumi. Dengan tertundanya rapat Panlegda maka memperlambat pelaksanaan program. Karena Prolegda adalah prolegda perdana. Pada periode sebelumnya (2004-009) tidak ada keterlibatan DPRD dalam menentukan skala prioritas.

Pencapresan Ani Bakal Terganjal SBY

[Politisi Sukabumi] : Politik dinasti boleh saja, tapi tidak etis. Hentikan wacana capres. Sekarang saatnya mengaktualisasikan kepentingan konstituen (rakyat) yang dijanjikan pada saat pemilu 2009. 

(Radar Sukabumi) Jakarta - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar, Hajriyanto Y Thohari mengatakan pencalonan Ani Yudhoyono untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini bakal terganjal omongan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Yang akan menjadi ganjalan dari pencalonan Ani Yudhoyono dalam Pilpres 2014 itu, terkait omongan Presiden SBY," kata Hajriyanto, di gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (4/1). Saat acara resmi peringatan Hari Konstitusi yang digelar Agustus 2010 di MPR, Presiden SBY, menyatakan, tidak akan maju lagi sebagai presiden pada Pilpres 2014. "Termasuk tidak akan mengizinkan dari keluarganya untuk maju dalam pilpres mendatang. Sikap itu diambil SBY karena tidak ingin membangun dinasti dalam pemerintahan," ungkap Hajriyanto. 

Mega Takkan Calonkan Diri Jadi Presiden

[Politisi Sukabumi] : Saatnya Indonesia Kembali Dipimpin Oleh Para Politisi Muda.

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kemungkinan besar tidak akan ikut dalam pemilu presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Taufiq Kiemas di Jakarta, Selasa.

Havidz Pimpin PKB

[Politisi Sukabumi] : Selamat.. Bukti bahwa politisi muda dapat dipercaya memimpin partai politik di Sukabumi.
Jurnal Sukabumi- Havidz Sutansyah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang (PKB DPC) Kota Sukabumi periode 2010-2014. Penetpan itu berlangsung dalam acara Musyawarah Cabang (Muscab) ke III PKB yang berlangsung di Pondok Pesantren At TaQwa Yapiza Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.

Tatang Komara Terancam PAW

[Politisi Sukabumi] : Meskipun dipilih langsung, Anggota DPRD tetap harus loyal kepada partai politik yang mengusungnya.
Sukabumi (Jurnal Sukabumi)- Wacana pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD dari Partai Golkar Kota Sukabumi kembali mencuat ke permukaan. Bahasan ini sempat muncul saat kegiatan reses akhir tahun yang dilakukan anggota DPR RI, Dewi Asmara bersama jajaran pengurus dan kader DPD Golkar Kota Sukabumi di Vila Subang Jaya, pekan lalu. Beberapa pengurus DPD dan PK Partai Golkar mengusulkan salah satu anggota Dewan asal Partai Berlambang Beringin ini layak terkena PAW.

PT Kemungkinan Besar akan Ditetapkan Secara Nasional

[Politisi Sukabumi] : Setuju Parliamentary Threshold (PT) Diberlakukan di DPRD Kota/Kabupaten
JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mengatakan, batas perolehan kursi parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 2,5 persen kemungkinan akan berlaku untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam draft Rancangan Undang Undang Pemilu Legislatif. "Saya dapat informasi dari Badan Legislasi bahwa ambang batas untuk bisa masuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota harus mencapai perolehan suara 2,5 persen," ujar politikus dari Fraksi PAN di Jakarta.

Fraksi Golkar Dilarang Rapat Di Pendopo

[Politisi Sukabumi] : Bukti Perpindahan Ibukota Hanya Setengah Hati
SUKABUMI (Radar Sukabumi)--Seringnya anggota DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar pertemuan (rapat) di Gedung Negara Pendopo Kabupaten Sukabumi ternyata membuat gerah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Marwan Hamami. Soalnya, dengan rapat di gedung yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sukabumi tersebut, aktivitas legislator di Palabuhanratu yang notabene ibuka kabupaten, semakin kurang. Makanya, Marwan mengancam akan mengambil tindakan tegas hingga pemberlakuan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota legislatif (aleg) Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, jika masih memilih rapat-rapat kedinasan sebagai wakil rakyat di Gedung Negara Pendopo Kabupaten Sukabumi.

Sekolah Ekonomi Politik, Siapkan Lulusan Handal

[Politisi Sukabumi] : Kita Harus Mengkader Calon Pemimpin Politik Masa Depan Dari Sekarang
SUKABUMI (Radar Sukabumi)-- Mahasiswa merupakan pelajaran yang dapat memasuki jenjang perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelajar tentu banyak dituntut untuk dapat berdiskusi dan dapat menyelasaikan persoalan. Untuk itulah Lingkar Kajian Putra Putri Sukabumi (eLKIPPS) berusaha untuk mengadakan sebuah pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai kampus dan berbagai jurusan untuk dapat memahami kebutuhan akan pentingnya mengetahui bahasan ekonomi dan politik.

DPC Demokrat Isyaratkan PAW Hendra

[Politisi Sukabumi] : Anggota DPRD Yang Bermental Korup Harus Segera dienyahkan
SUKABUMI (Radar Sukabumi)--Masalah yang membelit anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Hendra Hidayatullah kian rumit. Meski belum ada kepastian hukum, namun sorotan dari sisi hukum dan politik terus mendera. Setelah dibidik Kejaksaan Negeri Sukabumi soal dugaan adanya praktik gratifikasi, kini ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) menanti. Bahkan desakan agar Hendra direcall (PAW, Red) datang dari organisasi sayap Partai Demokrat, Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI) Kota Sukabumi. Itu karena AMDI menilai keterlibatan Hendra dalam kasus ini sudah mencoreng nama baik partai.

Muscab Hanura Buntu

[Politisi Sukabumi] : Partai Kecil Seharusnya berbenah diri, bukan ribut melulu...
SUKABUMI (Radar Sukabumi)--Musyawarah cabang (Muscab) DPC Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Sukabumi yang dihelat di Aula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kota Sukabumi, Minggu (1/8) lalu, tidak menghasilkan pimpinan partai yang baru atau berakhir deadlock. Itu setelah sejumlah pengurus DPC dan PAC Hanura keluar dari arena muscab atau melakukan aksi walkout lantaran menilai ada intervensi DPD Hanura Jawa Barat (Jabar).

Golkar Lirik Mulyono Jadi Walikota Sukabumi 2013-2018

[Politisi Sukabumi] : Mulyono, Balon Walikota Sukabumi 2013 Yang Muncul Pertama
SUKABUMI (Radar Sukabumi)-Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami mengatakan, menghadapi Pemilukada Walikota-Wakil Walikota Sukabumi 2013-2018 nanti. Golkar sudah mulai berancang-ancang dari sekarang, salah satunya dengan rencana membuka pintu lebar-lebar bagi pihak-pihak yang merasa memiliki hasrat mengunakan Golkar sebagai kendaraan politik untuk bertarung di Pemilukada Kota Sukabumi mendatang.
"Termasuk sosok Pak Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono. Golkar akan terbuka jika nanti Pak Mul (Mulyono, red) berkeinginan memakai perahu Golkar,"ujar Andri kepada Radar Sukabumi.

Yusuf Ridwan Menang Aklamasi

[Politisi Sukabumi] : Selamat Mengemban Amanah Menjadi Ketua PPP Kabupaten Sukabumi
SUKABUMI (Radar Sukabumi)--Yusuf Ridwan akhirnya didaulat menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi periode 2010-2015, menggantikan Yusuf Fuadz dalam Muscab VII DPC PPP Kabupaten Sukabumi di Hotel Selabintana, kemarin.
Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi ini, terpilih secara aklamasi dalam Muscab yang dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, Akhmad Jajuli, anggota DPR RI dari Fraksi PPP Reni Marlinawati, Wakil Ketua DPW Jawa Barat, Syafrudin Amir, serta sejumlah tokoh parpol lain.

Yanti Kembali Nahkodai PPP

[Politisi Sukabumi] : Selamat Mengemban Amanah Menjadi Ketua PPP Kota Sukabumi
SUKABUMI (Radar Sukabumi)--Musyawarah Cabang (muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sukabumi yang digelar di Gedung Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi, tadi malam, berjalan ketat. Yanti Indri selaku incumbent dalam suksesi ini unggul satu suara dari saingannya Rahmat Purnama untuk memastikan kembali menahkodai partai berlambang ka'bah itu. 

Dalam muscab yang agenda utamanya adalah pemilihan Ketua DPC PPP Kota Sukabumi itu, ditandai persaingan tiga kader terbaik PPP Kota Sukabumi. Masing-masing Yanti Indri selaku incumben, Rahmat Purnama dan Asep Syarifulloh.

Wawan Gantikan Yayan

[Politisi Sukabumi] Selamat Mengemban Amanah Menjadi Ketua PKS Kota Sukabumi
CIKOLE (Radar Sukabumi)-- Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi selesai sudah. Akhirnya pada Musda 2 yang pembukaannya dihadiri Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur menetapkan Wawan Supendi sebagai Ketua DPD PKS Kota Sukabumi untuk masa bakti 2010-2015. Wawan yang sebelumnya di kaderisasi menggantikan posisi Yayan Suryana yang sebelumnya menjadi ketua periode 2005-2010.

Totong Nahkodai PKS Kabupaten Sukabumi

[Politisi Sukabumi] : Selamat Mengemban Amanah Sebagai Ketua PKS Kabupaten Sukabumi

CICANTAYAN (Radar Sukabumi)--Totong Suparman didaulat menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi periode 2010-2015, dalam Musyawarah Daerah (Musda) II PKS Kabupaten Sukabumi, yang digelar di Hotel Augusta Cikukulu Kecamatan Cicantayan 6-7 November 2010. Totong menyingkirkan delapan kandidat lainnya seperti Mukhlis Yusuf, Maulana Yusuf (aka), Slamet, M. Sodikin, Abdul Aziz, Iwan Ridwan, Muhammad Yusuf dan Nurliana Santidi. Ia direkomendasikan ke DPW dan DPP PKS sebagai kandidat ketua PKS.

APBD Kota Sukabumi 2011 Defisit 22 Milyar

[Politisi Sukabumi] : Harus Efisienkan Anggaran, Pangkas Anggaran Yang Tidak Perlu.

RAPBD 2011 Diketok Palu
CIKOLE (Radar Sukabumi) –Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011 Kota Sukabumi akhirnya ditetapkan.
Ini disaksikan Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur bersama tiga Pimpinan DPRD Kota Sukabumi. Laporan dibacakan dulu oleh Sekretaris Pansus RAPBD 2011, Syihabudin sekitar dua jam.
Dalam pembacaan laporan di antaranya menyebutkan APBD Kota Sukabumi defisit Rp 22,766.790 milyar.

Kepemimpinan SBY Telah Habis

[Politisi Sukabumi] Sujiwo Tejo: Kepemimpinan SBY Telah Habis

Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama setahun ini mengalami degradasi. Sebagai pimpinan tertinggi negara, Presiden Yudhoyono telah kehilangan sentuhan dan nurani kepemimpinannya.